Demokrat: Ambang Batas Parlemen dan Presiden Jangan Batasi Hak Rakyat

Senin, 01 Februari 2021 11:41

pak irwan (2)

Draf Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada ( RUU Pemilu ) mulai menjadi perdebatan, meskipun RUU tersebut belum masuk pembahasan.

Salah satu yang diperdebatkan adalah ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) dan juga ambang batas pencalonan presiden ( presidential threshold ).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Irwan mengatakan, kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional ada pada rakyat, untuk menggunakan haknya untuk memilih dan juga dipilih.

"Makin banyak pilihan makin bagus. Itulah daulat rakyat sesungguhnya," kata Irwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Untuk itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini berpendapat sebaiknya presidential threshold ataupun parliamentary threshold tidak hanya angka-angka. Keduanya harusnya menjadi cerminan aspirasi masyarakat Indonesia terhadap pilihan politik mereka.

"Dialog dan komunikasi politik konstruktif harus ditempuh untuk keberlanjutan demokrasi Indonesia di masa depan," tegas legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

Oleh karena itu, Irwan menegaskan, meskipun pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah punya privillege untuk menentukan angka tersebut, karena kedua ketentuan itu masuk kategori open legal policy, pembuat UU juga harus memikirkan hal tersebut secara matang.

"Agar kemudian presidential dan parliamentary threshold tidak dimaknai pembatasan hak rakyat berdaulat, namun memang dalam kerangka penguatan sistem kepartaian, pemilu dan presidensial," tegasnya.

 

Berita Lainnya

Nasional

Legislator PD Kritik Sekjen DPR soal Gorden: Sense of Crisisnya Kurang!

Nasional

Legislator Demokrat Ingatkan ASN, Jangan Sampai WFH Dimanfaatkan Berdiam Diri di Rumah

Nasional

Jaring Bakat Sepakbola, Anak Buah AHY Gelar Turnamen Hero Cup 5

Nasional

Anggota DPR RI Sosialisasi 4 Pilar, Ini Keinginan IPSM Kota Cirebon

Nasional

Kang Hero & Hj Ratnawati Salurkan Ribuan Paket Sembako Kepada Masyarakat

Nasional

Respons Masinton Pasaribu, Anwar Hafid: Kita Harus Pastikan Proses Pemilu Tidak Boleh Terhambat

Nasional

Wakil Rakyat Harus Duduk di Karpet? Nanang Samodra, Tidak

Nasional

Demokrat Bertanya-tanya, Mengapa KPK Sulit Menemukan Harun Masiku?

Berita: Nasional - Legislator PD Kritik Sekjen DPR soal Gorden: Sense of Crisisnya Kurang! •  Nasional - Legislator Demokrat Ingatkan ASN, Jangan Sampai WFH Dimanfaatkan Berdiam Diri di Rumah •  Nasional - Jaring Bakat Sepakbola, Anak Buah AHY Gelar Turnamen Hero Cup 5 •  Nasional - Anggota DPR RI Sosialisasi 4 Pilar, Ini Keinginan IPSM Kota Cirebon •  Nasional - Kang Hero & Hj Ratnawati Salurkan Ribuan Paket Sembako Kepada Masyarakat •  Nasional - Respons Masinton Pasaribu, Anwar Hafid: Kita Harus Pastikan Proses Pemilu Tidak Boleh Terhambat •  Nasional - Wakil Rakyat Harus Duduk di Karpet? Nanang Samodra, Tidak •  Nasional - Demokrat Bertanya-tanya, Mengapa KPK Sulit Menemukan Harun Masiku? •