Dipimpin Ibas Fraksi Partai Demokrat Tolak Kenaikan Harga BBM

Selasa, 18 November 2014 00:00

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menggelar jumpa pers terkait kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000. Ibas mengatakan fraksinya menolak kebijakan itu.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa menaikkan harga BBM sekarang ini tidak tepat karena harga minyak mentah dunia menurun tajam, jauh di bawah harga asumsi dalam APBNP 2014, yaitu sebesar USS 105/barel," kata Ibas.

Pernyataan itu diungkapkan Ibas di ruang rapat Fraksi PD di Gedung Nusantara I, Lantai 9, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014) siang. Di ruangan itu juga hadir para petinggi partai berlambang bintang mercy itu.

Dikatakan Ibas, defisit anggaran dan cashflow Indonesia juga aman. Sehingga tidak tepat jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini, apalagi tahun lalu harga BBM bersubsidi juga baru dinaikkan oleh SBY.

"Di 2014 tarif dasar listrik, bahan bakar gas juga mengalami kenaikan. Keadaan ini (kenaikan BBM bersubsidi-red) akan membebani masyarakat, karena harga-harga berbagai barang kebutuhan masyarakat pasti mengalami kenaikan," ucap Ibas.

Ditambahkan Ibas, memang pemerintah memiliki kewenangan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun pemerintah harus menjelaskan secara gamblang kenapa harus menaikkan harga BBM tahun ini.

"Pemerintah juga harus menjelaskan tentang dana kompensasi bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, serta dari mana dana itu diambil. Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana cara menentukan rumah tangga-rumah tangga yang menerima dana kompensasi tersebut," ucapnya.

Ditambahkan Ibas, FPD mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak dan kewenangannya untuk meminta penjelasan kepada presiden dan pemerintah tentang kenaikan harga BBM itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan langsung kenaikan harga BBM bersubsidi pada Senin (17/11/2014) malam. Kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kenaikan itu sudah harus dilakukan meski berisiko tidak populer.

Berita Lainnya

Nasional

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

Nasional

Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona

Nasional

Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati

Nasional

Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina

Nasional

SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You

Nasional

Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan"

Nasional

Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih

Nasional

Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif

Berita: Nasional - Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas •  Nasional - Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona •  Nasional - Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati •  Nasional - Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina •  Nasional - SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You •  Nasional - Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan" •  Nasional - Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih •  Nasional - Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif •