Demokrat Bantah Menyetujui Setop Pembahasan RUU Pemilu

Jumat, 19 Februari 2021 15:39

bendera

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, para kapoksi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

Keputusan ini, setelah Komisi II DPR menggelar rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) terkait kelanjutan pembahasan Revisi UU Pemilu. 

Kapoksi Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid membantah, fraksinya ikut pernah menyetujui untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU pemilu.

"Apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia bahwa para kapoksi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu adalah tidak benar. FPD tetap meminta agar revisi UU Pemilu untuk dilanjutkan dan segera dibahas, karena ini menyangkut hak masyarakat Indonesia," kata Anwar Hafid kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Hafid mengungkapkan, perdebatan soal RUU Pemilu yang saat ini dihadapi diparlemen cukup alot dan rumit. Oleh karena itu, kata dirinya, Fraksi Partai Demokrat dalam menyikapi RUU Pemilu menyatakan tetap mendukung untuk melanjutkan revisi UU Pemilu. 

Dirinya menerangkan, pada tanggal 14 Januari 2021 yang lalu, Baleg DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI telah menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021, di mana Revisi RUU Pemilu masuk dalam daftar tersebut. 

"Namun sampai saat ini Penutupan Masa Sidang, kita tidak melihat agenda tentang Pengesahan Prolegnas 2021 yang telah disepakati pada pengambilan tingkat I di Baleg DPR RI hampir satu bulan yang lalu. Jangan sampai ada kesan yang berkembang dimasyakarat, bahwa Prolegnas sampai saat ini belum disahkan dikarena adanya “pesan khusus” dari pemerintah," tegasnya. 

Oleh karena itu, lanjutnya, FPD meminta kepada Pimpinan DPR RI agar dapat menjelaskan kepada kami dan juga publik, mengapa pengesahan Prolegnas 2021 sampai saat ini belum juga disahkan.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, para kapoksi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

Keputusan ini, setelah Komisi II DPR menggelar rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) terkait kelanjutan pembahasan Revisi UU Pemilu. 

"Tadi saya udah rapat dengan seluruh pimpinan dan Kapoksi yang ada di Komisi II dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol terakhir-terakhir, ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini," kata Doli, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Berita Lainnya

Nasional

Kasus Bupati Nganjuk Diserahkan ke Polri, DPR: Koordinasi Penegak Hukum Lemah

Nasional

Kang Hero dan PIA Bagikan Paket Sembako kepada Puluhan Warga

Nasional

Reses, Hero Bagikan Ribuan Sembako di Cirebon dan Indramayu

Nasional

Partai Demokrat Kecam Keras Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa, Dorong KTT Luar Biasa OKI

Nasional

Vera Febyanthy Bagikan Paket Lebaran di 3 Kabupaten

Nasional

Jangan Rakyat Sendiri Dihalangi Mudik, tetapi WNA Bebas Keluar Masuk Indonesia

Nasional

Berkah Ramadhan Darizal Basir Salurkan Paket Sembako Terdampak Covid 19 di Padang dan Solok Raya

Nasional

Jelang Lebaran, Hero Bagikan Ribuan Paket Sembako

Berita: Nasional - Kasus Bupati Nganjuk Diserahkan ke Polri, DPR: Koordinasi Penegak Hukum Lemah •  Nasional - Kang Hero dan PIA Bagikan Paket Sembako kepada Puluhan Warga •  Nasional - Reses, Hero Bagikan Ribuan Sembako di Cirebon dan Indramayu •  Nasional - Partai Demokrat Kecam Keras Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa, Dorong KTT Luar Biasa OKI •  Nasional - Vera Febyanthy Bagikan Paket Lebaran di 3 Kabupaten •  Nasional - Jangan Rakyat Sendiri Dihalangi Mudik, tetapi WNA Bebas Keluar Masuk Indonesia •  Nasional - Berkah Ramadhan Darizal Basir Salurkan Paket Sembako Terdampak Covid 19 di Padang dan Solok Raya •  Nasional - Jelang Lebaran, Hero Bagikan Ribuan Paket Sembako •