Darizal Basir: Aksi KKB di Papua Telah Mengancam Kedaulatan Negara Tak Bisa Ditolerir

Jumat, 30 April 2021 08:53

darizal-basir

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI H. Darizal Basir menyatakan aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sudah menjadi-jadi dan telah mengancam kedaulatan negara. Aksi ini tidak bisa ditolerir. Dalam bulan ini saja, KKB di daerah itu telah membakar sekolah, membunuh guru serta gugurnya Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.

“Aksi-aksi yang dilancarkan oleh kelompok bersenjata ini semakin “menjadi – jadi”. Pada awal April ini dengan bengisnya mereka membakar sekolah – sekolah, membunuh guru. Aksi ini tidak bisa ditolerir,”kata Darizal Basir dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/4/2021).

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat 1 itu mengulas, belum hilang duka anak bangsa akibat gugurnya 53 orang prajurit TNI dalam musibah kapal selam KRI Nanggala 402. Kabar duka kembali menerpa dengan gugurnya Kabinda Papua Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha Karya yang tewas ditembak kelompok bersenjata di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (25/4/2021).

“Duka cita mendalam dari kita semoga mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggal beroleh kesabaran dan ketabahan,” ujarnya.

Darizal menilai, tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut tidak hanya menjadi aksi kejahatan kriminal biasa. Tetapi sudah meneror, mengancam tidak hanya rasa aman dan tentram di masyarakat tetapi sudah meneror dan mengancam kedaulatan NKRI.

Politisi yang merupakan purnawirawan perwira TNI itu menegaskan, aksi-aksi yang dilancarkan oleh kelompok kriminal bersenjata bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai bentuk tindakan kriminal bersenjata biasa.

“Tetapi secara nyata merupakan aksi separatis yang bertujuan mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.

Darizal menegaskan, status Papua sudah terang dan jelas serta mendapat pengakuan internasional sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Setiap upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk pemisahkan diri atau pemberontakan adalah tindakan makar yang mengancam kedaulatan NKRI,” tegasnya lagi.

Sebagai langkah antisipasi, deteksi dini serta penumpasan gerakan separatis bersenjata tersebut Darizal Basir menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk menurunkan pasukan TNI ke Papua. Pemerintah harus memastikan rakyat Indonesia di Tanah Papua terlindungi, mendapatkan rasa aman dan tentram.

“Maka segala upaya untuk mengantisipasi dan menumpas gerakan teror harus didukung demi berdiri tegaknya NKRI dan ketentraman hidup rakyatnya,” tutupnya. (ms/rls/ald)

Berita Lainnya

Nasional

Anggota Komisi II Kritisi Cat Ulang Pesawat Presiden: Lebih Baik untuk Oksigen

Nasional

Transaksi Digital Didominasi Asing, Marwan Demokrat: UMKM Harus Agresif Memasuki Pasar Digital

Nasional

Upaya Ibas Supaya Peternak Sapi dan Kambing Tak Menjerit Kena Pandemi

Nasional

Modernisasi Pertanian Tanah Air, Ibas Berikan Alat Panen “Combine Halvester” untuk Petani

Nasional

Ibas: Impor Beras Merugikan Petani Negeri

Nasional

Larangan Masuk WNI ke Berbagai Negara di Dunia, Anton Suratto: Diplomasi RI Perlu Evaluasi

Nasional

Soroti Kasus BRI Life, Anton Desak RUU PDP Direalisasikan

Nasional

Komisi III DPR Minta Kejagung Bongkar Skandar Impor Emas PT Antam Rp 47,1 Triliun

Berita: Nasional - Anggota Komisi II Kritisi Cat Ulang Pesawat Presiden: Lebih Baik untuk Oksigen •  Nasional - Transaksi Digital Didominasi Asing, Marwan Demokrat: UMKM Harus Agresif Memasuki Pasar Digital •  Nasional - Upaya Ibas Supaya Peternak Sapi dan Kambing Tak Menjerit Kena Pandemi •  Nasional - Modernisasi Pertanian Tanah Air, Ibas Berikan Alat Panen “Combine Halvester” untuk Petani •  Nasional - Ibas: Impor Beras Merugikan Petani Negeri •  Nasional - Larangan Masuk WNI ke Berbagai Negara di Dunia, Anton Suratto: Diplomasi RI Perlu Evaluasi •  Nasional - Soroti Kasus BRI Life, Anton Desak RUU PDP Direalisasikan •  Nasional - Komisi III DPR Minta Kejagung Bongkar Skandar Impor Emas PT Antam Rp 47,1 Triliun •