Demokrat: Revisi UU ITE Harus Diikuti Political Will Pemerintah dan Aparat

Jumat, 19 Februari 2021 15:34

pak didik (2)

Revisi UU ITE belakangan ini kembali ramai diperbincangkan. Diawali dengan pernyataan Presiden Jokowi yang membuka peluang revisi UU ITE, jika dirasa menimbulkan banyak ketidakadilan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai tak ada masalah jika revisi itu benar-benar dilakukan. Hanya saja, Didi mengingatkan langkah ini harus diiringi dengan sebuah political will pemerintah.
 
"Yang juga tidak kalah penting adalah political will pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menerapkan UU juga sangat menentukan. Penyikapan dan penindakan yang represif dan tidak terukur bisa menumbuhsuburkan kriminalisasi," kata Didik, Kamis (18/2).
 
"Saya yakin pemerintah yang adil dan demokratis akan bisa mencegah munculnya berbagai bentuk kriminalisasi," tambahnya.
 
Politikus Partai Demokrat ini menilai, tanpa political will upaya revisi UU ITE hanya sebatas wacana. Pun, jika terjadi revisi, tanpa political will hasil revisi tak bakal memberikan manfaat khususnya dalam mencegah terjadinya kriminalisasi.
 
anggota dpr
 
"Meskipun revisi UU ITE dilakukan, namun apabila tidak dibarengi dengan political will yang baik dari pemerintah, serta kesadaran hukum masyarakat tidak terus dibangun maka tidak ada jaminan kriminalisasi akan berhenti," ujarnya.
 
"Jika terjadi revisi kembali terhadap UU ITE, menjadi penting untuk mendudukkan undang-undang ini secara tepat. Jangan sampai UU ITE bisa menjadi UU sapu jagat," tambahnya
 
Lebih lanjut, Didik mengingatkan, potensi kriminalisasi tak hanya lahir karena UU ITE sebagai aturan. Potensi kriminalisasi juga lahir dari disorientasi penegakan hukum dari aparat.
 
"Hal inilah yang juga harus menjadi satu kesatuan dalam pembenahannya yang harus dilakukan secara utuh dan komprehensif," ujarnya.
 
"Mengingat ancaman kriminalisasi ini bisa mengganggu begitu banyak aspek kehidupan, termasuk kebebasan berpendapat dan mengekspresikan kritik," pungkasnya.
 
 

Berita Lainnya

Nasional

Perlu Adanya Aturan Bersama Atasi Tumpang Tindih Pengembangan Pariwisata

Nasional

Penyaluran Dana BLT BBM Sembako Dan PKH Desa Pohgading Timur Dipantau Langsung Anggota DPR RI KOmisi VIII Fraksi Partai Demokrat Bersama Bupati Lombok Timur

Nasional

Herman Khaeron : Kemitraan UMKM – BUMN Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional

Herman Khaeron Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Nasional

RKUHP Dibawa ke Paripurna, Fraksi Demokrat: Jamin Hak-hak Kebebasan Berpendapat

Nasional

Komisi VI Apresiasi PLN Wujudkan Pemerataan Listrik di Daerah 3T

Nasional

Pemerintah Berencana Bagikan ‘Rice Cooker’ Gratis, Sartono Berharap Bantu Ekonomi Masyarakat

Nasional

M Nasir Serahkan Bantuan Komperter BBM ke BBG ke Petani upaya pencegahan Langkanya Gas 3 Kg

Berita: Nasional - Perlu Adanya Aturan Bersama Atasi Tumpang Tindih Pengembangan Pariwisata •  Nasional - Penyaluran Dana BLT BBM Sembako Dan PKH Desa Pohgading Timur Dipantau Langsung Anggota DPR RI KOmisi VIII Fraksi Partai Demokrat Bersama Bupati Lombok Timur •  Nasional - Herman Khaeron : Kemitraan UMKM – BUMN Dorong Pertumbuhan Ekonomi •  Nasional - Herman Khaeron Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan •  Nasional - RKUHP Dibawa ke Paripurna, Fraksi Demokrat: Jamin Hak-hak Kebebasan Berpendapat •  Nasional - Komisi VI Apresiasi PLN Wujudkan Pemerataan Listrik di Daerah 3T •  Nasional - Pemerintah Berencana Bagikan ‘Rice Cooker’ Gratis, Sartono Berharap Bantu Ekonomi Masyarakat •  Nasional - M Nasir Serahkan Bantuan Komperter BBM ke BBG ke Petani upaya pencegahan Langkanya Gas 3 Kg •