Dana Jaminan Sosial Ditambah Rp5 triliun Dede Yusuf Cukup

Jumat, 23 Januari 2015 00:00

Jakarta, HanTer - Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan setuju dengan pendapat pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengajukan penambahan anggaran cadangan untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp5 triliun dalam APBN-P 2015.

 

Komisi IX DPR berpendapat bahwa penambahan anggaran tersebut dapat menunjang program yang dilaksanakan pemerintah, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menginginkan cakupan penerima diperlebar dengan memasukkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Difabel dan lainnya.

 

"Saya rasa Rp5 triliun cukup. Asal pelayanan dan sarana Puskesmas, Rumah Sakit (RS) dan tenaga medis diprioritaskan," kata Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi kepada Harian Terbit, Jumat (23/1/2015), menanggapi usulan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brojonegoro menambah Dana Jaminan Sosial (DJS) sebesar Rp5 triliun untuk program BPJS.

 

Dengan penambahan anggaran tersebut, Politisi Partai Demokrat (PD) ini mengatakan Komisi IX meminta agar anggaran BPJS tidak disatukan lagi dengan pos anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tapi, pengelolahan BPJS harus berdiri sendiri karena BPJS badan langsung dibawah presiden. "Jadi bukan dibawah Menkes," ujarnya.

 

Selain itu, lanjutnya, anggaran Kemenkes juga harus ditingkatkan karena saat ini jika dipisah dengan BPJS, realnya hanya sekitar Rp20 triliun. Padahal sarana prasarana, obat, tenaga medis, adanya di anggaran Kemenkes. Sehingga, tegasnya, anggaran Kemenkes harus ditambah untuk menunjang pelayanan pasien BPJS yang meningkat.

 

"Ini karena sesuai dengan UU Kesehatan bahwa anggaran kesehatan harus 5 persen, sementara saat ini baru 2 persen agar ini menjadi perhatian Presiden Jokowi yang menginginkan rakyat nya sehat," tutur mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jakbar) ini.

Sumber : harianterbit.com

Berita Lainnya

Nasional

Anggota Komisi II Kritisi Cat Ulang Pesawat Presiden: Lebih Baik untuk Oksigen

Nasional

Transaksi Digital Didominasi Asing, Marwan Demokrat: UMKM Harus Agresif Memasuki Pasar Digital

Nasional

Upaya Ibas Supaya Peternak Sapi dan Kambing Tak Menjerit Kena Pandemi

Nasional

Modernisasi Pertanian Tanah Air, Ibas Berikan Alat Panen “Combine Halvester” untuk Petani

Nasional

Ibas: Impor Beras Merugikan Petani Negeri

Nasional

Larangan Masuk WNI ke Berbagai Negara di Dunia, Anton Suratto: Diplomasi RI Perlu Evaluasi

Nasional

Soroti Kasus BRI Life, Anton Desak RUU PDP Direalisasikan

Nasional

Komisi III DPR Minta Kejagung Bongkar Skandar Impor Emas PT Antam Rp 47,1 Triliun

Berita: Nasional - Anggota Komisi II Kritisi Cat Ulang Pesawat Presiden: Lebih Baik untuk Oksigen •  Nasional - Transaksi Digital Didominasi Asing, Marwan Demokrat: UMKM Harus Agresif Memasuki Pasar Digital •  Nasional - Upaya Ibas Supaya Peternak Sapi dan Kambing Tak Menjerit Kena Pandemi •  Nasional - Modernisasi Pertanian Tanah Air, Ibas Berikan Alat Panen “Combine Halvester” untuk Petani •  Nasional - Ibas: Impor Beras Merugikan Petani Negeri •  Nasional - Larangan Masuk WNI ke Berbagai Negara di Dunia, Anton Suratto: Diplomasi RI Perlu Evaluasi •  Nasional - Soroti Kasus BRI Life, Anton Desak RUU PDP Direalisasikan •  Nasional - Komisi III DPR Minta Kejagung Bongkar Skandar Impor Emas PT Antam Rp 47,1 Triliun •