Rabu, 22 April 2020 06:57

DY

 

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan program pelatihan daring dalam kartu prakerja tidak boleh jalan terus. Pernyataan itu disampaikan Dede saat merespons pengunduran diri Adamas Syah Belva Delvara dari jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk diketahui, salah satu dari delapan perusahaan yang dilibatkan memberi pelatihan daring dalam program kartu prakerja adalah Ruangguru yang merupakan milik Adamas Belva Syah. 

"Menurut saya mundurnya Belva ini bijak bagi Belva, tapi proyek tak boleh jalan terus," kata Ketua DPP Demokrat itu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4).

Dede menilai jika program pelatihan lewat kartu prakerja dilanjutkan, sama saja artinya memberi keuntungan terhadap perusahaan milik Belva, Ruangguru. Aplikator ruang guru diketahui dipilih pemerintah menjadi salah satu mitra yang akan memberi pelatihan daring pada program yang ditujukan mengurangi dampak krisis pandemi virus corona.

Bukan hanya itu, Dede juga mengatakan dengan meneruskan program pelatihan kartu prakerja, pemerintah artinya terus melanjutkan pemberian proyek tanpa tender kepada delapan perusahaan. Ia juga mengatakan program tersebut mengabaikan belasan ribu lembaga pelatihan yang telah menjadi mitra kerja pemerintah selama bertahun-tahun untuk mencetak pekerja terlatih di Indonesia. "Ada 19 ribu lembaga pelatihan kerja mitra pemerintah yang tidak dilibatkan dan (tidak) mendapat dukungan sama sekali, padahal selama bertahun-tahun sudah mencetak pekerja dengan memberikan pelatihan (dan) kursus baik secara langsung maupun online," ujar pria yang menjadi anggota DPR dari Dapil Jawa Barat II tersebut.

Dede mengatakan pemerintah seharusnya menggunakan mitra kerja selama ini yakni lembaga kursus pelatihan dan lembaga pendidikan keterampilan dalam melaksanakan program Kartu Prakerja. Menurutnya, mitra-mitra pemerintah itu telah bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan memiliki pengajar yang sesuai dengan dunia industri. "Seharusnya gunakan mitra pemerintah selama ini yaitu lembaga kursus pelatihan dan lembaga pendidikan keterampilan yang sudah bersertifaksi BNSP berakreditasi dan pengajarnya yang sudah link and match dengan dunia industri," tuturnya.

Mantan Wagub Jabar itu menambahkan anggaran Rp20 triliun yang digelontorkan pemerintah dalam program kartu prakerja sebaiknya diubah menjadi bantuan ekonomi atau kompensasi kerja. Menurutnya, pemerintah bisa mengalihkan anggaran itu untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Anggaran Rp20 triliun daripda jadi pelatihan online berbiaya mendingan jadi kompensasi kerja. Bentuknya bisa paket belanja sembako di gerai yang ditunjuk penerintah," kata Dede. "Saya yakin DPR akan setuju dengan sistem back up rakyat lewat konteks itu, jadi bukan prakerja tapi kompensasi kerja," imbuh Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut.

Sebelumnya,  Belva mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya, Selasa (21/4). Informasi tersebut mulanya disampaikan Belva melalui akun instagram pribadinya, @belvadevara dan juga surat terbuka kepada publik. Belva yang juga CEO ruangguru tersebut mengaku telah membuat surat pengunduran dirinya sejak 15 April 2020, dan disampaikan kepada Jokowi dua hari kemudian.

"Telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020," ujar Belva kemarin. Kartu Prakerja diketahui menuai kritik karena pelibatan sejumlah platform digital dalam pelaksanaannya.

Berita Lainya

Nasional

Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal

Nasional

Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal

Nasional

Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Berita: Nasional - Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal •  Nasional - Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal •  Nasional - Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK •  Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •