Demokrat: Revisi UU ITE Harus Diikuti Political Will Pemerintah dan Aparat

Jumat, 19 Februari 2021 15:34

pak didik (2)

Revisi UU ITE belakangan ini kembali ramai diperbincangkan. Diawali dengan pernyataan Presiden Jokowi yang membuka peluang revisi UU ITE, jika dirasa menimbulkan banyak ketidakadilan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai tak ada masalah jika revisi itu benar-benar dilakukan. Hanya saja, Didi mengingatkan langkah ini harus diiringi dengan sebuah political will pemerintah.
 
"Yang juga tidak kalah penting adalah political will pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menerapkan UU juga sangat menentukan. Penyikapan dan penindakan yang represif dan tidak terukur bisa menumbuhsuburkan kriminalisasi," kata Didik, Kamis (18/2).
 
"Saya yakin pemerintah yang adil dan demokratis akan bisa mencegah munculnya berbagai bentuk kriminalisasi," tambahnya.
 
Politikus Partai Demokrat ini menilai, tanpa political will upaya revisi UU ITE hanya sebatas wacana. Pun, jika terjadi revisi, tanpa political will hasil revisi tak bakal memberikan manfaat khususnya dalam mencegah terjadinya kriminalisasi.
 
anggota dpr
 
"Meskipun revisi UU ITE dilakukan, namun apabila tidak dibarengi dengan political will yang baik dari pemerintah, serta kesadaran hukum masyarakat tidak terus dibangun maka tidak ada jaminan kriminalisasi akan berhenti," ujarnya.
 
"Jika terjadi revisi kembali terhadap UU ITE, menjadi penting untuk mendudukkan undang-undang ini secara tepat. Jangan sampai UU ITE bisa menjadi UU sapu jagat," tambahnya
 
Lebih lanjut, Didik mengingatkan, potensi kriminalisasi tak hanya lahir karena UU ITE sebagai aturan. Potensi kriminalisasi juga lahir dari disorientasi penegakan hukum dari aparat.
 
"Hal inilah yang juga harus menjadi satu kesatuan dalam pembenahannya yang harus dilakukan secara utuh dan komprehensif," ujarnya.
 
"Mengingat ancaman kriminalisasi ini bisa mengganggu begitu banyak aspek kehidupan, termasuk kebebasan berpendapat dan mengekspresikan kritik," pungkasnya.
 
 

Berita Lainnya

Nasional

Kemenlu Ungkap WNI di Afghanistan dalam Kondisi Aman

Nasional

Polemik Revisi Perda Covid-19 DKI, Anwar Hafid: Solusi Terbaik Bantu Rakyat Kita untuk Bisa Bertahan Hidup di Tengah PPKM

Nasional

Opsi Perpanjangan PPKM Darurat, Legislator Minta Pemerintah Fokus Pikirkan Masyarakat

Nasional

Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi

Nasional

Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan

Nasional

Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro!

Nasional

Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama

Nasional

Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan'

Berita: Nasional - Kemenlu Ungkap WNI di Afghanistan dalam Kondisi Aman •  Nasional - Polemik Revisi Perda Covid-19 DKI, Anwar Hafid: Solusi Terbaik Bantu Rakyat Kita untuk Bisa Bertahan Hidup di Tengah PPKM •  Nasional - Opsi Perpanjangan PPKM Darurat, Legislator Minta Pemerintah Fokus Pikirkan Masyarakat •  Nasional - Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi •  Nasional - Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan •  Nasional - Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro! •  Nasional - Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama •  Nasional - Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan' •