Cara Sri Mulyani Kelola Uang Negara Membingungkan, Ada Silpa Rp 234 T Tapi Ngutang Rp 7 T

Senin, 25 Januari 2021 13:44

iwan sumule

Tata kelola uang negara yang dikomandoi Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai membingungkan. Pasalnya, kebiasaan berutang terus dilakukan sekalipun uang negara masih mencukupi.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai langkah Sri Mulyani menarik utang printilan sebesar Rp 7,05 triliun dari Bank Dunia merupakan hal yang aneh.

Utang itu ditarik dengan alasan untuk kesiapan finansial dalam menghadapi bencana, perubahan iklim, dan krisis kesehatan seperti Covid-19 di Indonesia.

“Agak membingungkan cara Menkeu mengelola uang negara,” ujarnya saat berbincang dengan redaksi, Minggu (24/1).

Bukan soal tujuan dari utang yang dipermasalahkan Iwan Sumule. Namun soal tata kelola uang negara yang tidak dimaksimalkan oleh menkeu berpredikat terbaik dunia itu.

Pasalnya, negara masih memiliki dana sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 234,7 triliun. Data ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani gagal memaksimalkan dana yang ada dan selalu menjadikan utang sebagai pilihan.

“Dari data yang ada, terdapat Silpa Rp 234,7 triliun anggaran di Tahun lalu, tapi masih saja menambah utang. Ini menunjukan anggaran ratusan Triliun tersebut tidak dimanfaatkan maksimal. Cara kelola tak benar,” tegas Iwan Sumule.

Berita Lainnya

Nasional

Pemerintah Harus Berikan Dukungan Maksimal Pemilu Serentak 2024, Anwar Hafid: Khususnya Anggaran

Nasional

Mantu Luhut Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad, Legislator Demokrat: Jangan Lagi Berpatokan Cara-cara Kuno

Nasional

Didatangi Waketum, Ketua Demokrat Lampung Sampaikan Tiga Laporan

Nasional

Legislator Kalteng Ini Geram Edi Mulyadi Sebut Kalimantan Tempat Jin Buang Anak

Nasional

ZA Hadir, Warga dan SAD di Pelepat Dapat Pengobatan Gratis

Nasional

Marwan Cik Asan Ingin Kejayaan Demokrat di Lampung Bisa Diraih Kembali

Nasional

Arteria Dahlan Singgung Penggunaan Bahasa Sunda, Dede Yusuf Beri Balasan Menohok

Nasional

Program Rehabilitas Narkoba Jadi Ajang Bisnis Aparat Penegak Hukum, Komisi III DPR: Ada Sikap Banci dari Negara Terhadap Penyalagunaan Narkotika

Berita: Nasional - Pemerintah Harus Berikan Dukungan Maksimal Pemilu Serentak 2024, Anwar Hafid: Khususnya Anggaran •  Nasional - Mantu Luhut Mayjen Maruli Jadi Pangkostrad, Legislator Demokrat: Jangan Lagi Berpatokan Cara-cara Kuno •  Nasional - Didatangi Waketum, Ketua Demokrat Lampung Sampaikan Tiga Laporan •  Nasional - Legislator Kalteng Ini Geram Edi Mulyadi Sebut Kalimantan Tempat Jin Buang Anak •  Nasional - ZA Hadir, Warga dan SAD di Pelepat Dapat Pengobatan Gratis •  Nasional - Marwan Cik Asan Ingin Kejayaan Demokrat di Lampung Bisa Diraih Kembali •  Nasional - Arteria Dahlan Singgung Penggunaan Bahasa Sunda, Dede Yusuf Beri Balasan Menohok •  Nasional - Program Rehabilitas Narkoba Jadi Ajang Bisnis Aparat Penegak Hukum, Komisi III DPR: Ada Sikap Banci dari Negara Terhadap Penyalagunaan Narkotika •