Demokrat Minta Mahfud Mundur Jika Tak Bisa Benahi Hukum

Kamis, 17 September 2020 22:45

benny

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman meminta Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) bila tak bisa memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.

"Sebaiknya mundur saja jika tidak bisa bikin apa-apa," kata Benny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/9).

Pernyataan Benny tersebut merespons pengakuan Mahfud bahwa dirinya dan Presiden Jokowi tak bisa melakukan apa-apa atas kondisi penegakan hukum di Indonesia yang jelek di mata masyarakat. Perbaikan kondisi yang bobrok itu, kata Mahfud, hanya bisa dibenahi oleh para penegak hukum itu sendiri.

"Saya tidak bisa melakukan apa-apa, presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas," kata Mahfud.

Benny menegaskan menteri yang membawahi masalah hukum mestinya memiliki kewenangan untuk memperbaiki praktik penegakan hukum di Indonesia. Ia meminta agar Mahfud menggunakan kewenangannya tersebut untuk mememperbaiki hukum di Indonesia.

"Harus bisa, kalau ndak bisa mundur saja," cetus dia.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyatakan bahwa Presiden dan Mahfud memang tidak bisa mengintervensi proses penegakan hukum di Indonesia.

Akan tetapi, ia menyatakan pihak eksekutif bisa memperbaiki wajah penegakan hukum melalui pelbagai langkah sesuai kewenangannya.

 "Salah satunya dengan lakukan audit kerja penegakan hukum Kejaksaan Agung dan Polri," kata dia.

Arsul lantas menyoroti bahwa di lembaga penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK ada kasus-kasus besar "mangkrak" bertahun-tahun.

Kasus itu, kata dia, lantas menjadi tidak jelas ujungnya. Dari kasus mangkrak itu, menurutnya, ada indikasi keberadaan 'industri hukum' di Indonesia saat ini. Namun Arsul tak merinci arti dari 'industri hukum' yang ia ucapkan.

"Semoga Pak Menko Polhukam Mahfud bisa usulkan audit tersebut kepada Presiden Jokowi," kata Arsul.

 

Berita Lainya

Nasional

SDK Kembali Guyur Bantuan Alsintan Ke Petani Mamuju

Nasional

Hinca Pandjaitan: UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Mengenal Sistem Omnibus Law

Nasional

Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PD: Karena UU Ciptaker

Nasional

Lucy Kurniasari Ingatkan Libur Bersama Berpeluang Menambah Kasus Covid-19

Nasional

Luar Biasa! Demokrat Pasang 31 Titik Wifi Gratis di Kota Surabaya bagi Pelajar

Nasional

Libur Panjang Akhir Oktober, Anggota DPR Minta Masyarakat Tak Lupa Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional

PD Tolak Usul MUI Jabatan Presiden 1 Periode: RI Maju 10 Tahun Dipimpin SBY

Nasional

Benny K Harman Tantang Profesor yang Sebut UU Ciptaker Perkecil Peluang KKN

Berita: Nasional - SDK Kembali Guyur Bantuan Alsintan Ke Petani Mamuju •  Nasional - Hinca Pandjaitan: UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Mengenal Sistem Omnibus Law •  Nasional - Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PD: Karena UU Ciptaker •  Nasional - Lucy Kurniasari Ingatkan Libur Bersama Berpeluang Menambah Kasus Covid-19 •  Nasional - Luar Biasa! Demokrat Pasang 31 Titik Wifi Gratis di Kota Surabaya bagi Pelajar •  Nasional - Libur Panjang Akhir Oktober, Anggota DPR Minta Masyarakat Tak Lupa Terapkan Protokol Kesehatan •  Nasional - PD Tolak Usul MUI Jabatan Presiden 1 Periode: RI Maju 10 Tahun Dipimpin SBY •  Nasional - Benny K Harman Tantang Profesor yang Sebut UU Ciptaker Perkecil Peluang KKN •