Demokrat: RKUHP Perlu Disempurnakan Sebelum Disahkan

Rabu, 03 Agustus 2022 08:03

pak DM dpr

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto menegaskan sejumlah isu krusial yang disorot publik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) perlu disempurnakan sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Hal demikian Ia sampaikan merespons rencana pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD yang memiliki rencana mengesahkan RKUHP sebelum 17 Agustus.

"Sesuai dengan hasil sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya terhadap isu-isu krusial yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyempurnaan RUU KUHP oleh pemerintah. Penyempurnaan itulah yang saya rasa perlu dilakukan pembahasan terlebih dahulu sebelum disahkan," kata Didik kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/7).

Didik lantas menerangkan bahwa RKUHP merupakan RUU carry over dari Keputusan DPR RI periode 2014-2019. Kala itu, RKUHP sudah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III DPR. Sehingga, RKUHP tinggal dilanjutkan dalam pembahasan di tingkat II, yaitu pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR.

Didik menegaskan bahwa DPR saat ini baru selesai reses pada 16 Agustus 2022. Sementara untuk mengagendakan pengesahan RKUHP dalam Rapat Paripurna, perlu adanya penjadwalan di Badan Musyawarah DPR.

"Jika melihat RKUHP posisinya adalah sebagai RUU Prioritas di Tahun 2022 ini, make sense jika ditargetkan disahkan Tahun 2022. Namun jika ada berpandangan ditargetkan pengesahannya sebelum 17 Agustus 2022, ruang dan waktunya sangat kecil dan sempit," kata dia.

Di sisi lain, Didik menilai rencana pengesahan RKUHP juga harus memperhatikan partisipasi, masukan serta pemikiran kritis publik

"Jangan sampai publik merasa ditinggalkan," kata dia.

Mahfud sempat bertemu jajaran Dewan Pers guna membahas polemik RKUHP. Saat itu, Mahfud mengatakan produk RKUHP bisa disahkan sebelum 17 Agustus.

Pada pertemuan itu, Mahfud juga menegaskan pemerintah tidak akan menunda pengesahan RKUHP. Pemerintah hanya akan membahas ulang pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

"Ia menambahkan, KUHP adalah politik hukum penting, pemerintah berharap secepatnya berlaku saat peringatan kemerdekaan nanti karena KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk kolonial," dikutip dari situs resmi Dewan Pers, Kamis (29/7).

( sumber : cnnindonesia.com )

Berita Lainnya

Nasional

Perlu Adanya Aturan Bersama Atasi Tumpang Tindih Pengembangan Pariwisata

Nasional

Penyaluran Dana BLT BBM Sembako Dan PKH Desa Pohgading Timur Dipantau Langsung Anggota DPR RI KOmisi VIII Fraksi Partai Demokrat Bersama Bupati Lombok Timur

Nasional

Herman Khaeron : Kemitraan UMKM – BUMN Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional

Herman Khaeron Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Nasional

RKUHP Dibawa ke Paripurna, Fraksi Demokrat: Jamin Hak-hak Kebebasan Berpendapat

Nasional

Komisi VI Apresiasi PLN Wujudkan Pemerataan Listrik di Daerah 3T

Nasional

Pemerintah Berencana Bagikan ‘Rice Cooker’ Gratis, Sartono Berharap Bantu Ekonomi Masyarakat

Nasional

M Nasir Serahkan Bantuan Komperter BBM ke BBG ke Petani upaya pencegahan Langkanya Gas 3 Kg

Berita: Nasional - Perlu Adanya Aturan Bersama Atasi Tumpang Tindih Pengembangan Pariwisata •  Nasional - Penyaluran Dana BLT BBM Sembako Dan PKH Desa Pohgading Timur Dipantau Langsung Anggota DPR RI KOmisi VIII Fraksi Partai Demokrat Bersama Bupati Lombok Timur •  Nasional - Herman Khaeron : Kemitraan UMKM – BUMN Dorong Pertumbuhan Ekonomi •  Nasional - Herman Khaeron Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan •  Nasional - RKUHP Dibawa ke Paripurna, Fraksi Demokrat: Jamin Hak-hak Kebebasan Berpendapat •  Nasional - Komisi VI Apresiasi PLN Wujudkan Pemerataan Listrik di Daerah 3T •  Nasional - Pemerintah Berencana Bagikan ‘Rice Cooker’ Gratis, Sartono Berharap Bantu Ekonomi Masyarakat •  Nasional - M Nasir Serahkan Bantuan Komperter BBM ke BBG ke Petani upaya pencegahan Langkanya Gas 3 Kg •