Demokrat Bantah Menyetujui Setop Pembahasan RUU Pemilu

Kamis, 11 Februari 2021 14:04

PD

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, para kapoksi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

Keputusan ini, setelah Komisi II DPR menggelar rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) terkait kelanjutan pembahasan Revisi UU Pemilu. 

Kapoksi Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid membantah, fraksinya ikut pernah menyetujui untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU pemilu.

"Apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia bahwa para kapoksi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu adalah tidak benar. FPD tetap meminta agar revisi UU Pemilu untuk dilanjutkan dan segera dibahas, karena ini menyangkut hak masyarakat Indonesia," kata Anwar Hafid kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Hafid mengungkapkan, perdebatan soal RUU Pemilu yang saat ini dihadapi diparlemen cukup alot dan rumit. Oleh karena itu, kata dirinya, Fraksi Partai Demokrat dalam menyikapi RUU Pemilu menyatakan tetap mendukung untuk melanjutkan revisi UU Pemilu. 

Dirinya menerangkan, pada tanggal 14 Januari 2021 yang lalu, Baleg DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI telah menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021, di mana Revisi RUU Pemilu masuk dalam daftar tersebut. 

"Namun sampai saat ini Penutupan Masa Sidang, kita tidak melihat agenda tentang Pengesahan Prolegnas 2021 yang telah disepakati pada pengambilan tingkat I di Baleg DPR RI hampir satu bulan yang lalu. Jangan sampai ada kesan yang berkembang dimasyakarat, bahwa Prolegnas sampai saat ini belum disahkan dikarena adanya “pesan khusus” dari pemerintah," tegasnya. 

Oleh karena itu, lanjutnya, FPD meminta kepada Pimpinan DPR RI agar dapat menjelaskan kepada kami dan juga publik, mengapa pengesahan Prolegnas 2021 sampai saat ini belum juga disahkan.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, para kapoksi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

Keputusan ini, setelah Komisi II DPR menggelar rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) terkait kelanjutan pembahasan Revisi UU Pemilu. 

"Tadi saya udah rapat dengan seluruh pimpinan dan Kapoksi yang ada di Komisi II dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol terakhir-terakhir, ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini," kata Doli, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Berita Lainnya

Nasional

Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun

Nasional

Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif

Nasional

Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan

Nasional

Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh

Nasional

PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko

Nasional

BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir

Nasional

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian

Nasional

Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi

Berita: Nasional - Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun •  Nasional - Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif •  Nasional - Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan •  Nasional - Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh •  Nasional - PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko •  Nasional - BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir •  Nasional - Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian •  Nasional - Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi •