Demokrat Kritik Tim Kajian UU ITE Bentukan Mahfud MD

Kamis, 25 Februari 2021 07:28

SH (6)

Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat , Syarief Hasan mengkritik Tim Kajian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bentukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD .

Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak hanya melibatkan sejumlah elemen dari internal pemerintah saja. Akan tetapi juga, harus ada andil dari masyarakat dalam tim kajian UU ITE tersebut. 

"Seharusnya terdiri dari semua elemen masyarakat dan stakeholders dan perlu ada kajian akademik," ujar Syarief ssat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (23/2/2021).

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR itu tak mempersoalkan target waktu penyelesaian kajian UU ITE yang dilakukan tim bentukan Mahfud tersebut. Diketahui, target penyelesaian kajian UU ITE ini diharapkan bisa selesai pada tanggal 22 Mei 2021 mendatang.

"Yang penting kualitas bukan waktu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membentuk tim khusus membahas revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun tim yang dibentuknya berjumlah dua tim. 

"Satu pembuatan kriteria implementatif agar tidak terjadi pasal karet. Kedua, mempelajari kemungkinan dilakukannya revisi atas UU ITE. Jadi sekarang ini Kemenko sudah membentuk dua tim," ujar Mahfud dalam keterangan video yang diterima, Jumat (19/2/2021).

 

Berita Lainnya

Nasional

Anggota Komisi II Kritisi Cat Ulang Pesawat Presiden: Lebih Baik untuk Oksigen

Nasional

Transaksi Digital Didominasi Asing, Marwan Demokrat: UMKM Harus Agresif Memasuki Pasar Digital

Nasional

Upaya Ibas Supaya Peternak Sapi dan Kambing Tak Menjerit Kena Pandemi

Nasional

Modernisasi Pertanian Tanah Air, Ibas Berikan Alat Panen “Combine Halvester” untuk Petani

Nasional

Ibas: Impor Beras Merugikan Petani Negeri

Nasional

Larangan Masuk WNI ke Berbagai Negara di Dunia, Anton Suratto: Diplomasi RI Perlu Evaluasi

Nasional

Soroti Kasus BRI Life, Anton Desak RUU PDP Direalisasikan

Nasional

Komisi III DPR Minta Kejagung Bongkar Skandar Impor Emas PT Antam Rp 47,1 Triliun

Berita: Nasional - Anggota Komisi II Kritisi Cat Ulang Pesawat Presiden: Lebih Baik untuk Oksigen •  Nasional - Transaksi Digital Didominasi Asing, Marwan Demokrat: UMKM Harus Agresif Memasuki Pasar Digital •  Nasional - Upaya Ibas Supaya Peternak Sapi dan Kambing Tak Menjerit Kena Pandemi •  Nasional - Modernisasi Pertanian Tanah Air, Ibas Berikan Alat Panen “Combine Halvester” untuk Petani •  Nasional - Ibas: Impor Beras Merugikan Petani Negeri •  Nasional - Larangan Masuk WNI ke Berbagai Negara di Dunia, Anton Suratto: Diplomasi RI Perlu Evaluasi •  Nasional - Soroti Kasus BRI Life, Anton Desak RUU PDP Direalisasikan •  Nasional - Komisi III DPR Minta Kejagung Bongkar Skandar Impor Emas PT Antam Rp 47,1 Triliun •