Dana Jaminan Sosial Ditambah Rp5 triliun Dede Yusuf Cukup

Jumat, 23 Januari 2015 00:00

Jakarta, HanTer - Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan setuju dengan pendapat pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengajukan penambahan anggaran cadangan untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp5 triliun dalam APBN-P 2015.

 

Komisi IX DPR berpendapat bahwa penambahan anggaran tersebut dapat menunjang program yang dilaksanakan pemerintah, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menginginkan cakupan penerima diperlebar dengan memasukkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Difabel dan lainnya.

 

"Saya rasa Rp5 triliun cukup. Asal pelayanan dan sarana Puskesmas, Rumah Sakit (RS) dan tenaga medis diprioritaskan," kata Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi kepada Harian Terbit, Jumat (23/1/2015), menanggapi usulan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brojonegoro menambah Dana Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp5 triliun untuk program BPJS.

 

Dengan penambahan anggaran tersebut, Politisi Partai Demokrat (PD) ini mengatakan Komisi IX meminta agar anggaran BPJS tidak disatukan lagi dengan pos anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tapi, pengelolahan BPJS harus berdiri sendiri karena BPJS badan langsung dibawah presiden. "Jadi bukan dibawah Menkes," ujarnya.

 

Selain itu, lanjutnya, anggaran Kemenkes juga harus ditingkatkan karena saat ini jika dipisah dengan BPJS, realnya hanya sekitar Rp20 triliun. Padahal sarana prasarana, obat, tenaga medis, adanya di anggaran Kemenkes. Sehingga, tegasnya, anggaran Kemenkes harus ditambah untuk menunjang pelayanan pasien BPJS yang meningkat.

 

"Ini karena sesuai dengan UU Kesehatan bahwa anggaran kesehatan harus 5 persen, sementara saat ini baru 2 persen agar ini menjadi perhatian Presiden Jokowi yang menginginkan rakyat nya sehat," tutur mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jakbar) ini.

Sumber : harianterbit.com


Berita Lainnya

Nasional

Wajah Diplomasi Budaya Melalui Pembentukan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu

Nasional

Tidak Ada Toleransi, DPR Harus Clear dan Clean dari Judi Online

Nasional

Apresiasi Pembiayaan Pendidikan di Kota Semarang Capai 20 Persen APBD

Nasional

Dede Yusuf Mengurai Permasalahan PPDB, Daya Tampung Sekolah Belum Memadai

Nasional

Komisi lll DPR RI Desak Mabes Polri Jelaskan Rekrutmen 11 Taruna Akpol dari NTT: Akan Dibawa dalam Raker dengan Kapolri!

Nasional

Fraksi Demokrat Anggap Kemiskinan Menuju Nol Persen Mustahil

Nasional

BURT Dukung Inovasi Stem Cell RSI Sultan Agung Semarang

Nasional

Komisi X Bersama Alumni Perguruan Tinggi Bahas Revolusi Pembiayaan Pendidikan

Berita: Nasional - Wajah Diplomasi Budaya Melalui Pembentukan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu •  Nasional - Tidak Ada Toleransi, DPR Harus Clear dan Clean dari Judi Online •  Nasional - Apresiasi Pembiayaan Pendidikan di Kota Semarang Capai 20 Persen APBD •  Nasional - Dede Yusuf Mengurai Permasalahan PPDB, Daya Tampung Sekolah Belum Memadai •  Nasional - Komisi lll DPR RI Desak Mabes Polri Jelaskan Rekrutmen 11 Taruna Akpol dari NTT: Akan Dibawa dalam Raker dengan Kapolri! •  Nasional - Fraksi Demokrat Anggap Kemiskinan Menuju Nol Persen Mustahil •  Nasional - BURT Dukung Inovasi Stem Cell RSI Sultan Agung Semarang •  Nasional - Komisi X Bersama Alumni Perguruan Tinggi Bahas Revolusi Pembiayaan Pendidikan •