Dana Jaminan Sosial Ditambah Rp5 triliun Dede Yusuf Cukup

Jumat, 23 Januari 2015 00:00

Jakarta, HanTer - Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan setuju dengan pendapat pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengajukan penambahan anggaran cadangan untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp5 triliun dalam APBN-P 2015.

 

Komisi IX DPR berpendapat bahwa penambahan anggaran tersebut dapat menunjang program yang dilaksanakan pemerintah, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menginginkan cakupan penerima diperlebar dengan memasukkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Difabel dan lainnya.

 

"Saya rasa Rp5 triliun cukup. Asal pelayanan dan sarana Puskesmas, Rumah Sakit (RS) dan tenaga medis diprioritaskan," kata Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi kepada Harian Terbit, Jumat (23/1/2015), menanggapi usulan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brojonegoro menambah Dana Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp5 triliun untuk program BPJS.

 

Dengan penambahan anggaran tersebut, Politisi Partai Demokrat (PD) ini mengatakan Komisi IX meminta agar anggaran BPJS tidak disatukan lagi dengan pos anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tapi, pengelolahan BPJS harus berdiri sendiri karena BPJS badan langsung dibawah presiden. "Jadi bukan dibawah Menkes," ujarnya.

 

Selain itu, lanjutnya, anggaran Kemenkes juga harus ditingkatkan karena saat ini jika dipisah dengan BPJS, realnya hanya sekitar Rp20 triliun. Padahal sarana prasarana, obat, tenaga medis, adanya di anggaran Kemenkes. Sehingga, tegasnya, anggaran Kemenkes harus ditambah untuk menunjang pelayanan pasien BPJS yang meningkat.

 

"Ini karena sesuai dengan UU Kesehatan bahwa anggaran kesehatan harus 5 persen, sementara saat ini baru 2 persen agar ini menjadi perhatian Presiden Jokowi yang menginginkan rakyat nya sehat," tutur mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jakbar) ini.

Sumber : harianterbit.com

Berita Lainya

Nasional

Ada Pasal Hilang dari UU Ciptaker, Benny K Harman: Itu Kecerobohan Fatal!

Nasional

Akses Informasi untuk Mendorong Santri Berkontribusi bagi Negara

Nasional

Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional

SDK Kembali Guyur Bantuan Alsintan Ke Petani Mamuju

Nasional

Hinca Pandjaitan: UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Mengenal Sistem Omnibus Law

Nasional

Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PD: Karena UU Ciptaker

Nasional

Lucy Kurniasari Ingatkan Libur Bersama Berpeluang Menambah Kasus Covid-19

Nasional

Luar Biasa! Demokrat Pasang 31 Titik Wifi Gratis di Kota Surabaya bagi Pelajar

Berita: Nasional - Ada Pasal Hilang dari UU Ciptaker, Benny K Harman: Itu Kecerobohan Fatal! •  Nasional - Akses Informasi untuk Mendorong Santri Berkontribusi bagi Negara •  Nasional - Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional •  Nasional - SDK Kembali Guyur Bantuan Alsintan Ke Petani Mamuju •  Nasional - Hinca Pandjaitan: UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Mengenal Sistem Omnibus Law •  Nasional - Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PD: Karena UU Ciptaker •  Nasional - Lucy Kurniasari Ingatkan Libur Bersama Berpeluang Menambah Kasus Covid-19 •  Nasional - Luar Biasa! Demokrat Pasang 31 Titik Wifi Gratis di Kota Surabaya bagi Pelajar •