Demokrat: Mereka yang Dorong Presiden 3 Periode Melawan Undang-undang, Rakyat Akan Marah

Senin, 21 Juni 2021 10:51

anwar-hafid-

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Demokrat Anwar Hafid menegaskan, wacana masa jabatan presiden 3 periode adalah isu yang tidak bermanfaat dan tidak bermartabat. 

"Karena secara regulasi kemungkinan bagi presiden 3 periode adalah hal yang jelas bertentangan dengan undang-undang. Begitu pula Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan telah membantah hal ini," kata Anwar Hafid, Sabtu (19/6/2021).

Anwar juga menilai, sejumlah pihak yang terus mewacanakan presiden 3 periode adalah mereka yang tidak lepas dari kekuasaan.

Mereka akan terus mendorong agenda presiden tiga priode ini bisa di jalankan pada tahun 2024, mendatang.

"Pasti rakyat akan marah, jika sampai wacana ini terus dipertahankan apalagi akan dilaksanakan," jelasnya.

Sebelumnya, Survei Parameter Politik Indonesia mendapati mayoritas responden menolak perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Hasil survei yang dilakukan pada 23-28 Mei 2021 diikuti 1.200 responden ini pun menunjukan, 52,7 persen responden menyatakan tidak setuju jika masa jabatan presiden diubah dan diperpanjang jadi tiga periode.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam hasil survei terkait Peta Politik Menuju 2024 dan Isu Politik Mutakhir secara virtual, Sabtu (5/6/2021).

"Rata-rata tidak setuju, 52,7 persen tidak setuju, yang setuju 27,8 persen, selebihnya tidak menjawab. Artinya, masyarakat tidak setuju jika jabatan presiden diubah menjadi tiga periode," kata Adi.

Adi mengatakan, survei juga menanyakan pendapat responden apabila Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.

Hasilnya, menunjukan sebanyak 45,3 persen responden menjawab tidak setuju. 25,3 persen menjawab setuju, sedangkan 29,4 persen tidak menjawab.

"Sebanyak 50,6 responden pun menyatakan tidak setuju jika Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode," jelas Adi.

Survei Nasional Parameter Politik Peta Politik Nasional menuju Pilpres 2024 dilakukan pada 23-28 Mei 2021.

Survei ini diikuti 1.200 responden dengan pengambilan sampel melalui sambungan telepon dengan margin of error sebesar ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •