Demokrat Kritik Pembubaran Gugas Covid: Jokowi Tak Konsisten

Rabu, 22 Juli 2020 11:18

JOKOWI 

Partai Demokrat mengkritik langkah Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lalu menggantinya dengan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan mengatakan Jokowi terkesan terburu-buru membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Menurutnya, Jokowi tak konsisten terkait pembubaran tim yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo itu. Jika Jokowi konsisten maka seharusnya pembubaran dilakukan setelah penyebaran virus corona di Indonesia melewati titik puncaknya sebagaimana diprediksi pada September 2020 mendatang.

"Tidak tepat pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kalau Jokowi konsisten, sama pendapatnya bahwa pandemi ini berakhir September, seharusnya setelah itu dibubarkan," kata Irwan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/7).
 
Dia menerangkan, Demokrat memberikan catatan khusus pada Jokowi terkait langkah pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Yakni pemerintah tetap harus mengutamakan keselamatan masyarakat dibandingkan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

"Ini jadi catatan khusus untuk Jokowi agar berhati-hati di sini karena keselamatan rakyat yang utama walaupun pilihannya bagaimanapun ekonomi harus segera dipulihkan dari Covid-19," ucap anggota DPR RI itu.

Jokowi diketahui membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pembubaran ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pembubaran berlaku per 20 Juli 2020 atau sejak Perpres No. 82 tahun 2020 diundangkan atau diteken Jokowi.

Pasal 20 Perpres tersebut menyatakan mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Jokowi kemudian membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sementara Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Pelaksana yang mengkoordinasikan antara Satgas Penanganan Covid-19 yang dikomandoi Doni Monardo dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin.

 

Berita Lainya

Nasional

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat

Nasional

Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang

Nasional

Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo

Nasional

Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada

Nasional

Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis

Nasional

Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19

Nasional

Politikus Demokrat: Penolakan Publik Terhadap UU Cipta Kerja Wajar

Nasional

Kutip Marwan Cik Asan, Media Asing Sorot Kontroversi UU Ciptaker

Berita: Nasional - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Madura Beri Bantuan Modal untuk Pelaku UMKM: Jangan Tinggalkan Salat •  Nasional - Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang •  Nasional - Syarief Hasan : Partai Demokrat Menolak UU Cipta Kerja, Bukan Mendalangi Demo •  Nasional - Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Besar, DPR: Sudah Masuk Tingkat Waspada •  Nasional - Marwan Cik Asan Bina UMKM dan Bantu WiFi Gratis •  Nasional - Imbas Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Antisipasi Klaster Baru Covid-19 •  Nasional - Politikus Demokrat: Penolakan Publik Terhadap UU Cipta Kerja Wajar •  Nasional - Kutip Marwan Cik Asan, Media Asing Sorot Kontroversi UU Ciptaker •