Demokrat Kritik Tim Kajian UU ITE Bentukan Mahfud MD

Kamis, 25 Februari 2021 07:28

SH (6)

Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat , Syarief Hasan mengkritik Tim Kajian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bentukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD .

Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak hanya melibatkan sejumlah elemen dari internal pemerintah saja. Akan tetapi juga, harus ada andil dari masyarakat dalam tim kajian UU ITE tersebut. 

"Seharusnya terdiri dari semua elemen masyarakat dan stakeholders dan perlu ada kajian akademik," ujar Syarief ssat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (23/2/2021).

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR itu tak mempersoalkan target waktu penyelesaian kajian UU ITE yang dilakukan tim bentukan Mahfud tersebut. Diketahui, target penyelesaian kajian UU ITE ini diharapkan bisa selesai pada tanggal 22 Mei 2021 mendatang.

"Yang penting kualitas bukan waktu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membentuk tim khusus membahas revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun tim yang dibentuknya berjumlah dua tim. 

"Satu pembuatan kriteria implementatif agar tidak terjadi pasal karet. Kedua, mempelajari kemungkinan dilakukannya revisi atas UU ITE. Jadi sekarang ini Kemenko sudah membentuk dua tim," ujar Mahfud dalam keterangan video yang diterima, Jumat (19/2/2021).

 

Berita Lainnya

Nasional

DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU

Nasional

BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional

Nasional

BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing

Nasional

Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI

Nasional

Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa?

Nasional

Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya

Nasional

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi...

Nasional

Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun

Berita: Nasional - DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU •  Nasional - BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional •  Nasional - BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing •  Nasional - Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI •  Nasional - Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa? •  Nasional - Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya •  Nasional - RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi... •  Nasional - Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun •