Dorong Ekspor CPO, Prahara Migor Petani Miskin, PBS Bangkrut, Hilang Kepercayaan

Selasa, 05 Juli 2022 10:28

pak bambang (3)

Kebijakan sebagai solusi minyak goreng (migor) bukan saja membuat petani miskin dan produsen Crude Palm Oil (CPO) bangkrut, tetapi juga para pengusaha eksportir CPO dan turunannya kehilangan kepercayaan dari partner bisnisnya. Padahal kepercayaan merupakan faktor penting dalam hubungan bisnis maupun hubungan antar pihak.

"Selain kepercayaan juga tidak adanya kepastian hukum dari pemerintah, sering berubah-ubahnya peraturan membuat hambatan pengusaha menjalankan bisnisnya," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, Minggu (3/7) kepada InfoPBUN.
 
Sekalipun ekspor telah dibuka kembali, lanjut Mantan Bupati Kotawaringin Barat ini, para mitra tentu masih ragu akibat kehilangan kepercayaan, dampak berhentinya ekspor yang tiba-tiba pasti menimbulkan kerugian yang tidak sedikit termasuk kena klaim atas ketidak konsisten.
 
"Belum lagi fluktuasi harga CPO di dunia pasti gak mampu bersaing akibat beban yang berat harus ditanggung oleh eksportir, sementara stok CPO melimpah kurang lebih ada 6 juta ton akhir bulan April. Produksi CPO antara 3,7-4 ton per bulan, konsumsi dalam negeri sekitar 1,3-1,5 juta ton per bulan, artinya ekspor harus minimal 3 juta ton per bulan," terang Politisi Partai Demokrat ini.
 
Menurut Bambang, dalam kondisi seperti ini tidak ada pilihan kecuali mendorong percepatan ekspor untuk menyelamatkan CPO yang cukup berisiko ketika disimpan lama dan para petani sawit sebelum lahan dan rumah mereka disita bank juga produsen CPO gulung tikar.
 
"Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat untuk bertindak melalui langkah bijak percepat ekspor CPO, karena semakin mengkhawatirkan kondisi di masyarakat sementara harus menghadapi krisis pangan dunia," ungkapnya.
 
Bambang memberikan solusi, untuk segera panggil produsen CPO (GAPKI), Pakar sawit, eksportir untuk membicarakan teknis terbaik dengan langkah bijak CPO tersalurkan melalui jalan tengah tanpa merugikan masing-masing pihak.
 
"Kemudian pemerintah harus menjamin kepastian hukum untuk mengembalikan kepercayaan. Adanya kepastian hukum pengusaha bisa berkembang yang pada gilirannya dapat menyerap tenaga kerja yang saat ini banyak pengangguran," tutur Bambang.
 
Bambang menambahkan, penyediaan migor untuk kelompok masyarakat tertentu, melalui mekanisme subsidi BPDPKS harus dijadikan program mandatory. Migor bersubsidi dalam kemasan sederhana, alasan higienis dan mudah kontrolnya. Pendistribusian melalui Bulog yang sudah memiliki struktur serta sarana dan prasarana lengkap sampai tingkat Kabupaten/Kota, bersifat penugasan.
 
"Mekanisme subsidi langsung antara distributor dengan BPDPKS. Bulog selaku distributor membeli langsung dari produsen sesuai harga pasar. Kemudian distributor melakukan klaim subsidi ke BPDPKS terdiri dari selisih harga (HAK-HET), ongkos angkut sampai ke pengecer," pungkasnya.
 
( sumber : kumparan.com )

Berita Lainnya

Nasional

Santoso: F-PD Siap Lakukan Perubahan dan Perbaikan

Nasional

BKSAP DPR Harap Parlemen Uni Eropa Lebih Membuka Diri Kerja Sama dengan Indonesia

Nasional

Pertanyakan Anggaran hingga Sosok Setara Dirjen, Komisi X Tagih Output ‘Tim Bayangan’ Nadiem Makarim

Nasional

Gas Melon Mau Diganti Kompor Induksi, Legislator Demokrat: Bagaimana Nasib Pedagang Kaki Lima?

Nasional

BKSAP DPR Harap Diplomasi Parlemen Dapat Optimalkan Potensi Daerah di Indonesia

Nasional

Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah

Nasional

RUU Kepariwisataan Hadirkan Tata Kelola Baru Pariwisata yang Komprehensif dan Berkelanjutan

Nasional

Anwar Hafid: Sistem dan Sarpras BMKG Harus Ditingkatkan

Berita: Nasional - Santoso: F-PD Siap Lakukan Perubahan dan Perbaikan •  Nasional - BKSAP DPR Harap Parlemen Uni Eropa Lebih Membuka Diri Kerja Sama dengan Indonesia •  Nasional - Pertanyakan Anggaran hingga Sosok Setara Dirjen, Komisi X Tagih Output ‘Tim Bayangan’ Nadiem Makarim •  Nasional - Gas Melon Mau Diganti Kompor Induksi, Legislator Demokrat: Bagaimana Nasib Pedagang Kaki Lima? •  Nasional - BKSAP DPR Harap Diplomasi Parlemen Dapat Optimalkan Potensi Daerah di Indonesia •  Nasional - Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah •  Nasional - RUU Kepariwisataan Hadirkan Tata Kelola Baru Pariwisata yang Komprehensif dan Berkelanjutan •  Nasional - Anwar Hafid: Sistem dan Sarpras BMKG Harus Ditingkatkan •