Impor barang ke Indonesia terus mengalami lonjakan signifikan. Hal ini memicu kecemasan mengenai dampaknya terhadap perekonomian domestik. Berbagai jenis barang, mulai bahan baku hingga baran konsumsi pun akhirnya membanjiri pasar dan memperburuk ketergantungan Indonesia pada produk luar negeri.
Keadaan ini pada gilirannya memicu pertanyaan tentang daya saing produk lokal, dan mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah untuk mengatasi dampak negatif tersebut.
Menyoroti hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menjelaskan banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia efek dari penerapan perdagangan bebas. Akan tetapi, kualitas dari barang impor tersebut banyak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Oleh karena itu, ia mendesak agar Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri (BSKJI) Kemenperin untuk lebih ketat dalam mengawasi barang impor.
Jika tidak, maka lambat laun, barang-barang impor itu akan mematikan produk lokal. “Apakah BSKJI ini mengetahui barang-barang yang masuk ke kita tapi tidak memenuhi standar? Karena ini tidak sehat untuk persaingan perdangan dengan produk lokal,” tegasnya saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VII ke Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/12/2024).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai jika persoalan ini tidak ditangani serius maka akan berdampak ke kehidupan sosial masyarakat, seperti menyangkut konflik horizontal. “Tolong dijelaskan kepada kami sehingga kami bisa tahu bahwa kita bisa memproteksi kawan-kawan kita para pengusaha lokal terhadap laju tumbuhnya barang-barang impor, yang saya kira sudah sangat banyak sekali terutama dari Cina,” jelas wakil rakyat dari Dapil Jabar IV ini.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Eric Hermawan mengingatkan perlunya kerja sama berbagai pihak untuk mempermudah proses pengurusan SNI bagi UMKM lokal. Sehingga, UMKM tersebut mendapatkan publikasi yang masif mengenai proses pengurusan SNI agar dapat bersaing dengan produk impor di pasar lokal maupun internasional.
“Saya punya usaha pabrik, ke mana saya harus membuat standardisasi itu. Padahal kalau kita lihat kita punya TVRI dan RRI di daerah bisa untuk sarana publikasi. Makanya saran saya publikasi harus digiatkan juga supaya kawan-kawan UMKM dan ekonomi kreatif tahu badan standardisasi ini, bahkan saya tidak tahu BSKJI ini,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Di sisi lain, ia berharap jika ada kekurangan terkait sarana dan prasarana, agar BSKJI tersebut dapat mengonsultasikannya kepada pihak Komisi VII. “Sehingga, kami dari Komisi VII bisa menyampaikan pada pimpinan dan dalam rapat anggaran itu kita akan sampaikan,” pungkasnya. (tvr/rdn)
( sumber : dpr.go.id )
