Dipimpin Ibas Fraksi Partai Demokrat Tolak Kenaikan Harga BBM

Selasa, 18 November 2014 00:00

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menggelar jumpa pers terkait kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000. Ibas mengatakan fraksinya menolak kebijakan itu.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa menaikkan harga BBM sekarang ini tidak tepat karena harga minyak mentah dunia menurun tajam, jauh di bawah harga asumsi dalam APBNP 2014, yaitu sebesar USS 105/barel," kata Ibas.

Pernyataan itu diungkapkan Ibas di ruang rapat Fraksi PD di Gedung Nusantara I, Lantai 9, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014) siang. Di ruangan itu juga hadir para petinggi partai berlambang bintang mercy itu.

Dikatakan Ibas, defisit anggaran dan cashflow Indonesia juga aman. Sehingga tidak tepat jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini, apalagi tahun lalu harga BBM bersubsidi juga baru dinaikkan oleh SBY.

"Di 2014 tarif dasar listrik, bahan bakar gas juga mengalami kenaikan. Keadaan ini (kenaikan BBM bersubsidi-red) akan membebani masyarakat, karena harga-harga berbagai barang kebutuhan masyarakat pasti mengalami kenaikan," ucap Ibas.

Ditambahkan Ibas, memang pemerintah memiliki kewenangan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun pemerintah harus menjelaskan secara gamblang kenapa harus menaikkan harga BBM tahun ini.

"Pemerintah juga harus menjelaskan tentang dana kompensasi bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, serta dari mana dana itu diambil. Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana cara menentukan rumah tangga-rumah tangga yang menerima dana kompensasi tersebut," ucapnya.

Ditambahkan Ibas, FPD mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak dan kewenangannya untuk meminta penjelasan kepada presiden dan pemerintah tentang kenaikan harga BBM itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan langsung kenaikan harga BBM bersubsidi pada Senin (17/11/2014) malam. Kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kenaikan itu sudah harus dilakukan meski berisiko tidak populer.


Berita Lainnya

Nasional

Libatkan Banyak Pihak, Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Perekonomian

Nasional

Herman Khaeron Tegaskan Komitmen MPN dalam Pembangunan Kelautan Nasional

Nasional

Komisi III DPR Soroti Banyaknya Vonis Bebas di Kejati Kalbar, Ada Apa?

Nasional

Percepat Akses BBM, Mulyadi Dorong Pendirian SPBU Mini di Wilayah Tertinggal

Nasional

Benny K Harman Nilai Banyak Kasus Hukum yang Kadang Fiksi

Nasional

Tepati Janji, Frederik Kalalembang Hadirkan 375 Titik Internet Gratis di Dapil Sulsel 3

Nasional

Anggota DPR Respons Soal Coretax Kerap Bermasalah: Baru 2 Bulan, Wajar Jika Ada Kendala

Nasional

Dua Daerah di Babel yang Pilkada Ulang Terancam Efisiensi Anggaran

Berita: Nasional - Libatkan Banyak Pihak, Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Perekonomian •  Nasional - Herman Khaeron Tegaskan Komitmen MPN dalam Pembangunan Kelautan Nasional •  Nasional - Komisi III DPR Soroti Banyaknya Vonis Bebas di Kejati Kalbar, Ada Apa? •  Nasional - Percepat Akses BBM, Mulyadi Dorong Pendirian SPBU Mini di Wilayah Tertinggal •  Nasional - Benny K Harman Nilai Banyak Kasus Hukum yang Kadang Fiksi •  Nasional - Tepati Janji, Frederik Kalalembang Hadirkan 375 Titik Internet Gratis di Dapil Sulsel 3 •  Nasional - Anggota DPR Respons Soal Coretax Kerap Bermasalah: Baru 2 Bulan, Wajar Jika Ada Kendala •  Nasional - Dua Daerah di Babel yang Pilkada Ulang Terancam Efisiensi Anggaran •