Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu

Rabu, 22 September 2021 13:09

pak hinca (2)

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan menilai hak angket terkait kisruh di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum diperlukan. Hinca menilai, yang terjadi di KPK masih merupakan masalah internal.

"Belum sampai situ (hak angket). Masih internal mereka," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/9).

Hinca menilai, masalah internal di KPK dapat diselesaikan lewat mekanisme dewan pengawas (Dewas). Ia meyakini Dewas mampu menyelesaikan sejumlah masalah yang melanda KPK dalam beberapa waktu terakhir.

Kendati demikian, kehadiran Dewas juga memicu kritik dari publik. Salah satunya keputusan Dewas mengenai sanksi yang diberikan terhadap salah satu komisioner, Lili Pintauli Siregar. Dewas memang menyatakan Lili melanggar kode etik karena memanfaatkan posisinya sebagai Pimpinan KPK dan terbukti telah berhubungan langsung dengan pihak yang berpekara.

Dewas sudah menjatuhi sanksi berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan. Namun, sejumlah pihak menilai putusan itu tidak sebanding dengan dugaan tindak pidana Lili. Terkait hal ini, menurut Hinca, Komisi III akan mempertanyakan hal itu ke KPK dan Dewas.

"Pada waktu-waktu ke depan DPR, Komisi III pada rapat dengan KPK dan Dewas kami akan tanyakan," ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto juga meminta gaduh di internal KPK dapat diselesaikan oleh Dewas.

Menurut Didik, Dewas memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK hingga menjatuhkan sanksi dugaan pelanggaran kode etik. Bahkan, Dewas bisa mengevaluasi kinerja pimpinan KPK.

"Atas dasar itulah jika ada dugaan penyimpangan dan/atau ada pelanggaran baik perilaku, kode etik dan juga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya maka pimpinan dan pegawai KPK dapat dilaporkan kepada Dewan Pengawas," ujar Didik saat dihubungi, Selasa (21/9).

Dalam beberapa waktu terakhir, internal KPK bergejolak. Mulai dari masalah pemecatan 57 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) sebagai syarat alih status menjadi Aparat Sipil Negara (ASN).

Keputusan pimpinan KPK memecat 57 pegawai itu menjadi sorotan publik. Bahkan tidak sedikit pihak yang mengkritik keputusan tersebut.

Sementara itu, masalah dugaan pelanggaran etik hingga pidana salah satu komisioner, Lili Pintauli Siregar juga mengemuka ke publik. Lili terbukti melanggar kode etik KPK.

Ia terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif, M. Syahrial, guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai.

Hal itu terkait dengan pembayaran uang jasa pengabdian Ruri sejumlah Rp53.334.640,00.

Selain itu, Lili dinilai terbukti telah berhubungan langsung dengan M. Syahrial yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dalam perkara ini, Dewas sudah menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan. Namun, sejumlah pihak menilai putusan itu tidak sebanding dengan dugaan tindak pidana Lili.

(sumber : cnnindonesia.com)

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •