Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Jumat, 22 Oktober 2021 08:55

pak dede (3)

Dorongan agar kepengurusan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) dirombak terus menguat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, bahkan menyebutkan bahwa lembaga yang saat ini dipimpin oleh Musthofa Fauzi itu sudah bermasalah sejak 2017.

“Menurut saya harus (evaluasi kepengurusan). Tadi saya coba telusuri bahwa sejak 2017 LADI ini bermasalah, mereka mendapat gaji tapi tapi tidak menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik,” kata pria yang biasa disapa Kang Dede ini kepada Jurnas.com, Selasa (19/10).

Politisi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan, pergantian kepengurusan LADI bermasalah. Bahkan, acak ulang kepengurusan bisa berlangsung hanya dalam waktu satu tahun.

“Ini menandakan ada masalah dalam internal mereka, dan Kemenpora harusnya paham soal itu,” kata Kang Dede.

Legislator Dapil Jawa Barat II ini juga menegaskan, ulah LADI juga membuat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali kewalahan.

“Terakhir ada peringatan pada 15 september kemarin dan Menpora sampai konpers menjelaskan akan menyelesaikan amanat WADA (Lembaga Anti Doping Dunia). Namun kenyataannya masih belum terlaksana oleh LADI yang berakibat kita kena sanksi,” jelas Kang Dede.

“Intinya saya memandang kalau kepengurusan LADI ini harus diganti. Dan akan menjadi catatan dalam Revisi UU SKN yang sedang saya buat sekarang,” sambung Ketua DPP Demokrat ini.

Untuk diketahui, Indonesia resmi mendapatkan sanksi dari Badan Antidoping Dunia (WADA). Sanksi tersebut diberikan karena LADI tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan terkait tes doping plan (TDP).

Dimana sudah menjadi kewajiban setiap negara mengirimkan tes doping plan (TDP) sekurang-kurangnya 700 sampel per tahun. Kewajiban ini sudah lalai sekian tahun.

Diketahui dengan sanksi tersebut, tidak ada bendera Merah Putih yang dikibarkan saat Indonesia berhasil menyabet juara Piala Thomas 2020, Minggu (17/10), setelah penantian 19 tahun. Adapun yang ditampilkan dalam seremonial juara adalah bendera berlogo Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

( sumber : jurnas.com )

Berita Lainnya

Nasional

Respon Positif Surat KPU Percepat Pembahasan Jadwal Pemilu, Anwar Hafid: Lebih Cepat Lebih Baik

Nasional

Legislator PD Minta Mensos dan Kepala BNPB Pastikan Kelancaran Tanggap Darurat Semeru

Nasional

Legislator Demokrat Minta Pemerintah Perketat Pintu Masuk Imigrasi Cegah Varian Omicron

Nasional

China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas

Nasional

China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas

Nasional

China Minta Indonesia Stop Ngebor Minyak, Rizki Aulia: Jangan Takut, Aktivitas RI Di LCS Legal Secara Hukum Internasional

Nasional

Anggota DPR RI H.Nanang Samodra Salurkan Bansos di Lombok NTB

Nasional

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonsistensi, Benny Harman: Pelajaran Bagi Penguasa Jangan Abaikan Suara Rakyat

Berita: Nasional - Respon Positif Surat KPU Percepat Pembahasan Jadwal Pemilu, Anwar Hafid: Lebih Cepat Lebih Baik •  Nasional - Legislator PD Minta Mensos dan Kepala BNPB Pastikan Kelancaran Tanggap Darurat Semeru •  Nasional - Legislator Demokrat Minta Pemerintah Perketat Pintu Masuk Imigrasi Cegah Varian Omicron •  Nasional - China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas •  Nasional - China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Minyak di Natuna, Legislator Desak Pemerintah Bersikap Tegas •  Nasional - China Minta Indonesia Stop Ngebor Minyak, Rizki Aulia: Jangan Takut, Aktivitas RI Di LCS Legal Secara Hukum Internasional •  Nasional - Anggota DPR RI H.Nanang Samodra Salurkan Bansos di Lombok NTB •  Nasional - MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonsistensi, Benny Harman: Pelajaran Bagi Penguasa Jangan Abaikan Suara Rakyat •