Demokrat: Revisi UU ITE Harus Diikuti Political Will Pemerintah dan Aparat

Jumat, 19 Februari 2021 15:34

pak didik (2)

Revisi UU ITE belakangan ini kembali ramai diperbincangkan. Diawali dengan pernyataan Presiden Jokowi yang membuka peluang revisi UU ITE, jika dirasa menimbulkan banyak ketidakadilan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai tak ada masalah jika revisi itu benar-benar dilakukan. Hanya saja, Didi mengingatkan langkah ini harus diiringi dengan sebuah political will pemerintah.
 
"Yang juga tidak kalah penting adalah political will pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menerapkan UU juga sangat menentukan. Penyikapan dan penindakan yang represif dan tidak terukur bisa menumbuhsuburkan kriminalisasi," kata Didik, Kamis (18/2).
 
"Saya yakin pemerintah yang adil dan demokratis akan bisa mencegah munculnya berbagai bentuk kriminalisasi," tambahnya.
 
Politikus Partai Demokrat ini menilai, tanpa political will upaya revisi UU ITE hanya sebatas wacana. Pun, jika terjadi revisi, tanpa political will hasil revisi tak bakal memberikan manfaat khususnya dalam mencegah terjadinya kriminalisasi.
 
anggota dpr
 
"Meskipun revisi UU ITE dilakukan, namun apabila tidak dibarengi dengan political will yang baik dari pemerintah, serta kesadaran hukum masyarakat tidak terus dibangun maka tidak ada jaminan kriminalisasi akan berhenti," ujarnya.
 
"Jika terjadi revisi kembali terhadap UU ITE, menjadi penting untuk mendudukkan undang-undang ini secara tepat. Jangan sampai UU ITE bisa menjadi UU sapu jagat," tambahnya
 
Lebih lanjut, Didik mengingatkan, potensi kriminalisasi tak hanya lahir karena UU ITE sebagai aturan. Potensi kriminalisasi juga lahir dari disorientasi penegakan hukum dari aparat.
 
"Hal inilah yang juga harus menjadi satu kesatuan dalam pembenahannya yang harus dilakukan secara utuh dan komprehensif," ujarnya.
 
"Mengingat ancaman kriminalisasi ini bisa mengganggu begitu banyak aspek kehidupan, termasuk kebebasan berpendapat dan mengekspresikan kritik," pungkasnya.
 
 

Berita Lainnya

Nasional

Jadi Syarat Naik Pesawat, Anggota DPR Minta Harga Tes PCR Murah dan Terjangkau Masyarakat

Nasional

Peduli Korban Kebakaran di Krendang, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Kunjungi dan Salurkan Bantuan Sosial

Nasional

PDIP Ajak Publik Mengkaji Kinerja SBY, Legislator Demokrat: Upaya Menutupi Sejumlah Kegagalan Rezim Jokowi dalam Menjalankan Pemerintahan

Nasional

Anggota Komisi VI DPR RI Minta Pertamina Segera Atasi Kelangkaan BBM di Sulsel

Nasional

Hinca Pandjaitan, Anggota DPR RI Yang Enjoy Berlumpur Lumpur

Nasional

Legislator Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biaya Tes PCR Penumpang Pesawat

Nasional

Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945

Nasional

Simalakama Utang Garuda, Herman Khaeron: Tantangan Berat Menteri Erick

Berita: Nasional - Jadi Syarat Naik Pesawat, Anggota DPR Minta Harga Tes PCR Murah dan Terjangkau Masyarakat •  Nasional - Peduli Korban Kebakaran di Krendang, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Kunjungi dan Salurkan Bantuan Sosial •  Nasional - PDIP Ajak Publik Mengkaji Kinerja SBY, Legislator Demokrat: Upaya Menutupi Sejumlah Kegagalan Rezim Jokowi dalam Menjalankan Pemerintahan •  Nasional - Anggota Komisi VI DPR RI Minta Pertamina Segera Atasi Kelangkaan BBM di Sulsel •  Nasional - Hinca Pandjaitan, Anggota DPR RI Yang Enjoy Berlumpur Lumpur •  Nasional - Legislator Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biaya Tes PCR Penumpang Pesawat •  Nasional - Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945 •  Nasional - Simalakama Utang Garuda, Herman Khaeron: Tantangan Berat Menteri Erick •