Demokrat Beri Catatan ke Pemkot Depok soal Pakaian Adat Jadi Seragam Sekolah

Kamis, 18 April 2024 11:42

DY (1)

Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf memberikan catatan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kota Depok yang menerapkan pakaian adat jadi seragam sekolah. Dede menyarankan siswa yang tidak mampu tidak disanksi jika tidak menerapkan kebijakan itu.

"Asal tidak menjadi beban bagi orang tua siswa, terutama yang tidak mampu. Dan sebaiknya tidak perlu ada sanksi jika siswa tidak mampu membelinya," kata Dede kepada wartawan, Rabu (17/4/2024).

Dede meminta sekolah harus transparan dalam melaksanakan kebijakan itu. Dia mengingatkan jangan sampai kebijakan itu justru disalahgunakan sebagai bisnis.

"Sekolah juga harus transparan mengadakan seragam. Jangan nanti jadi bisnis tekstil," ujar dia

Sebelumnya diberitakan, Disdik Depok akan menerapkan pakaian adat untuk seragam pelajar jenjang SD, SMP, dan SMA. Penerapan pakaian adat untuk seragam pelajar ini akan berlaku pada tahun ajaran baru.

"Jenis baru mengenai seragam sekolah yang akan digunakan oleh para siswa jenjang SD hingga SMA tersebut adalah pakaian adat," kata Kadisdik Kota Depok Siti Chaerijah saat dihubungi wartawan, Rabu (17/4).

Siti menjelaskan aturan seragam sekolah itu tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022. Terdapat 3 jenis seragam yang digunakan pelajar saat ini, yakni seragam nasional, pakaian seragam pramuka, dan pakaian adat.

"Dalam Pasal 3 Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 disebutkan, ada tiga jenis seragam sekolah yang digunakan siswa SD hingga SMA, yakni pakaian seragam nasional, pakaian seragam pramuka, dan pakaian adat," tuturnya.

( sumber : news.detik.com )


Berita Lainnya

Nasional

Nasib Tenaga Honorer: Usulan Dede Yusuf untuk Pengangkatan Langsung P3K Tanpa Tes bagi yang Telah Mengabdi 10 Tahun

Nasional

KUHAP 1981 Sudah Usang, Benny K. Harman Dorong Perubahan Besar

Nasional

Cellica Nurrachadiana melakukan kunjungan kerja spesifik di Al Muhajirin

Nasional

Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda

Nasional

Penindakan Penyelewengan BBM Bersubsidi Jadi Prioritas, Nurwayah Tekankan Pengawasan Ketat

Nasional

Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia

Nasional

Legislator Demokrat Apresiasi Bakti Sosial Kementerian Imipas di Brangsong Kendal

Nasional

Kelakar Anggota DPR: Hakim Harus Jalan Kaki 6 Bulan Imbas Efisiensi Anggaran

Berita: Nasional - Nasib Tenaga Honorer: Usulan Dede Yusuf untuk Pengangkatan Langsung P3K Tanpa Tes bagi yang Telah Mengabdi 10 Tahun •  Nasional - KUHAP 1981 Sudah Usang, Benny K. Harman Dorong Perubahan Besar •  Nasional - Cellica Nurrachadiana melakukan kunjungan kerja spesifik di Al Muhajirin •  Nasional - Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda •  Nasional - Penindakan Penyelewengan BBM Bersubsidi Jadi Prioritas, Nurwayah Tekankan Pengawasan Ketat •  Nasional - Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia •  Nasional - Legislator Demokrat Apresiasi Bakti Sosial Kementerian Imipas di Brangsong Kendal •  Nasional - Kelakar Anggota DPR: Hakim Harus Jalan Kaki 6 Bulan Imbas Efisiensi Anggaran •