Dipimpin Ibas Fraksi Partai Demokrat Tolak Kenaikan Harga BBM

Selasa, 18 November 2014 00:00

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menggelar jumpa pers terkait kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000. Ibas mengatakan fraksinya menolak kebijakan itu.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa menaikkan harga BBM sekarang ini tidak tepat karena harga minyak mentah dunia menurun tajam, jauh di bawah harga asumsi dalam APBNP 2014, yaitu sebesar USS 105/barel," kata Ibas.

Pernyataan itu diungkapkan Ibas di ruang rapat Fraksi PD di Gedung Nusantara I, Lantai 9, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014) siang. Di ruangan itu juga hadir para petinggi partai berlambang bintang mercy itu.

Dikatakan Ibas, defisit anggaran dan cashflow Indonesia juga aman. Sehingga tidak tepat jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini, apalagi tahun lalu harga BBM bersubsidi juga baru dinaikkan oleh SBY.

"Di 2014 tarif dasar listrik, bahan bakar gas juga mengalami kenaikan. Keadaan ini (kenaikan BBM bersubsidi-red) akan membebani masyarakat, karena harga-harga berbagai barang kebutuhan masyarakat pasti mengalami kenaikan," ucap Ibas.

Ditambahkan Ibas, memang pemerintah memiliki kewenangan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun pemerintah harus menjelaskan secara gamblang kenapa harus menaikkan harga BBM tahun ini.

"Pemerintah juga harus menjelaskan tentang dana kompensasi bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, serta dari mana dana itu diambil. Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana cara menentukan rumah tangga-rumah tangga yang menerima dana kompensasi tersebut," ucapnya.

Ditambahkan Ibas, FPD mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak dan kewenangannya untuk meminta penjelasan kepada presiden dan pemerintah tentang kenaikan harga BBM itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan langsung kenaikan harga BBM bersubsidi pada Senin (17/11/2014) malam. Kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kenaikan itu sudah harus dilakukan meski berisiko tidak populer.

Berita Lainnya

Nasional

Pemerintah Harus Berikan Dukungan Maksimal Pemilu Serentak 2024, Anwar Hafid: Khususnya Anggaran

Nasional

Mantu Luhut Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad, Legislator Demokrat: Jangan Lagi Berpatokan Cara-cara Kuno

Nasional

Didatangi Waketum, Ketua Demokrat Lampung Sampaikan Tiga Laporan

Nasional

Legislator Kalteng Ini Geram Edi Mulyadi Sebut Kalimantan Tempat Jin Buang Anak

Nasional

ZA Hadir, Warga dan SAD di Pelepat Dapat Pengobatan Gratis

Nasional

Marwan Cik Asan Ingin Kejayaan Demokrat di Lampung Bisa Diraih Kembali

Nasional

Arteria Dahlan Singgung Penggunaan Bahasa Sunda, Dede Yusuf Beri Balasan Menohok

Nasional

Program Rehabilitas Narkoba Jadi Ajang Bisnis Aparat Penegak Hukum, Komisi III DPR: Ada Sikap Banci dari Negara Terhadap Penyalagunaan Narkotika

Berita: Nasional - Pemerintah Harus Berikan Dukungan Maksimal Pemilu Serentak 2024, Anwar Hafid: Khususnya Anggaran •  Nasional - Mantu Luhut Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad, Legislator Demokrat: Jangan Lagi Berpatokan Cara-cara Kuno •  Nasional - Didatangi Waketum, Ketua Demokrat Lampung Sampaikan Tiga Laporan •  Nasional - Legislator Kalteng Ini Geram Edi Mulyadi Sebut Kalimantan Tempat Jin Buang Anak •  Nasional - ZA Hadir, Warga dan SAD di Pelepat Dapat Pengobatan Gratis •  Nasional - Marwan Cik Asan Ingin Kejayaan Demokrat di Lampung Bisa Diraih Kembali •  Nasional - Arteria Dahlan Singgung Penggunaan Bahasa Sunda, Dede Yusuf Beri Balasan Menohok •  Nasional - Program Rehabilitas Narkoba Jadi Ajang Bisnis Aparat Penegak Hukum, Komisi III DPR: Ada Sikap Banci dari Negara Terhadap Penyalagunaan Narkotika •