Demokrat: Ambang Batas Parlemen dan Presiden Jangan Batasi Hak Rakyat

Senin, 01 Februari 2021 11:41

pak irwan (2)

Draf Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada ( RUU Pemilu ) mulai menjadi perdebatan, meskipun RUU tersebut belum masuk pembahasan.

Salah satu yang diperdebatkan adalah ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) dan juga ambang batas pencalonan presiden ( presidential threshold ).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Irwan mengatakan, kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional ada pada rakyat, untuk menggunakan haknya untuk memilih dan juga dipilih.

"Makin banyak pilihan makin bagus. Itulah daulat rakyat sesungguhnya," kata Irwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Untuk itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini berpendapat sebaiknya presidential threshold ataupun parliamentary threshold tidak hanya angka-angka. Keduanya harusnya menjadi cerminan aspirasi masyarakat Indonesia terhadap pilihan politik mereka.

"Dialog dan komunikasi politik konstruktif harus ditempuh untuk keberlanjutan demokrasi Indonesia di masa depan," tegas legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

Oleh karena itu, Irwan menegaskan, meskipun pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah punya privillege untuk menentukan angka tersebut, karena kedua ketentuan itu masuk kategori open legal policy, pembuat UU juga harus memikirkan hal tersebut secara matang.

"Agar kemudian presidential dan parliamentary threshold tidak dimaknai pembatasan hak rakyat berdaulat, namun memang dalam kerangka penguatan sistem kepartaian, pemilu dan presidensial," tegasnya.

 

Berita Lainnya

Nasional

Perlu Adanya Aturan Bersama Atasi Tumpang Tindih Pengembangan Pariwisata

Nasional

Penyaluran Dana BLT BBM Sembako Dan PKH Desa Pohgading Timur Dipantau Langsung Anggota DPR RI KOmisi VIII Fraksi Partai Demokrat Bersama Bupati Lombok Timur

Nasional

Herman Khaeron : Kemitraan UMKM – BUMN Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional

Herman Khaeron Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Nasional

RKUHP Dibawa ke Paripurna, Fraksi Demokrat: Jamin Hak-hak Kebebasan Berpendapat

Nasional

Komisi VI Apresiasi PLN Wujudkan Pemerataan Listrik di Daerah 3T

Nasional

Pemerintah Berencana Bagikan ‘Rice Cooker’ Gratis, Sartono Berharap Bantu Ekonomi Masyarakat

Nasional

M Nasir Serahkan Bantuan Komperter BBM ke BBG ke Petani upaya pencegahan Langkanya Gas 3 Kg

Berita: Nasional - Perlu Adanya Aturan Bersama Atasi Tumpang Tindih Pengembangan Pariwisata •  Nasional - Penyaluran Dana BLT BBM Sembako Dan PKH Desa Pohgading Timur Dipantau Langsung Anggota DPR RI KOmisi VIII Fraksi Partai Demokrat Bersama Bupati Lombok Timur •  Nasional - Herman Khaeron : Kemitraan UMKM – BUMN Dorong Pertumbuhan Ekonomi •  Nasional - Herman Khaeron Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan •  Nasional - RKUHP Dibawa ke Paripurna, Fraksi Demokrat: Jamin Hak-hak Kebebasan Berpendapat •  Nasional - Komisi VI Apresiasi PLN Wujudkan Pemerataan Listrik di Daerah 3T •  Nasional - Pemerintah Berencana Bagikan ‘Rice Cooker’ Gratis, Sartono Berharap Bantu Ekonomi Masyarakat •  Nasional - M Nasir Serahkan Bantuan Komperter BBM ke BBG ke Petani upaya pencegahan Langkanya Gas 3 Kg •