Covid-19 Jadi Alasan Pemerintah Ngotot Pemilu 2024, Achmad: Kenapa 2020 Bisa Dilaksanakan?

Kamis, 25 Februari 2021 07:37

achmad

Anggota DPR RI Dapil Riau 1, Achmad menilai Pemerintah Pusat hanya mencari-cari alasan dalam memuluskan rencana Pemilu Serentak 2024. Pasalnya, pemerintah beralasan bahwa saat ini sedang fokus pemulihan ekonomi akibat covid-19.

Menurut Politisi Demokrat ini, kalau memang pandemi Covid-19 menjadi alasan pemerintah untuk meniadakan Pemilu di tahun 2022 dan 2023, kenapa di tahun 2020 lalu Pilkada tetap dilaksanakan.

"Kalau alasan supaya fokus menangani Covid-19, kenapa Pilkada 2020 bisa dilaksanakan dan berjalan dengan lancar? bahkan partisipasi masyarakat juga cukup tinggi kan. Jadi, tidak tepat kalau alasannya Covid, ini karena ada kepentingan politik saja," tegas Mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini kepada GoRiau.com, Selasa (23/2/2021).

Di Pilkada 2020, sambung Achmad, banyak pihak yang menolak dan meminta supaya Pilkada ditunda saja, mengingat saat itu angka terkonfirmasi covid-19 sangat signifikan kenaikannya.

Namun, pemerintah saat itu tetap ngotot melaksanakan Pilkada, dan memakai alasan menghargai aspirasi rakyat, kedaulatan rakyat, dan lain sebagainya. Harusnya, ini juga menjadi alasan dilaksanakannya Pilkada 2022 dan 2023.

"Kenapa berbeda? Kita minta pemerintah untuk arif dan bijaksana, kalau memaksakan kehendak seperti ini, maka akan terjadi konflik dan gejolak seterusnya," tuturnya.

Dari sisi keuangan, kata Achmad, tentunya akan membebani pemerintah, apalagi di tengah pandemi covid-19 ini, dimana geliat ekonomi mengalami penurunan.

"Dari sisi keuangan juga akan beresiko, apalagi jika dilakukan serentak pada tahun yang sama, ini pasti akan sangat membebani," pungkasnya.

Berita Lainnya

Nasional

Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi

Nasional

Politikus Demokrat Tolak TNI-Polri Jadi Pj Kepala Daerah: Sebaiknya Sekda

Nasional

DPR: Masukan Pemda Perlu Terkait Tanggal Pemilu 2024

Nasional

Wakil Ketua MPR Dorong Pemerintah Serius Bangun Smelter di Sekitar Lokasi Tambang

Nasional

DPR Desak Kapolri Sanksi Polisi Pembanting Pendemo di Tangerang

Nasional

Rusda Mahmud Laksanakan Reses dan Bagi Sembako ke Warga Desa Pitulua

Nasional

Demokrat Pasang Badan untuk Mas Ibas, Yang Ditunggu Bukan Komentar Andre Rosiade, Tapi...

Nasional

Politikus Demokrat Minta Pemerintah Ambil Tindakan,Temuan Transaksi Narkoba Sampai Rp 120 Triliun

Berita: Nasional - Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi •  Nasional - Politikus Demokrat Tolak TNI-Polri Jadi Pj Kepala Daerah: Sebaiknya Sekda •  Nasional - DPR: Masukan Pemda Perlu Terkait Tanggal Pemilu 2024 •  Nasional - Wakil Ketua MPR Dorong Pemerintah Serius Bangun Smelter di Sekitar Lokasi Tambang •  Nasional - DPR Desak Kapolri Sanksi Polisi Pembanting Pendemo di Tangerang •  Nasional - Rusda Mahmud Laksanakan Reses dan Bagi Sembako ke Warga Desa Pitulua •  Nasional - Demokrat Pasang Badan untuk Mas Ibas, Yang Ditunggu Bukan Komentar Andre Rosiade, Tapi... •  Nasional - Politikus Demokrat Minta Pemerintah Ambil Tindakan,Temuan Transaksi Narkoba Sampai Rp 120 Triliun •