Selasa, 24 Maret 2020 22:30

Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Dhevy Bijak meminta pemerintah melakukan sosialisasi program Kartu Pra Kerja secara masif kepada masyarakat.  Hal ini disampaikan Bijak merespons program Kartu Pra Kerja pada Jumat (20/3/2020) lalu oleh pemerintah. Meski sudah diluncurkan, pendaftaran peserta untuk umum akan dibuka pada awal April 2020. 

"Agar pemanfaatan Kartu Pra Kerja benar-benar dirasakan masyarakat, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara masif," kata politisi Fraksi Partai Demokrat itu melalui rilis yang diterima Parlementaria, Sabtu, (21/3/2020).

Politisi dapil Sulawesi Selatan III itu turut mengimbau agar masyarakat rajin mengakses laman website ’prakerja.kemnaker.go.id’ untuk mencari informasi yang akurat terkait program Kartu Pra Kerja. “Silahkan akses dan sangat berguna di saat-saat kondisi seperti sekarang ini," katanya.  

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, dalam konferensi pers terkait peluncuran tahap awal Kartu Pra Kerja, mangatakan, pelatihan peserta Kartu Pra Kerja dapat dilakukan melalui daring (online), maupun tatap muka (offline). Selain itu, ada juga pilihan program pelatihan three in one (3-in-1), yaitu pelatihan, sertifikasi dan penempatan yang tepat untuk pencari kerja. 

Pada tahap awal, pelatihan secara offline disediakan untuk empat wilayah yang terdampak pandemik virus Corona, yaitu Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara dan Surabaya. Sedangkan, pelatihan secara onlinedilakukan secara nasional. 

Airlangga mencatat, dari sekitar 7 juta penduduk Indonesia yang menganggur, ada 3,7 juta yang berusia 18-24 tahun. Pengangguran muda tersebut sebanyak 64 persen tinggal di perkotaan serta 78 persen berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke atas. "Masalah terbesar yakni sekitar 90 persen dari mereka tidak pernah mengikuti pelatihan bersertifikat," ujarnya.

Oleh karena itu, kartu Pra Kerja akan diprioritaskan untuk menncari pekerja yang masih muda. Adapun syarat pendaftaran Kartu Pra Kerja ialah, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang sekolah atau kuliah.

(mediafpd/ dpr.go.id)

 

Berita Lainya

Nasional

Menkumham Harus Petakan Permasalahan Lapas secara Menyeluruh

Nasional

Jokowi Diminta Klarifikasi Pertemuan dengan Adik Joko Tjandra

Nasional

Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor, Anggota Komisi III: Pastikan Intergritas dan Kompetensinya

Nasional

FPD Dukung RUU Dikdok dan Tegaskan Komitmen Penuh Dukung Penanganan Covid-19

Nasional

FDP Minta Serapan Anggaran Kesehatan Dipercepat

Nasional

Hasan Saleh Anggota Komisi I DPR RI Menegaskan Kebutuhan Organisasi Personil TNI AD Tetap Harus Terjaga Walaupun Ada Wabah Covid-19

Nasional

Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal

Nasional

Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal

Berita: Nasional - Menkumham Harus Petakan Permasalahan Lapas secara Menyeluruh •  Nasional - Jokowi Diminta Klarifikasi Pertemuan dengan Adik Joko Tjandra •  Nasional - Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor, Anggota Komisi III: Pastikan Intergritas dan Kompetensinya •  Nasional - FPD Dukung RUU Dikdok dan Tegaskan Komitmen Penuh Dukung Penanganan Covid-19 •  Nasional - FDP Minta Serapan Anggaran Kesehatan Dipercepat •  Nasional - Hasan Saleh Anggota Komisi I DPR RI Menegaskan Kebutuhan Organisasi Personil TNI AD Tetap Harus Terjaga Walaupun Ada Wabah Covid-19 •  Nasional - Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal •  Nasional - Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal •