Covid-19 Jadi Alasan Pemerintah Ngotot Pemilu 2024, Achmad: Kenapa 2020 Bisa Dilaksanakan?

Kamis, 25 Februari 2021 07:37

achmad

Anggota DPR RI Dapil Riau 1, Achmad menilai Pemerintah Pusat hanya mencari-cari alasan dalam memuluskan rencana Pemilu Serentak 2024. Pasalnya, pemerintah beralasan bahwa saat ini sedang fokus pemulihan ekonomi akibat covid-19.

Menurut Politisi Demokrat ini, kalau memang pandemi Covid-19 menjadi alasan pemerintah untuk meniadakan Pemilu di tahun 2022 dan 2023, kenapa di tahun 2020 lalu Pilkada tetap dilaksanakan.

"Kalau alasan supaya fokus menangani Covid-19, kenapa Pilkada 2020 bisa dilaksanakan dan berjalan dengan lancar? bahkan partisipasi masyarakat juga cukup tinggi kan. Jadi, tidak tepat kalau alasannya Covid, ini karena ada kepentingan politik saja," tegas Mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini kepada GoRiau.com, Selasa (23/2/2021).

Di Pilkada 2020, sambung Achmad, banyak pihak yang menolak dan meminta supaya Pilkada ditunda saja, mengingat saat itu angka terkonfirmasi covid-19 sangat signifikan kenaikannya.

Namun, pemerintah saat itu tetap ngotot melaksanakan Pilkada, dan memakai alasan menghargai aspirasi rakyat, kedaulatan rakyat, dan lain sebagainya. Harusnya, ini juga menjadi alasan dilaksanakannya Pilkada 2022 dan 2023.

"Kenapa berbeda? Kita minta pemerintah untuk arif dan bijaksana, kalau memaksakan kehendak seperti ini, maka akan terjadi konflik dan gejolak seterusnya," tuturnya.

Dari sisi keuangan, kata Achmad, tentunya akan membebani pemerintah, apalagi di tengah pandemi covid-19 ini, dimana geliat ekonomi mengalami penurunan.

"Dari sisi keuangan juga akan beresiko, apalagi jika dilakukan serentak pada tahun yang sama, ini pasti akan sangat membebani," pungkasnya.

Berita Lainnya

Nasional

Anggota Komisi II Kritisi Cat Ulang Pesawat Presiden: Lebih Baik untuk Oksigen

Nasional

Transaksi Digital Didominasi Asing, Marwan Demokrat: UMKM Harus Agresif Memasuki Pasar Digital

Nasional

Upaya Ibas Supaya Peternak Sapi dan Kambing Tak Menjerit Kena Pandemi

Nasional

Modernisasi Pertanian Tanah Air, Ibas Berikan Alat Panen “Combine Halvester” untuk Petani

Nasional

Ibas: Impor Beras Merugikan Petani Negeri

Nasional

Larangan Masuk WNI ke Berbagai Negara di Dunia, Anton Suratto: Diplomasi RI Perlu Evaluasi

Nasional

Soroti Kasus BRI Life, Anton Desak RUU PDP Direalisasikan

Nasional

Komisi III DPR Minta Kejagung Bongkar Skandar Impor Emas PT Antam Rp 47,1 Triliun

Berita: Nasional - Anggota Komisi II Kritisi Cat Ulang Pesawat Presiden: Lebih Baik untuk Oksigen •  Nasional - Transaksi Digital Didominasi Asing, Marwan Demokrat: UMKM Harus Agresif Memasuki Pasar Digital •  Nasional - Upaya Ibas Supaya Peternak Sapi dan Kambing Tak Menjerit Kena Pandemi •  Nasional - Modernisasi Pertanian Tanah Air, Ibas Berikan Alat Panen “Combine Halvester” untuk Petani •  Nasional - Ibas: Impor Beras Merugikan Petani Negeri •  Nasional - Larangan Masuk WNI ke Berbagai Negara di Dunia, Anton Suratto: Diplomasi RI Perlu Evaluasi •  Nasional - Soroti Kasus BRI Life, Anton Desak RUU PDP Direalisasikan •  Nasional - Komisi III DPR Minta Kejagung Bongkar Skandar Impor Emas PT Antam Rp 47,1 Triliun •