DPR Berharap Pemerintah Bisa Lebih Akomodir Pj Kepala Daerah Usulan Gubernur

Kamis, 02 Juni 2022 11:49

pak anwar hafid (1)

Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid, menilai perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik untuk mengatasi polemik penjabat (Pj) kepala daerah yang diusulkan gubernur.

Menurut dia, perlu komunikasi antara Menteri Dalam Negeri dengan gubernur yang mengusulkan nama Pj kepala daerah namun ditolak pemerintah karena berbagai pertimbangan.

“Solusinya adalah Pj kepala daerah yang diusulkan gubernur yang ditolak Mendagri dikembalikan saja atau langsung telepon gubernur. Ini masalah komunikasi, koordinasi, dan konsultatif sehingga tidak menjadi gaduh,” kata Anwar Hafid di Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Dia berharap ke depannya pemerintah bisa lebih mengakomodir usulan Pj kepala daerah yang diusulkan gubernur untuk menghindari kegaduhan di daerah.

Menurut dia, gubernur yang mengusulkan Pj kepala daerah merupakan dalam rangka ciptakan asas desentralisasi pemerintahan.

Mantan Bupati Morowali ini menilai dalam kasus Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang sempat menolak melantik Pj kepala daerah yang ditunjuk Mendagri, bisa diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan.

“Sebaiknya usulan nama Pj dikembalikan ke gubernur untuk diperbaiki, itu lebih ‘soft’ sehingga kewibawaan pemerintah bisa terjaga,” ujarnya dilansir dari antaranews.com.

Menurut dia, Kemendagri pasti telah melakukan penelitian dan penelusuran sebelum menerima atau menolak usulan nama-nama Pj kepala kepala daerah yang diusulkan gubernur.

Politisi Partai Demokrat ini menilai bisa saja karena calon yang diajukan gubernur tidak netral dan memiliki unsur politis, sehingga tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk Kemendagri sebagai Pj kepala daerah. (Bie)

( sumber : jurnalbabel.com )

Berita Lainnya

Nasional

Santoso: F-PD Siap Lakukan Perubahan dan Perbaikan

Nasional

BKSAP DPR Harap Parlemen Uni Eropa Lebih Membuka Diri Kerja Sama dengan Indonesia

Nasional

Pertanyakan Anggaran hingga Sosok Setara Dirjen, Komisi X Tagih Output ‘Tim Bayangan’ Nadiem Makarim

Nasional

Gas Melon Mau Diganti Kompor Induksi, Legislator Demokrat: Bagaimana Nasib Pedagang Kaki Lima?

Nasional

BKSAP DPR Harap Diplomasi Parlemen Dapat Optimalkan Potensi Daerah di Indonesia

Nasional

Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah

Nasional

RUU Kepariwisataan Hadirkan Tata Kelola Baru Pariwisata yang Komprehensif dan Berkelanjutan

Nasional

Anwar Hafid: Sistem dan Sarpras BMKG Harus Ditingkatkan

Berita: Nasional - Santoso: F-PD Siap Lakukan Perubahan dan Perbaikan •  Nasional - BKSAP DPR Harap Parlemen Uni Eropa Lebih Membuka Diri Kerja Sama dengan Indonesia •  Nasional - Pertanyakan Anggaran hingga Sosok Setara Dirjen, Komisi X Tagih Output ‘Tim Bayangan’ Nadiem Makarim •  Nasional - Gas Melon Mau Diganti Kompor Induksi, Legislator Demokrat: Bagaimana Nasib Pedagang Kaki Lima? •  Nasional - BKSAP DPR Harap Diplomasi Parlemen Dapat Optimalkan Potensi Daerah di Indonesia •  Nasional - Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah •  Nasional - RUU Kepariwisataan Hadirkan Tata Kelola Baru Pariwisata yang Komprehensif dan Berkelanjutan •  Nasional - Anwar Hafid: Sistem dan Sarpras BMKG Harus Ditingkatkan •