DPR Minta Vaksin Covid-19 Ada Izin Edar dan Sertifikat Halal

Rabu, 06 Januari 2021 14:10

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Lucy Kurniasari meminta, agar pemerintah tetap mengikuti prosedur yang berlaku di Indonesia dalam program vaksinasi covid-19.

“Setiap obat yang akan digunakan harus mendapat izin edar dari BPOM,” kata Lucy sapaanya dalam keterangan Senin, (4/1/2021) saat menanggapi pendistribusian vaksin Covid-19 ke 34 provinsi.

Lucy begitu ia disapa juga menekankan, pentingnya sertifikat halal dari MUI tentang vaksin Covid-19 yang hingga saat ini belum ada.

“Padahal MUI yang punya otoritas tentang kehalalan, termasuk vaksin Covid-19,” tegas Lucy.

obat

Dengan demikian, kata Lucy, seyoganya pemernntah belum melaksanakan vaksin Covid-19 ke masyarakat sebelum ada izin edar dari BPOM dan surat halal dari MUI.

“Pemerintah harus patuh dengan aturan tersebut,” kata Lucy.

Tidak hanya itu, lanjut Lucy, pemerintah juga harus mampu memberi contoh kepada masyarakat dalam melaksanakan aturan.

“Kalau tidak, saya khawatir masyarakat akan melakukan hal yang sama. Tentu hal itu berbahaya bagi bangsa dan negara kalau nantinya masyarakat sudah tak taat pada aturan,” tandas Lucy.

Diketahui, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) sendiri menargetkan akan mulai melakukan vaksinasi minggu depan.

Pendistribusian vaksinasi sendiri akan dilakukan di 34 provinsi Indonesia sudah dimulai sejak minggu, (3/1/2021), biofarma mulai menyalurkan Vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi mendatang bukan vaksin yang digunakan untuk uji klinis.

Kemasan vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi corona mendatang berjenis vial single dose dan tidak ada penandaan ‘only for clinical trial’.

Adapun vaksin uji klinis memiliki kemasan PFS, dimana jarum suntik dan wadah vaksin terpisah serta terdapat penanda ‘only for clinical trial‘.

Berita Lainya

Nasional

Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain

Nasional

Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit

Nasional

Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak

Nasional

Ibas Kritisi Bantuan UMKM

Nasional

Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi

Nasional

Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat

Nasional

Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran

Nasional

Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020

Berita: Nasional - Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain •  Nasional - Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit •  Nasional - Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak •  Nasional - Ibas Kritisi Bantuan UMKM •  Nasional - Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi •  Nasional - Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat •  Nasional - Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran •  Nasional - Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020 •