Kamis, 25 Juni 2020 19:32

dedeyusuf

Dalam rapat kerja—secara online—Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud Senin (22/6), Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf menyampaikan sejumlah usul dan catatan kepada Menteri Nadiem Makarim. Usul itu antara lain, terkait pentingnya membuat aplikasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) agar kendala yang selama ini dikeluhkan dapat diatasi. Tujuan lain, agar data tidak bocor.

‘’Kemendikbud yang akan melakukan kegiatan sampai 6 bulan ke depan sebaiknya punya aplikasi sendiri, lokal, server di Indonesia sehingga data enggak bocor," kata Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf.

‘’Bagusnya Pustekkom yang buat aplikasi seperti ini dan digunakan di seluruh Indonesia dalam kewenangan Kemendikbud," kata Dede.
Selain itu, Dede mengusulkan Kemdikbud mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) relaksasi pembelajaran agar peserta didik tidak merasa dirugikan selama menjalani PJJ. Apalagi, hingga saat ini belum ada evaluasi langsung dari sekolah kepada siswa.

“Juknis relaksasi pembelajaran ini agar proses belajar mengajar tidak membebani guru dan siswa, tidak memaksakan ketuntasan kurikulum, tapi tetap berjalan dengan baik,” kata Dede.

Mengenai kendala PJJ, Dede menilai hal itu umumnya terjadi karena guru dan siswa masih gagal menggunakan teknologi. Selain itu, ada pula kendala lain seperti masalah keterbatasan paket internet juga jaringan internet yang belum stabil.

Kendala-kendala inilah yang antara lain menjadi latar belakang permintaan kebijakan relaksasi nilai. Poin terkait ini adalah bahwa selama PJJ, tidak ada guru yang dapat mengawasi siswa ketika belajar, apalagi ketika ujian sedang berlangsung.

‘Harus ada relaksasi nilai. Jangan paksa siswa dapat nilai bagus, karena saya khawatir dengan sistem PJJ, siswa-siswa kita pun belajar siapa yang melakukan pengawasan? Siapa yang mengawasi mereka di rumah?" kata Dede.


Apresiasi Keringanan UKT

Di luar itu, Dede Yusuf menyampaikan apresiasinya atas kebijakan terkait keringanan uang kuliah tunggal (UKT) serta bantuan untuk sekolah swasta terdampak pandemi Covid-19 dengan menggunakan dana BOS Kinerja dan Afirmasi. Kebijakan yang diluncurkan Mendikbud pada Jumat (19/6), dinilainya sebagai terobosan dan memang dibutuhkan mahasiswa, baik di perguruan tinggi negeri (PTN), mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS), dan juga sekolah swasta yang terdampak pandemi Covid-19.

‘’Saya sangat mengapresiasi kebijakan ini. Saya melihatnya sebagai terobosan yang sangat baik dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,’’ kata Dede.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan keringanan UKT, dana bantuan UKT mahasiswa, sementara kebijakan ketiga relaksasi BOS Afirmasi dan Kinerja.

‘’Kami terus berkomitmen menghadirkan akses pada layanan pendidikan. Beberapa penyesuaian kebijakan dilakukan untuk mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan agar tetap memperoleh hak dan menjalankan layanan pendidikan secara optimal,’’ kata Mendikbud. (*)

Berita Lainya

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Nasional

Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional

Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK

Nasional

Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020

Berita: Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •  Nasional - Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 •  Nasional - Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK •  Nasional - Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020 •