.jpg)
Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo tak salahgunakan informasi intelijen untuk menyerang pihak kritis usai ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi lembaga yang mengoordinasi informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan.
Sebab, Rizki mengatakan, beban tanggung jawab atas informasi intelijen yang sudah dikoordinasikan tersebut sangat besar.
"Kami memperingatkan agar jangan sampai ada penyalahgunaan informasi intelijen untuk menyerang pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah dan demokrasi secara umum," ujar Rizki saat dimintai konfirmasi, Kamis (19/1/2023).
Rizki mengungkapkan, harus ada disparitas analisis intelijen mana yang berpotensi menjadi ancaman keamanan, dan mana yang diskursus kebangsaan kritis.
Dengan demikian, kerja-kerja intelijen tidak dibiarkan liar dan berlangsung begitu saja. "Presiden juga harus memiliki mekanisme kontrol internal. Jangan dilepas begitu saja ke sebuah lembaga tertentu tanpa pengawasan sehingga terjadi monopoli informasi intelijen," katanya.
Sementara itu, Rizki menyebut pernyataan Jokowi itu sebenarnya merupakan peringatan bagi Kemenhan untuk meningkatkan kemampuan intelijen negara yang beberapa kali kecolongan, khususnya ketika terjadi serangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di Papua.
Ia menilai seharusnya ada dobrakan supaya informasi intelijen bisa digunakan dengan baik untuk mencegah ancaman.
"Harus ada dobrakan agar berbagai informasi intelijen yang ada bisa menjadi modal negara mencegah ancaman keamanan sebelum benar-benar terjadi," ujar Rizki.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menugaskan ke Prabowo Subianto agar Kemenhan menjadi lembaga yang mengoordinasi informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (18/1/2023).
"Tadi di dalam saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki," kata Jokowi, Rabu.
Jokowi mengatakan, informasi intelijen itu selama ini berasal dari banyak institusi, antara lain Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, serta Badan SIber dan Sandi Negara.
Menurutnya, beragam informasi itu harus dijadikan sebagai informasi yang solid untuk menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan.
"Ini harus diorkestrasi agar jadi informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan, itu betul, paling tidak mendekati benar," ujar Jokowi.
Ia juga mewanti-wanti agar jangan sampai potensi terjadinya sebuah peristiwa baru dilaporkan kepadanya saat sudah kejadian.
"Langkah kerja memang harus preventif terlebih dahulu, ini hati-hati. Ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini, jangan sudah kejadian saya baru dikasih tahu," kata Jokowi.
( sumber : nasional.kompas.com )
