Dana Jaminan Sosial Ditambah Rp5 triliun Dede Yusuf Cukup

Jumat, 23 Januari 2015 00:00

Jakarta, HanTer - Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan setuju dengan pendapat pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengajukan penambahan anggaran cadangan untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp5 triliun dalam APBN-P 2015.

 

Komisi IX DPR berpendapat bahwa penambahan anggaran tersebut dapat menunjang program yang dilaksanakan pemerintah, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menginginkan cakupan penerima diperlebar dengan memasukkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Difabel dan lainnya.

 

"Saya rasa Rp5 triliun cukup. Asal pelayanan dan sarana Puskesmas, Rumah Sakit (RS) dan tenaga medis diprioritaskan," kata Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi kepada Harian Terbit, Jumat (23/1/2015), menanggapi usulan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brojonegoro menambah Dana Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp5 triliun untuk program BPJS.

 

Dengan penambahan anggaran tersebut, Politisi Partai Demokrat (PD) ini mengatakan Komisi IX meminta agar anggaran BPJS tidak disatukan lagi dengan pos anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tapi, pengelolahan BPJS harus berdiri sendiri karena BPJS badan langsung dibawah presiden. "Jadi bukan dibawah Menkes," ujarnya.

 

Selain itu, lanjutnya, anggaran Kemenkes juga harus ditingkatkan karena saat ini jika dipisah dengan BPJS, realnya hanya sekitar Rp20 triliun. Padahal sarana prasarana, obat, tenaga medis, adanya di anggaran Kemenkes. Sehingga, tegasnya, anggaran Kemenkes harus ditambah untuk menunjang pelayanan pasien BPJS yang meningkat.

 

"Ini karena sesuai dengan UU Kesehatan bahwa anggaran kesehatan harus 5 persen, sementara saat ini baru 2 persen agar ini menjadi perhatian Presiden Jokowi yang menginginkan rakyat nya sehat," tutur mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jakbar) ini.

Sumber : harianterbit.com

Berita Lainnya

Nasional

Kemendikbud dan Kemenristek Dilebur, DPR: Peran BRIN Harus Independen

Nasional

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional

Syukuran KLB Demokrat Deli Serdang Ditolak, Achmad Ajak Kader Kembali Lakukan Kerja Nyata untuk Rakyat

Nasional

Wakil Ketua MPR Minta Peran Aktif Masyarakat Tangkal Radikalisme

Nasional

Jangan Sampai Negara Dikelola Ugal-ugalan, DPR Siap Panggil PLN dan ESDM Soal Rencana Kenaikan Tarif Listrik

Nasional

Nanang Respons Isu Merek atau Logo Demokrat

Nasional

Anggota DPR dukung konten RUU Kejaksaan harus dirumuskan komprehensif

Nasional

Rasa Keadilan Harus Bisa Didapatkan dalam RUU Kejaksaan

Berita: Nasional - Kemendikbud dan Kemenristek Dilebur, DPR: Peran BRIN Harus Independen •  Nasional - Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent •  Nasional - Syukuran KLB Demokrat Deli Serdang Ditolak, Achmad Ajak Kader Kembali Lakukan Kerja Nyata untuk Rakyat •  Nasional - Wakil Ketua MPR Minta Peran Aktif Masyarakat Tangkal Radikalisme •  Nasional - Jangan Sampai Negara Dikelola Ugal-ugalan, DPR Siap Panggil PLN dan ESDM Soal Rencana Kenaikan Tarif Listrik •  Nasional - Nanang Respons Isu Merek atau Logo Demokrat •  Nasional - Anggota DPR dukung konten RUU Kejaksaan harus dirumuskan komprehensif •  Nasional - Rasa Keadilan Harus Bisa Didapatkan dalam RUU Kejaksaan •