Dana Jaminan Sosial Ditambah Rp5 triliun Dede Yusuf Cukup

Jumat, 23 Januari 2015 00:00

Jakarta, HanTer - Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan setuju dengan pendapat pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengajukan penambahan anggaran cadangan untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp5 triliun dalam APBN-P 2015.

 

Komisi IX DPR berpendapat bahwa penambahan anggaran tersebut dapat menunjang program yang dilaksanakan pemerintah, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menginginkan cakupan penerima diperlebar dengan memasukkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Difabel dan lainnya.

 

"Saya rasa Rp5 triliun cukup. Asal pelayanan dan sarana Puskesmas, Rumah Sakit (RS) dan tenaga medis diprioritaskan," kata Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi kepada Harian Terbit, Jumat (23/1/2015), menanggapi usulan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brojonegoro menambah Dana Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp5 triliun untuk program BPJS.

 

Dengan penambahan anggaran tersebut, Politisi Partai Demokrat (PD) ini mengatakan Komisi IX meminta agar anggaran BPJS tidak disatukan lagi dengan pos anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tapi, pengelolahan BPJS harus berdiri sendiri karena BPJS badan langsung dibawah presiden. "Jadi bukan dibawah Menkes," ujarnya.

 

Selain itu, lanjutnya, anggaran Kemenkes juga harus ditingkatkan karena saat ini jika dipisah dengan BPJS, realnya hanya sekitar Rp20 triliun. Padahal sarana prasarana, obat, tenaga medis, adanya di anggaran Kemenkes. Sehingga, tegasnya, anggaran Kemenkes harus ditambah untuk menunjang pelayanan pasien BPJS yang meningkat.

 

"Ini karena sesuai dengan UU Kesehatan bahwa anggaran kesehatan harus 5 persen, sementara saat ini baru 2 persen agar ini menjadi perhatian Presiden Jokowi yang menginginkan rakyat nya sehat," tutur mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jakbar) ini.

Sumber : harianterbit.com

Berita Lainnya

Nasional

Pemerintah Harus Berikan Dukungan Maksimal Pemilu Serentak 2024, Anwar Hafid: Khususnya Anggaran

Nasional

Mantu Luhut Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad, Legislator Demokrat: Jangan Lagi Berpatokan Cara-cara Kuno

Nasional

Didatangi Waketum, Ketua Demokrat Lampung Sampaikan Tiga Laporan

Nasional

Legislator Kalteng Ini Geram Edi Mulyadi Sebut Kalimantan Tempat Jin Buang Anak

Nasional

ZA Hadir, Warga dan SAD di Pelepat Dapat Pengobatan Gratis

Nasional

Marwan Cik Asan Ingin Kejayaan Demokrat di Lampung Bisa Diraih Kembali

Nasional

Arteria Dahlan Singgung Penggunaan Bahasa Sunda, Dede Yusuf Beri Balasan Menohok

Nasional

Program Rehabilitas Narkoba Jadi Ajang Bisnis Aparat Penegak Hukum, Komisi III DPR: Ada Sikap Banci dari Negara Terhadap Penyalagunaan Narkotika

Berita: Nasional - Pemerintah Harus Berikan Dukungan Maksimal Pemilu Serentak 2024, Anwar Hafid: Khususnya Anggaran •  Nasional - Mantu Luhut Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad, Legislator Demokrat: Jangan Lagi Berpatokan Cara-cara Kuno •  Nasional - Didatangi Waketum, Ketua Demokrat Lampung Sampaikan Tiga Laporan •  Nasional - Legislator Kalteng Ini Geram Edi Mulyadi Sebut Kalimantan Tempat Jin Buang Anak •  Nasional - ZA Hadir, Warga dan SAD di Pelepat Dapat Pengobatan Gratis •  Nasional - Marwan Cik Asan Ingin Kejayaan Demokrat di Lampung Bisa Diraih Kembali •  Nasional - Arteria Dahlan Singgung Penggunaan Bahasa Sunda, Dede Yusuf Beri Balasan Menohok •  Nasional - Program Rehabilitas Narkoba Jadi Ajang Bisnis Aparat Penegak Hukum, Komisi III DPR: Ada Sikap Banci dari Negara Terhadap Penyalagunaan Narkotika •