Didik Mukrianto: ‘’Program Kartu Prakerja Butuh Pengawasan Ketat dan Melekat

Sabtu, 02 Mei 2020 05:10

Program Kartu Prakjerja harus diawasi secara ketat dan melekat. Selain oleh KPK, pengawasan juga perlu Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

didikmukri1

‘’Saya berpandangan bukan hanya KPK yang harus jeli dan ketat dalam mengawasi, tapi saya meminta PPATK untuk memantau setiap transaksi keuangan khususnya pihak-pihak atau perusahaan dan pengusaha yang terlibat dan atau terafiliasi dalam pelaksanaan Kartu Prakerja ini," kata Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto (1/5/2020).

Jika diperlukan, kata politisi Partai Demokrat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus melakukan audit khusus terhadap pelaksanaan Kartu Prakerja. Bahkan juga kepolisian, kejaksaan, inspektorat, masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan.

Dikatakan, KPK bisa melakukan analisis dan membuat kajian untuk menutup celah korupsi dalam pelaksanaan Kartu Prakerja, sekaligus sebagai upaya mencegah korupsi dan meminimalisir potensi kerugian keuangan negara. Hasil analisis tersebut disampaikan kepada pemerintah.

Maka dengan pengawasan dini tersebut, diharapkan apabila ada penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan dan korupsi, baik pelakunya pejabat maupun pihak swasta termasuk penyedia platform digital, segera lakukan tindakan preventif.

‘’Kalau ada penyimpangan dan indikasi korupsi, pelakunya segera tangkap, cegah, dan perbaiki mekanismenya,’’ kata Didik.

Perlunya pengawasan ketat, karena program ini menggunakan uang negara yang besar. Tahun 2020 mencapai Rp 20 triliun dan melibatkan 5,6 juta orang calon penerima manfaat.

‘’Itu besar sekali. Dari anggaran tersebut, ada biaya yang dialokasikan untuk pelatihan hingga sebesar Rp 5,6 triliun yang melibatkan lembaga pelatihan dan platform digital. Bahkan penyedia platform digital tersebut sebagai mitra Kartu Prakerja, keberadaannya tidak melalui mekanisme lelang," ungkap Didik.

Dia mengatakan, proses eksekusi program tersebut untuk beberapa hal masih dianggap tidak transparan dan akuntabel. Bahkan ada beberapa anggapan tentang adanya potensi KKN, dagang pengaruh atau trading influence.
‘’Jadi jelas sekali, program ini butuh pengawasan yang ketat dan melekat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan, penyimpangan dan korupsi. (mediafpd).

Berita Lainya

Nasional

Marak Kasus Rasisme, Yoyok Sukawi Minta Semua Pihak Teladani Sepak bola

Nasional

WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19

Nasional

Korupsi Bansos Susah Dimaafkan, Partai Demokrat Yakin KPK Tidak Akan Tebang Pilih

Nasional

Pemerintah Pusat Harus Gerak Cepat Tangani Pipa Gas Bocor di Madina, Bang Zul : Satu Nyawa Sangat Berarti bagi Kami !

Nasional

Kebocoran Pipa Gas di Madina Sumut Sebabkan Korban Jiwa, DPR Pertanyakan SOP

Nasional

Usai Kirim Bantuan, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Sisihkan Gaji Untuk Bantu Korban Bencana

Nasional

153 WNA China Masuk, Demokrat Sebut Pemerintah Tidak Tunjukan Keteladanan

Nasional

Nama Puan Maharani Terseret Korupsi Bansos, Benny K Harman: KPK Berani?

Berita: Nasional - Marak Kasus Rasisme, Yoyok Sukawi Minta Semua Pihak Teladani Sepak bola •  Nasional - WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19 •  Nasional - Korupsi Bansos Susah Dimaafkan, Partai Demokrat Yakin KPK Tidak Akan Tebang Pilih •  Nasional - Pemerintah Pusat Harus Gerak Cepat Tangani Pipa Gas Bocor di Madina, Bang Zul : Satu Nyawa Sangat Berarti bagi Kami ! •  Nasional - Kebocoran Pipa Gas di Madina Sumut Sebabkan Korban Jiwa, DPR Pertanyakan SOP •  Nasional - Usai Kirim Bantuan, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Sisihkan Gaji Untuk Bantu Korban Bencana •  Nasional - 153 WNA China Masuk, Demokrat Sebut Pemerintah Tidak Tunjukan Keteladanan •  Nasional - Nama Puan Maharani Terseret Korupsi Bansos, Benny K Harman: KPK Berani? •