Covid-19 Jadi Alasan Pemerintah Ngotot Pemilu 2024, Achmad: Kenapa 2020 Bisa Dilaksanakan?

Kamis, 25 Februari 2021 07:37

achmad

Anggota DPR RI Dapil Riau 1, Achmad menilai Pemerintah Pusat hanya mencari-cari alasan dalam memuluskan rencana Pemilu Serentak 2024. Pasalnya, pemerintah beralasan bahwa saat ini sedang fokus pemulihan ekonomi akibat covid-19.

Menurut Politisi Demokrat ini, kalau memang pandemi Covid-19 menjadi alasan pemerintah untuk meniadakan Pemilu di tahun 2022 dan 2023, kenapa di tahun 2020 lalu Pilkada tetap dilaksanakan.

"Kalau alasan supaya fokus menangani Covid-19, kenapa Pilkada 2020 bisa dilaksanakan dan berjalan dengan lancar? bahkan partisipasi masyarakat juga cukup tinggi kan. Jadi, tidak tepat kalau alasannya Covid, ini karena ada kepentingan politik saja," tegas Mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini kepada GoRiau.com, Selasa (23/2/2021).

Di Pilkada 2020, sambung Achmad, banyak pihak yang menolak dan meminta supaya Pilkada ditunda saja, mengingat saat itu angka terkonfirmasi covid-19 sangat signifikan kenaikannya.

Namun, pemerintah saat itu tetap ngotot melaksanakan Pilkada, dan memakai alasan menghargai aspirasi rakyat, kedaulatan rakyat, dan lain sebagainya. Harusnya, ini juga menjadi alasan dilaksanakannya Pilkada 2022 dan 2023.

"Kenapa berbeda? Kita minta pemerintah untuk arif dan bijaksana, kalau memaksakan kehendak seperti ini, maka akan terjadi konflik dan gejolak seterusnya," tuturnya.

Dari sisi keuangan, kata Achmad, tentunya akan membebani pemerintah, apalagi di tengah pandemi covid-19 ini, dimana geliat ekonomi mengalami penurunan.

"Dari sisi keuangan juga akan beresiko, apalagi jika dilakukan serentak pada tahun yang sama, ini pasti akan sangat membebani," pungkasnya.

Berita Lainnya

Nasional

Kemendikbud dan Kemenristek Dilebur, DPR: Peran BRIN Harus Independen

Nasional

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional

Syukuran KLB Demokrat Deli Serdang Ditolak, Achmad Ajak Kader Kembali Lakukan Kerja Nyata untuk Rakyat

Nasional

Wakil Ketua MPR Minta Peran Aktif Masyarakat Tangkal Radikalisme

Nasional

Jangan Sampai Negara Dikelola Ugal-ugalan, DPR Siap Panggil PLN dan ESDM Soal Rencana Kenaikan Tarif Listrik

Nasional

Nanang Respons Isu Merek atau Logo Demokrat

Nasional

Anggota DPR dukung konten RUU Kejaksaan harus dirumuskan komprehensif

Nasional

Rasa Keadilan Harus Bisa Didapatkan dalam RUU Kejaksaan

Berita: Nasional - Kemendikbud dan Kemenristek Dilebur, DPR: Peran BRIN Harus Independen •  Nasional - Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent •  Nasional - Syukuran KLB Demokrat Deli Serdang Ditolak, Achmad Ajak Kader Kembali Lakukan Kerja Nyata untuk Rakyat •  Nasional - Wakil Ketua MPR Minta Peran Aktif Masyarakat Tangkal Radikalisme •  Nasional - Jangan Sampai Negara Dikelola Ugal-ugalan, DPR Siap Panggil PLN dan ESDM Soal Rencana Kenaikan Tarif Listrik •  Nasional - Nanang Respons Isu Merek atau Logo Demokrat •  Nasional - Anggota DPR dukung konten RUU Kejaksaan harus dirumuskan komprehensif •  Nasional - Rasa Keadilan Harus Bisa Didapatkan dalam RUU Kejaksaan •