Demokrat: Revisi UU ITE Harus Diikuti Political Will Pemerintah dan Aparat

Jumat, 19 Februari 2021 15:34

pak didik (2)

Revisi UU ITE belakangan ini kembali ramai diperbincangkan. Diawali dengan pernyataan Presiden Jokowi yang membuka peluang revisi UU ITE, jika dirasa menimbulkan banyak ketidakadilan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai tak ada masalah jika revisi itu benar-benar dilakukan. Hanya saja, Didi mengingatkan langkah ini harus diiringi dengan sebuah political will pemerintah.
 
"Yang juga tidak kalah penting adalah political will pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menerapkan UU juga sangat menentukan. Penyikapan dan penindakan yang represif dan tidak terukur bisa menumbuhsuburkan kriminalisasi," kata Didik, Kamis (18/2).
 
"Saya yakin pemerintah yang adil dan demokratis akan bisa mencegah munculnya berbagai bentuk kriminalisasi," tambahnya.
 
Politikus Partai Demokrat ini menilai, tanpa political will upaya revisi UU ITE hanya sebatas wacana. Pun, jika terjadi revisi, tanpa political will hasil revisi tak bakal memberikan manfaat khususnya dalam mencegah terjadinya kriminalisasi.
 
anggota dpr
 
"Meskipun revisi UU ITE dilakukan, namun apabila tidak dibarengi dengan political will yang baik dari pemerintah, serta kesadaran hukum masyarakat tidak terus dibangun maka tidak ada jaminan kriminalisasi akan berhenti," ujarnya.
 
"Jika terjadi revisi kembali terhadap UU ITE, menjadi penting untuk mendudukkan undang-undang ini secara tepat. Jangan sampai UU ITE bisa menjadi UU sapu jagat," tambahnya
 
Lebih lanjut, Didik mengingatkan, potensi kriminalisasi tak hanya lahir karena UU ITE sebagai aturan. Potensi kriminalisasi juga lahir dari disorientasi penegakan hukum dari aparat.
 
"Hal inilah yang juga harus menjadi satu kesatuan dalam pembenahannya yang harus dilakukan secara utuh dan komprehensif," ujarnya.
 
"Mengingat ancaman kriminalisasi ini bisa mengganggu begitu banyak aspek kehidupan, termasuk kebebasan berpendapat dan mengekspresikan kritik," pungkasnya.
 
 

Berita Lainnya

Nasional

Kasus Bupati Nganjuk Diserahkan ke Polri, DPR: Koordinasi Penegak Hukum Lemah

Nasional

Kang Hero dan PIA Bagikan Paket Sembako kepada Puluhan Warga

Nasional

Reses, Hero Bagikan Ribuan Sembako di Cirebon dan Indramayu

Nasional

Partai Demokrat Kecam Keras Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa, Dorong KTT Luar Biasa OKI

Nasional

Vera Febyanthy Bagikan Paket Lebaran di 3 Kabupaten

Nasional

Jangan Rakyat Sendiri Dihalangi Mudik, tetapi WNA Bebas Keluar Masuk Indonesia

Nasional

Berkah Ramadhan Darizal Basir Salurkan Paket Sembako Terdampak Covid 19 di Padang dan Solok Raya

Nasional

Jelang Lebaran, Hero Bagikan Ribuan Paket Sembako

Berita: Nasional - Kasus Bupati Nganjuk Diserahkan ke Polri, DPR: Koordinasi Penegak Hukum Lemah •  Nasional - Kang Hero dan PIA Bagikan Paket Sembako kepada Puluhan Warga •  Nasional - Reses, Hero Bagikan Ribuan Sembako di Cirebon dan Indramayu •  Nasional - Partai Demokrat Kecam Keras Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa, Dorong KTT Luar Biasa OKI •  Nasional - Vera Febyanthy Bagikan Paket Lebaran di 3 Kabupaten •  Nasional - Jangan Rakyat Sendiri Dihalangi Mudik, tetapi WNA Bebas Keluar Masuk Indonesia •  Nasional - Berkah Ramadhan Darizal Basir Salurkan Paket Sembako Terdampak Covid 19 di Padang dan Solok Raya •  Nasional - Jelang Lebaran, Hero Bagikan Ribuan Paket Sembako •