Benny K Harman Soroti Soal Pemberian Amnesti

Selasa, 16 Februari 2016 00:00

fraksidemokrat.org—Jakarta. Anggota Dewan Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman mempertanyakan   kepentingan negara dalam pemberian amnesti. ‘’Mengenai pemberian ammesti kasus di Papua,  memang Komisi III telah ditugaskan oleh pimpinan dewan untuk memberikan pertimbangan terkait permintaan Presiden. Hal ini mengacu dari UU Sementara tahun 1949. Untuk Menkopolhukam, apa kepentingan negara dalam kasus pemberian amnesti di Papua?’’ kata Benny saat Rapat Kerja Gabungan Komisi I dan Komisi III dengan Menko Polhukam beserta jajarannya, Senin (15/2).

Dalam rapat kerja gabungan Komisi I dan Komisi III dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan beserta jajarannya, yang juga dihadiri oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Kapolri Badrodin Haiti, dan Kejagung M. Prasetyo, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon.

Lalu, ‘’Apakah tidak ada efek negatif ke depannya? Apakah dalam memberikan amnesti harus meminta persetujuan bagi pihak yang melakukan tindak pidana? Apakah ini tahanan politik atau tahanan kriminal biasa? ‘’ lanjut Benny.

Menurut Benny, perlu juga dibuat ke depannya tentang Perpres mengenai kekuasaan presiden dalam memberikan ammesti. ‘’Jangan sampai masih saja menggunakan UU tahun 1954 yang sudah tidak up to date,’’ tambah Benny.

Benny juga menyoroti rencana amnesti Din Minimi, pimpinan kelompk bersenjata Aceh. ‘’Saya setuju dalam rangka pemberian amnesti, jangan hanya dilihat sisi positifnya. Sisi negatifnya harus juga dilihat, harus seimbang antar keduanya. Jangan motivasinya hanya untuk mencari popularitas. Karena ingin mendapatkan pujian dari Internasional, bukannya mengurangi masalah malah menambah masalah.’’

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan juga menyampaikan agar pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pemberian amnesti kepada Din Minimi dan kelompoknya. Argumennya antara lain, bahwa hal itu bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomer 22 tahun 2005. Din Minimi beserta kelompoknya telah melakukan gerakan separatis yang menggunakan senjata. Padahal dalam Perpres tersebut disebutkan amnesti tidak berlaku pada mereka yang menggunakan sejata.

“Mereka terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menggunakan senjata, dan Din Minimi itu termasuk di dalamnya. Jadi amnesti tidak bisa diberlakuka untuk mereka yang terlibat dalam GAM dengan menggunakan senjata,” demikian antara lain, dikatakan TB Hasanuddin dari Komisi I DPR RI.

Dalam keputusan presiden tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM pada poin keempat disebutkan bahwa, Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan GAM, atau terlibat dalam GAM dengan menggunakan senjata setelah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini. (media fpd/ dpr.go.id)

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •