Rabu, 02 September 2020 21:13

fpd 1

Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang terdiri dari berbagai federasi buruh nasional menyambangi Fraksi Partai Demokrat (FPD), Rabu (2/9/2020). Dalam kesempatan ini, perwakilan aliansi yang terdiri dari 17 federasi buruh nasional, peneliti, akademisi dan LSM itu ‘curhat’ soal RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan.

Aliansi ini diterima langsung Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekretaris FPD Marwan Cik Asan dan sejumlah anggota seperti Bambang Purwanto, Hinca IP Panjaitan, dan Zulfikar Ahmad. Juga hadir pengurus DPP Partai Demokrat, Munawar Fuad.

Ibas, sapaan Ketua FPD, menegaskan pihaknya akan mengawal pembahasan RUU Ciptaker dan memperjuangkan aspirasi buruh. Hal yang sama, juga disampaikan anggota FPD di Badan Legislasi, Bambang Purwanto. Menurut Bambang, aspirasi aliansi organisasi buruh akan menjadi bahan perjuangan di parlemen.

‘’Kami konsisten dalam perjuangan ini,’’ kata Bambang.

Anggota Baleg lainnya, Hinca IP Panjaitan, menguatkan pernyataan Ibas dan Bambang. Menurutnya, hingga Rabu (2//9/2020) kemarin, ia dan kawan-kawan dari FPD berhasil berhasil menekan forum agar tidak membahas terlebih dahulu Klaster Ketenagakerjaan.

‘’Per hari ini dibahas Klaster Kehutanan dan masih banyak yang pending.  Kajian menarik yang detail pasal per pasal bisa diberikan lebih lengkap lagi kalau boleh bisa memberikan DIM ke kita kalau kita ada di opsi kedua tadi. Kami akan di depan mengawal isu-isu ini,’’ kata Hinca.

Sebelumnya, dalam pertemuan yang dihadiri antara lain oleh Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPKEP SPSI), Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPLEM SPSI), Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), dan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPKEP – KSPI) itu,  perwakilan aliansi menyampaikan sejumlah poin penting penolakan terhadap Klaster Ketenagakerjaan RUU Ciptaker.

‘’Penolakan kami antara lain karena dari hasil kajian kami, ada indikasi bertentangan Pancasila dan UUD 1945 terkait ketenagakerjaan dan kelistrikan. Jika RUU Ciptaker disahkan, akan terjadi gradasi dari UU sebelumnya, aspek perlindungan, upah, jaminan sosial. Ada gradasi dari UU sebelumnya,’’ kata Koordinator Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas),  R. Abdullah.

Abdullah menegaskan, Aliansi Gekanas menolak Klaster Ketenagakerjaan diundangkan. ‘’High call-nya mengeluarkan klaster. Moderate call-nya mendorong adanya UU Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan jadi safety net. Low call-nya, silakan membuat UU baru yang menyongsong perubahan tapi di luar omnibus law,’’ papar Abdullah lagi.

Sementara Roy Jinto, Ketua Umum FSP TSK SPSI dalam pertemuan ini menyatakan bahwa RUU Ciptaker cacat dalam proses formalnya.  Karena draft-nya disusun tanpa melibatkan stakeholder, hanya pemerintah dan asosiasi pengusaha.

‘’Buruh tidak terlibat dalam pembentukan draft, kami tahu setelah ada Surpres 12 Februari 2020 dan itu diserahkan oleh Kemenko Perekonomian.

Secara substansi banyak merugikan kaum buruh. Omnibuslaw ini juga diskriminatif yang lebih melindungi korporasi. Hal ini tidak nyambung dengan prinsip ketenagakerjaan,’’ kata Jinto.

Ketua Umum FSPI,  Indra Munaswar, menambahkan bahwa  RUU Ciptaker ingin menghilangkan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. ‘’Hukum hukum ketenagakerjaan timbul karena adanya ketidaksetaraan posisi tawar. Artinya, peran negara sangat diperlukan dalam hal ini karena adanya ketidaksetaraan tersebut. Masalahnya, Klaster Ketenagakerjaan ini tidak demikian,’’ katanya.

Atas nama investasi, kata Indra, hak rakyat dikorbankan. Ia mencontohkan, dalam Bab VII tentang TKA, tampak bagaimana ruang bagi TKI untuk mendapatkan pekerjaan sangat sempit. ‘’Karena diambil alih oleh TKA. Karena RUU ini menyatakan gak usah diperiksa dan memenuhi kriteria,’’ katanya.

Terkait poin ini, anggota FPD dari dapil Jambi, Zulfikar Achmad merespons khusus. ‘’Apa yang disampaikan ini benar. Di Kendari itu, ada TKA yang masuk tanpa izin, saya sendiri berangkat ke Kendari untuk membuktikan bahwa itu benar. TKA itu jumlahnya 903 orang yang di pertambangan itu, orang kita hanya 100 lebih dengan gaji 1,8 juta. Tenaga kerja asing gajinya 15-20 juta. Masalah ini sudah saya sampaikan kepada Gubernur,’’ kata Zulfikar. (***)

 

 

Berita Lainya

Nasional

DPR Berharap Penyelenggara Pilkada Serentak Taat Pada Protokol Kesehatan

Nasional

Tak Miliki Payung Hukum, Keberadaan Pasukan Khusus BIN Dipertanyakan MPR

Nasional

Wakapolri Mau Rekrut Preman untuk Awasi Protokol Kesehatan, Didik Demokrat Langsung Bereaksi

Nasional

DPR Minta Kemendikbud Kawal Data Ponsel Siswa Dimanfaatkan untuk Pilkada

Nasional

Syarief Hasan: Saya Bangga Warga Pesantren Sangat Menjiwai Pancasila

Nasional

SYARIEF HASAN APRESIASI PROGRAM KUR BUNGA 0 PERSEN PEMERINTAH UNTUK UMKM

Nasional

Anggota DPR RI Apresiasi Bantuan Sembako untuk Pesantren dan Disabilitas di Bangkalan

Nasional

Ekonomi Terpuruk Akibat Pandemi, PSR Minta Industri Dalam Negeri Jadi Raja di Negeri Sendiri

Berita: Nasional - DPR Berharap Penyelenggara Pilkada Serentak Taat Pada Protokol Kesehatan •  Nasional - Tak Miliki Payung Hukum, Keberadaan Pasukan Khusus BIN Dipertanyakan MPR •  Nasional - Wakapolri Mau Rekrut Preman untuk Awasi Protokol Kesehatan, Didik Demokrat Langsung Bereaksi •  Nasional - DPR Minta Kemendikbud Kawal Data Ponsel Siswa Dimanfaatkan untuk Pilkada •  Nasional - Syarief Hasan: Saya Bangga Warga Pesantren Sangat Menjiwai Pancasila •  Nasional - SYARIEF HASAN APRESIASI PROGRAM KUR BUNGA 0 PERSEN PEMERINTAH UNTUK UMKM •  Nasional - Anggota DPR RI Apresiasi Bantuan Sembako untuk Pesantren dan Disabilitas di Bangkalan •  Nasional - Ekonomi Terpuruk Akibat Pandemi, PSR Minta Industri Dalam Negeri Jadi Raja di Negeri Sendiri •