Demokrat Minta Revisi Tak Perpendek Tahapan Pilkada

Selasa, 27 Januari 2015 00:00

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat meminta agar dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) atas Perppu no 1/2014 tidak menganggu apalagi sampai memperpendek tahapan pilkada serentak 2015.

"Dalam pembahasan, jangan sampai mengganggu atau mempersingkat dari tahapan pilkada 2015. Amanah perppu yang sudah menjadi UU. Dan pilkada serentak tahap pertama harus silaksanakan 2015," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Hermanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Agus menegaskan, Demokrat mempersilakan untuk merevisi UU Pilkada tersebut, asalkan revisi tersebut tidak mengubah atau mempersingkat tahapan-tahapan pilkada. Karena, tahapannya sebentar lagi dan tahun 2015 sudah harus melaksanakan pemungutan suara.

"Demokrat dengan perppu ini sudah bisa mewadahi dari keinginan-keinginan kita dengan pilkada langsung dan dengan sepuluh perbaikan. Dan ini sudah cukup," tegasnya.

Menurut Agus, melihat beberapa usulan dari fraksi, ada diantara salah satu usulannya pilkada serentak dilakukan tahun 2016. Tapi, merujuk perppu tidak ada aturan yang menyatakan bahwa pilkada serentak bisa di 2016.

"Bagi kami kalau mengubah itu silahkan aja tapi dibicarakan secara cepat maraton, dan menghasilkan," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak harus dilaksanakan di 2015. Menurut dia, bisa dibayangkan bahwa pilkada di 2015 merupakan carry over dari pilkada di tahun sebelumnya, dan kalau sampai pilkada dimundurkan maka tahapan selanjutnya bisa terganggu.

"Jadi, kalau mau diubah jangan sampai ganggu tahapan pilkada di 2015," tutupnya.

 

Sumber : Sindonews.com

 

Berita Lainnya

Nasional

Pemerintah Harus Berikan Dukungan Maksimal Pemilu Serentak 2024, Anwar Hafid: Khususnya Anggaran

Nasional

Mantu Luhut Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad, Legislator Demokrat: Jangan Lagi Berpatokan Cara-cara Kuno

Nasional

Didatangi Waketum, Ketua Demokrat Lampung Sampaikan Tiga Laporan

Nasional

Legislator Kalteng Ini Geram Edi Mulyadi Sebut Kalimantan Tempat Jin Buang Anak

Nasional

ZA Hadir, Warga dan SAD di Pelepat Dapat Pengobatan Gratis

Nasional

Marwan Cik Asan Ingin Kejayaan Demokrat di Lampung Bisa Diraih Kembali

Nasional

Arteria Dahlan Singgung Penggunaan Bahasa Sunda, Dede Yusuf Beri Balasan Menohok

Nasional

Program Rehabilitas Narkoba Jadi Ajang Bisnis Aparat Penegak Hukum, Komisi III DPR: Ada Sikap Banci dari Negara Terhadap Penyalagunaan Narkotika

Berita: Nasional - Pemerintah Harus Berikan Dukungan Maksimal Pemilu Serentak 2024, Anwar Hafid: Khususnya Anggaran •  Nasional - Mantu Luhut Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad, Legislator Demokrat: Jangan Lagi Berpatokan Cara-cara Kuno •  Nasional - Didatangi Waketum, Ketua Demokrat Lampung Sampaikan Tiga Laporan •  Nasional - Legislator Kalteng Ini Geram Edi Mulyadi Sebut Kalimantan Tempat Jin Buang Anak •  Nasional - ZA Hadir, Warga dan SAD di Pelepat Dapat Pengobatan Gratis •  Nasional - Marwan Cik Asan Ingin Kejayaan Demokrat di Lampung Bisa Diraih Kembali •  Nasional - Arteria Dahlan Singgung Penggunaan Bahasa Sunda, Dede Yusuf Beri Balasan Menohok •  Nasional - Program Rehabilitas Narkoba Jadi Ajang Bisnis Aparat Penegak Hukum, Komisi III DPR: Ada Sikap Banci dari Negara Terhadap Penyalagunaan Narkotika •