Demokrat Desak KPK Responsif soal 'Madam' Kasus Sunat Bansos

Jumat, 29 Januari 2021 13:01

BKH

Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat, Benny Kabur Harman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merespons setiap informasi yang berkembang di masyarakat terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Menurutnya, KPK harus adil dan tidak pilih kasih dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Benny saat ditanya langkah yang harus ditempuh KPK mengenai dugaan keterlibatan sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), termasuk laporan Koran Tempo yang menyebut ada sosok 'madam' yang dikaitkan erat ke tokoh penting di lingkaran elite PDIP.

"KPK harus segera responsif, jalankan tugasnya menegakkan hukum berantas korupsi secara adil dan tanpa pilih kasih," kata Benny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/1).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu pun menyampaikan bahwa KPK harus segera mendalam berbagai informasi yang beredar di publik terkait korupsi bansos.

Menurut Benny, langkah itu penting dilakukan KPK agar informasi soal korupsi bansos tidak menjadi fitnah dan spekulasi di tengah masyarakat.

"KPK harus responsif, KPK bisa mendalami informasi-informasi yang selama ini beredar di publik agar tidak ada fitnah dan spekulasi di tengah-tengah masyarakat," tutur Benny.

Untuk diketahui, dalam perkembangan penanganan kasus korupsi bansos, sejumlah politikus PDIP diduga terlibat. Selain Juliari, ada nama Herman Hery dan Ihsan Yunus.

Herman merupakan Ketua Komisi III DPR, sementara Ihsan sempat duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VIII. Saat ini Ihsan digeser ke Komisi II yang membidangi tugas pemerintahan dalam negeri, kepemiluan, hingga pertanahan dan reforma agraria.

Berdasarkan laporan investigasi Koran Tempo, disebutkan bahwa jatah kuota 1,3 juta paket bansos diberikan kepada Herman dan Ihsan. Perusahaan yang terafiliasi dengan Herman memperoleh 1 juta paket, sedangkan sisanya untuk perusahaan yang berafiliasi dengan Ihsan.

Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan lembaganya akan menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat terkait kasus dugaan korupsi bansos yang menjerat eks Mensos, Juliari.

Firli menegaskan KPK bekerja secara profesional, akuntabel, dan transparan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kata dia, KPK tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum.

"Pada prinsipnya segala informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai dengan alat bukti yang dikumpulkan dan keterangan para saksi-saksi," kata Firli kepada CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Selasa (26/1).

"Karena dengan bukti-bukti itulah akan membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangkanya," lanjutnya.

 

Berita Lainnya

Nasional

Sambut Ramadhan, TRH Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim

Nasional

Gelar FGD, Wakil Ketua MPR Tampung Aspirasi Akademisi Soal GBHN

Nasional

Wastam : Pengawasan Bantuan Harus Diperketat

Nasional

Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat, Marwan Dorong Pemerintah Maksimalkan Ruang Fiskal

Irwan Minta Pemerintah Konsisten Larang Mudik Lebaran

Nasional

Dhevy Bijak Gelar Doa Bersama Partai Demokrat

Nasional

Demokrat Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di NTB dan NTT

Nasional

Anggota DPR RI H Abdul Wahab Dalimunthe SH: Kader Demokrat Diminta Tetap Solid dan Tidak Terpengaruh dengan Manuver Politik Pihak Luar

Berita: Nasional - Sambut Ramadhan, TRH Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim •  Nasional - Gelar FGD, Wakil Ketua MPR Tampung Aspirasi Akademisi Soal GBHN •  Nasional - Wastam : Pengawasan Bantuan Harus Diperketat •  Nasional - Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat, Marwan Dorong Pemerintah Maksimalkan Ruang Fiskal •  - Irwan Minta Pemerintah Konsisten Larang Mudik Lebaran •  Nasional - Dhevy Bijak Gelar Doa Bersama Partai Demokrat •  Nasional - Demokrat Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di NTB dan NTT •  Nasional - Anggota DPR RI H Abdul Wahab Dalimunthe SH: Kader Demokrat Diminta Tetap Solid dan Tidak Terpengaruh dengan Manuver Politik Pihak Luar •