Dorong Pemerintah Pusat Melacak Aliran Dana Alokasi Umum (DAU), Anita Jacoba : Lepaskan Penderitaan Guru Honorer Kita

Sabtu, 27 Mei 2023 06:57

ibu anita jacoba

Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah menyampaikan kekecewaan terhadap ketidakhadiran Mentri Keuangan dalam rapat kerja terkait permasalahan guru honorer atau tenaga PPPK. “Persoalan Dana Alokasi Umum (DAU)seharusnya menjadi tanggungjawab Kementrian Keuangan untuk hadir dan menjelaskan kepada kami di Komisi X, karena sampai hari ini ada puluhan ribu guru honorer yang belum diangkat bahkan tidak menerima gaji sesuai ketentuan karena ketidakjelasan Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah disetor ke Pemerintahan Daerah” papar Anita dalam Rapat Kerja dengan Mendikbudristek RI, di Komplek DPR RI Rabu (24/5/2023).

Lebih lanjut, menurut informasi banyak guru honorer yang mengeluhkan Pemerintah Daerah justru mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kepentingan lain, kata Anita, Pemerintah Pusat diharapkan turun tangan dan bertanggungjawab terhadap nasib kesejahteraan guru honorer, khususnya melacak alur keuangan negara yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah.

“Bagaimana kita mau membahas berbagai program pendidikan apabila keuangan negara tidak dialokasikan dengan benar dan banyak diselewengkan oleh Pemerintahan Daerah. Kami di Komisi X berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan guru honorer demi terwujudnya rasa keadilan publik,” ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Mendikbud menyatakan dalam waktu dekat guru honorer akan digaji melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karena itu, diminta agar daerah melakukan pendataan agar tidak ada lagi guru honorer yang tercecer.

Anita juga meminta kepastian atas pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) apabila Pemerintah Daerah bermasalah segera dapat diambil alih oleh Pusat. “Mari kita bersama sama memikirkan yang terbaik untuk rakyat, sudah saatnya kini kita lepaskan penderitaan guru-guru honorer kita” tandasnya. (mega/fpd)

( sumber : fraksidemokrat.org )


Berita Lainnya

Nasional

DPR Soal Narasi Kerugian Negara Rp271 Triliun, 'Harus Ada Kepastian Data'

Nasional

Fathi Apresiasi Kebijakan Penurunan BI-Rate untuk Dukung Stabilitas Ekonomi dan UMKM

Nasional

Herman Khaeron Usulkan Libatkan Pedagang dan Kantin Sekolah Sukseskan Program MBG

Nasional

Sartono Hutomo Tekankan Kehati-hatian Memutuskan Saham Perusahaan BUMN Melalui Mekanisme IPO di BEI

Nasional

Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto Serahkan Bantuan Alsintan Kelompok Tani Pulang Pisau.

Nasional

Lindungi Generasi Muda dari Dampak Negatif, Legislator Demokrat Dukung Pemerintah Terbitkan Aturan Pembatasan Usia Pengguna Medsos

Nasional

Hinca Panjaitan Bakal Semprot Polair soal Pemagaran Laut

Nasional

Sempat Dinyatakan Bebas,Komisi IV Minta Kementan Fokus dan Serius untuk Hilangkan Wabah PMK dari Indonesia

Berita: Nasional - DPR Soal Narasi Kerugian Negara Rp271 Triliun, 'Harus Ada Kepastian Data' •  Nasional - Fathi Apresiasi Kebijakan Penurunan BI-Rate untuk Dukung Stabilitas Ekonomi dan UMKM •  Nasional - Herman Khaeron Usulkan Libatkan Pedagang dan Kantin Sekolah Sukseskan Program MBG •  Nasional - Sartono Hutomo Tekankan Kehati-hatian Memutuskan Saham Perusahaan BUMN Melalui Mekanisme IPO di BEI •  Nasional - Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto Serahkan Bantuan Alsintan Kelompok Tani Pulang Pisau. •  Nasional - Lindungi Generasi Muda dari Dampak Negatif, Legislator Demokrat Dukung Pemerintah Terbitkan Aturan Pembatasan Usia Pengguna Medsos •  Nasional - Hinca Panjaitan Bakal Semprot Polair soal Pemagaran Laut •  Nasional - Sempat Dinyatakan Bebas,Komisi IV Minta Kementan Fokus dan Serius untuk Hilangkan Wabah PMK dari Indonesia •