DPR Desak Kemendikbud Sosialisasikan Kurikulum 2013 UN

Rabu, 28 Januari 2015 00:00

JAKARTA - Salah satu agenda pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X dengan Kemendikbud adalah Kurikulum 2013 dan Ujian Nasional. DPR pun memiliki berbagai catatan tentang kedua hal tersebut.

Dalam rapat yang berakhir tengah malam tersebut, Komisi X DPR RI, yang diketuai H. Teuku Riefky Harsya mendesak Kemendikbud untuk segera memberikan penjelasan komprehensif melalui berbagai sarana yang mudah diakses agar berbagai pihak dapat mengerti, memahami, dan menerima alasan penundaan Kurikulum 2013.

 

"Sosialisasi ini juga berisi penjelasan tentang kebijakan menjadikan sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester sebagai sekolah pelaksana uji coba Kurikulum 2013," ujar Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya, di Ruang Rapat Komisi X, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, tadi malam.

 

Kemudian, berkaitan dengan ditundanya implementasi Kurikulum 2013, Komisi X DPR mendesak Kemendikbud untuk merealokasi anggaran Kurikulum 2013 dalam APBN 2015 untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan. Desakan ini juga agar Kemendikbud konsisten terhadap implementasi Kurikulum 2013 secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sementara itu, Komisi X DPR mengapresiasi kebijakan Kemendikbud terkait dengan UN yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa dan menyerahkan kelulusan siswa kepada satuan pendidikan. Meski demikian, Komisi X DPR mendesak Kemendikbud untuk segera mengeluarkan Prosedur Operasi Standar (POS) penyelenggara UN 2015 agar pelaksana UN dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas.

 

"Komisi X DPR dan Kemendikbud sepakat akan melaksanakan RDP untuk membahas tentang persiapan UN 2015," ungkapnya.

 

Sumber : okezone.com

Berita Lainya

Nasional

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat

Nasional

Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang

Nasional

Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo

Nasional

Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada

Nasional

Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis

Nasional

Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19

Nasional

Politikus Demokrat: Penolakan Publik Terhadap UU Cipta Kerja Wajar

Nasional

Kutip Marwan Cik Asan, Media Asing Sorot Kontroversi UU Ciptaker

Berita: Nasional - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat •  Nasional - Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang •  Nasional - Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo •  Nasional - Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada •  Nasional - Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis •  Nasional - Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19 •  Nasional - Politikus Demokrat: Penolakan Publik Terhadap UU Cipta Kerja Wajar •  Nasional - Kutip Marwan Cik Asan, Media Asing Sorot Kontroversi UU Ciptaker •