Dede Yusuf Concern RUU PRT

Selasa, 16 Februari 2016 00:00

fraksidemokrat.org—Jakarta.‘’Kami concern dengan persoalan PRT. Kita hidup dengan mereka, bukan? Karena itu, RUUT PRT masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2016. Memang sudah sepuluh tahun, RUU ini belum juga beres karena antara lain, belum ada titik temu antara pekerja dengan pemberi kerja.’’

Demikian dikatakan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, usai menerima wakil pekerja rumah tangga (PRT) se Jakarta dan sekitarnya (15/02/2016), berkaitan dengan Hari PRT Nasional. Mereka, melaporkan kasus-kasus kekerasan yang menimpa PRT dan menuntut perlindungan hukum dari pemerintah.

Selain menyatakan komitmen terkait RUUT PRT, mantan Wagub Jawa Barat dan politisi Partai Demokrat itu juga menyampaikan pentingnya peningkatan keterampilan agar para PRT juga bisa tetap bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

‘’Esensinya adalah peraturan, kedua adalah keterampilan pekerjanya,’’ kata Dede.

Ia menambahkan, ketika PRT mendapat perlakuan yang tidak berperikemanusiaan, maka perlu dilindungi. ‘’Doakan kami sehat, kami akan dorong terus sampai RUU disahkan,’’ tambahnya,

Dalam audiensi itu, dikatakan Koordinator Jaringan Advokasi Nasional Pembantu Rumah Yangga (Jala PRT), Lita Anggraini, kasus kekerasan yang menimpa PRT masih sangat banyak.  ‘’Ada 103 kasus di awal 2016. Sebanyak 327 kasus kekerasan terjadi pada 2012, pada 2013 ada 336 kasus, dan 408 kasus di tahun 2014. Sedangkan pada 2015 ada 402 kasus kekerasan. Sebagian dari kasus ini pelakunya adalah majikan dan 30 persen adalah agen,’’ ujar Lita.

Menurut Lita, kekerasan ini terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, psikis, hingga seksual. Bahkan, sebagian besar kasus itu adalah multikasus. Misalnya, PRT mengalami kekerasan fisik sekaligus ekonomi. Sebagian besar kasus ini terungkap karena pendampingan melalui organisasi. ‘’Ada PRT, yang disiram air panas, upah tidak dibayar 2-3 bulan, bahkan 6 bulan bekerja hanya dibayar Rp 200 ribu. Ada pula PHK sepihak oleh majikan, serta penelantaran PRT anak.’’

Kejadian ini, di antaranya di wilayah Medan, Lampung, Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Makassar. Lita mencontohkan, di Makassar, ada empat anak dari Nusa Tenggara Timur yang dibawa oleh pamannya. Mereka bekerja sebagai PRT dan dilarang sekolah oleh majikannya.

Menurut Lita, 75 persen kasus kekerasan terhadap PRT berhenti di kepolisian. ‘’Ada yang sampai ke persidangan tapi hukumannya ringan,’’ kata Lita.

Beberapa PRT juga menceritakan kekerasan yang dialaminya di hadapan komisi ketenagakerjaan itu. Sementara puluhan PRT yang lain, hadir untuk mendukung rekan-rekannya. Mereka mengaku telah mendapat izin dari majikan masing-masing.

Santi, PRT di sebuah apartemen mengadukan kekerasan yang dialami rekannya sesama PRT. “Teman saya disiram air panas oleh majikannya, tapi kasus itu ditutupi pihak manajemen apartemen,” kata dia. Menurut Santi, selain kekerasan fisik, PRT di apartemen juga kerap di-PHK sepihak, gaji tidak dibayar, dan mengalami kekerasan seksual. Menurut dia banyak kekerasan PRT yang tidak terungkap di balik apartemen.

Lalu, Diah Ludiah, yang menjadi PRT sejak usia 12 tahun. Diah bertanya, kenapa di tahun 2016 ini masih banyak PRT anak yang mengalami kekerasan? Dia sendiri kerap mendapat perlakuan sewenang-wenang oleh majikannya. Seperti, gaji dibayar kurang atau tak digaji saat sakit.

Meski begitu, Diah mengaku akan menjalani pekerjaan ini seumur hidupnya. “Karena saya mencintai pekerjaan saya. Saya memohon kepada pak Dede Yusuf untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia,” kata Diah.(media f-pf/ sumber: Tempo.co)

 

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •