Demokrat Usul Omnibus Law UU Pemilu

Minggu, 28 Februari 2021 16:49

pak muraz

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Mohamad Muraz, setuju dengan adanya dukungan dari PDIP dan PKB merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Namun ia tidak sependapat dengan catatan kedua parpol pendukung pemerintah itu bahwa revisi UU Pemilu tanpa mengubah jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 2024. Fraksinya di DPR lebih ingin Pilkada serentak di majukan ke 2022 dan 2023 seperti yang tercantum dalam draf RUU Pemilu usulan Komisi II DPR.

Muraz berargumen apabila jadwal Pilkada di 2024 tidak diubah seperti yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka pengalaman buruk pada Pemilu 2019, dimana banyak surat suara terbuang akibat pemilih atau masyarakat terfokus pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dibandingkan Pemilihan Legislatif (Pileg), kembali terulang.

Padahal hal itu menurutnya menyebabkan kompleksitas Pemilu dengan 5 kotak suara. Yakni, Pilpres, pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD.

“Kalau sekarang pemerintah atau partai pendukung pemerintah menyetujui UU Pemilu di revisi dengan berbagai faktor, saya sependapat. Karena banyak masalah di UU Pemilu ini,” kata Muraz.

Selain itu, lanjutnya, UU Pemilu perlu di revisi untuk mensinkronkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait model keserentakan Pemilu.

Lebih jauh mantan Wali Kota Sukabumi ini mengusulkan dengan adanya dua versi UU terkait Pemilu, yakni UU Pilkada dan UU Pemilu, mengapa tidak dibuatkan Omnibus Law UU Pemilu seperti yang diterapkan pemerintah dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ditambah ada pernyataan dari pemerintah bahwa enggan merevisi UU Pemilu karena tidak baik setiap lima tahun sekali UU terkait Pemilu di revisi.

“UU Pilkada itu tahun 2016, UU Pemilu 2017. UU Pilkada lebih lama dibandingkan UU Pemilu. Kenapa tidak sekaligus dibuat satu UU (Omnibus Law-red), yakni UU Pemilu yang didalamnya menyangkut berkaitan dengan Pilpres, Pileg, dan Pilkada,” jelasnya kepada jurnalbabel.com, Rabu (24/2/2021).

“Kita kan dengan berbagai UU saja sudah digabungkan dengan UU Omnibus Law kemarin. Kenapa yang ini menyangkut hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin kita satukan saja,” tambahnya.

Muraz memahami semua partai politik ada kepentingan di Pilkada dan Pemilu. Namun, tegasnya, yang harus didahulukan adalah kepentingan bangsa, negara dan rakyat secara umum.

“UU Pemilu ini menyangkut hak-hak rakyat secara jelas dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat yang harus dia pilih secara baik. Dan kewajiban kita selaku partai politik, wakil rakyat, pemerintah, untuk gelar Pemilu yang lebih baik untuk wujudkan masyarakat Indonesia yang lebih baik,” paparnya.

Dialog dan Survei

Muraz juga menyarankan kepada DPR maupun Pemerintah untuk berdiskusi dan minta pendapat kepada cendikiawan, akademisi, ahli, tokoh masyarakat, agama, tentang Pemilu serentak 2024 ini. Setelah itu lakukan survei kepada masyarakat.

“Apakah masyarakat bersedia melakukan Pemilu dengan 5 kotak disusul di tahun yang sama dengan Pilkada,” katanya.

Menurutnya, survei juga perlu dilakukan terkait masih adakah masyarakat yang bersedia menjadi anggota KPPS dengan pengalaman pemilu 2019, dimana beban berat di anggota KPPS yang menyebabkan lebih dari 800 orang meninggal dan lebih dari 5000 orang sakit akibat kelelahan.

“Nah sekarang dengan pemilu serentak 2024 tentu lebih berat lagi bebannya,” pungkasnya. (Bie)https://tirto.id/cara-ubah-jpg-ke-jpeg-online-untuk-daftar-prakerja-gelombang-12-gazn

Berita Lainnya

Nasional

Bramantyo Suwondo: Sekolah Harus Menerapkan Prokes Ketat

Nasional

Irwan Fecho: Pembangunan Harus Sampai ke Desa

Nasional

Pemerintah Diminta Serius Tangani Kasus TPPO

Nasional

Dr. Ratnawati Herman, Mendapat Penghargaan UMKM Dari Radar Cirebon TV

Nasional

Bambang Purwanto Bantu Puluhan Ribu Tanaman Hutan dan Buah untuk KTH Sepakat

Nasional

Bertebaran Spekulasi di Sekitar Kasus Kematian Brigadir J, Kuncinya: Polisi Harus Transparan

Nasional

Anggota DPR -RI Hadiri Panen Perdana Kolam Lele Bioflok di Desa Tanjungkalang

Nasional

Demokrat: RKUHP Perlu Disempurnakan Sebelum Disahkan

Berita: Nasional - Bramantyo Suwondo: Sekolah Harus Menerapkan Prokes Ketat •  Nasional - Irwan Fecho: Pembangunan Harus Sampai ke Desa •  Nasional - Pemerintah Diminta Serius Tangani Kasus TPPO •  Nasional - Dr. Ratnawati Herman, Mendapat Penghargaan UMKM Dari Radar Cirebon TV •  Nasional - Bambang Purwanto Bantu Puluhan Ribu Tanaman Hutan dan Buah untuk KTH Sepakat •  Nasional - Bertebaran Spekulasi di Sekitar Kasus Kematian Brigadir J, Kuncinya: Polisi Harus Transparan •  Nasional - Anggota DPR -RI Hadiri Panen Perdana Kolam Lele Bioflok di Desa Tanjungkalang •  Nasional - Demokrat: RKUHP Perlu Disempurnakan Sebelum Disahkan •