Demokrat Minta Revisi Tak Perpendek Tahapan Pilkada

Selasa, 27 Januari 2015 00:00

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat meminta agar dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) atas Perppu no 1/2014 tidak menganggu apalagi sampai memperpendek tahapan pilkada serentak 2015.

"Dalam pembahasan, jangan sampai mengganggu atau mempersingkat dari tahapan pilkada 2015. Amanah perppu yang sudah menjadi UU. Dan pilkada serentak tahap pertama harus silaksanakan 2015," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Hermanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Agus menegaskan, Demokrat mempersilakan untuk merevisi UU Pilkada tersebut, asalkan revisi tersebut tidak mengubah atau mempersingkat tahapan-tahapan pilkada. Karena, tahapannya sebentar lagi dan tahun 2015 sudah harus melaksanakan pemungutan suara.

"Demokrat dengan perppu ini sudah bisa mewadahi dari keinginan-keinginan kita dengan pilkada langsung dan dengan sepuluh perbaikan. Dan ini sudah cukup," tegasnya.

Menurut Agus, melihat beberapa usulan dari fraksi, ada diantara salah satu usulannya pilkada serentak dilakukan tahun 2016. Tapi, merujuk perppu tidak ada aturan yang menyatakan bahwa pilkada serentak bisa di 2016.

"Bagi kami kalau mengubah itu silahkan aja tapi dibicarakan secara cepat maraton, dan menghasilkan," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak harus dilaksanakan di 2015. Menurut dia, bisa dibayangkan bahwa pilkada di 2015 merupakan carry over dari pilkada di tahun sebelumnya, dan kalau sampai pilkada dimundurkan maka tahapan selanjutnya bisa terganggu.

"Jadi, kalau mau diubah jangan sampai ganggu tahapan pilkada di 2015," tutupnya.

 

Sumber : Sindonews.com

 

Berita Lainnya

Nasional

Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi

Nasional

Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan

Nasional

Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro!

Nasional

Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama

Nasional

Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan'

Nasional

Tenaga Kesehatan Menjerit dan Jiwa Masyarakat Terancam, Politisi Demokrat: Pusat Jangan Main-main, Segera Drop Anggaran untuk Kebutuhan Daerah Hadapi Covid-19

Nasional

Karutan Depok Tersangka Narkoba, Anggota DPR Ingatkan soal Nusakambangan

Santoso Minta Polri Tindak Tegas Kartel Kremasi Jenazah Covid-19

Berita: Nasional - Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi •  Nasional - Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan •  Nasional - Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro! •  Nasional - Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama •  Nasional - Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan' •  Nasional - Tenaga Kesehatan Menjerit dan Jiwa Masyarakat Terancam, Politisi Demokrat: Pusat Jangan Main-main, Segera Drop Anggaran untuk Kebutuhan Daerah Hadapi Covid-19 •  Nasional - Karutan Depok Tersangka Narkoba, Anggota DPR Ingatkan soal Nusakambangan •  - Santoso Minta Polri Tindak Tegas Kartel Kremasi Jenazah Covid-19 •