Kamis, 11 Juni 2020 19:28 0

DEDE YUSUF

SAAT ini, semua lembaga pendidikan di Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK sedang melakukan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020-2021. Pemerintah berencana memulai tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020.

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat H. Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan, pembahasan menghadapi tahun ajaran baru sempat melewati perdebatan dengan sejumlah pihak. Di antaranya, pihaknya sempat menerima masukan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan pihak lainnya.

"Pemerintah mengatakan pada 13 Juli 2020 mendatang, tahun ajaran baru dimulai. Tentunya kita harus mengetahui apakah 13 Juli itu, kegiatan belajarnya dengan cara tatap muka langsung atau masih menggunakan media daring," tutur Dede saat melakukan kegiatan reses di SMPN 1 Baleendah, Kabupaten Bandung, Selasa (9/6/2020).

"Setelah dengar pendapat dan masukan dari berbagai pihak, kalau belum zona hijau jangan coba-coba melaksanakan tatap muka dalam pendidikan tahun ajaran baru," tegas dia.

Ia mengatakan, sekolah dalam tahun ajaran baru di lokasi yang belum zona hijau, proses pendidikannya tetap dilaksanakan melalui media daring. Tentunya dengan catatan kesiapan infrastruktur jika sekolah tahun ajaran baru masih melalui media daring.

"Berikutnya jika ada sebuah daerah yang ditetapkan sudah zona hijau dan akan dilaksanakan sekolah tahun ajaran baru pada 13 Juli harus ada simulasi atau contoh. Misalnya, ada ujicoba anak sekolah yang masuk 30 persennya dulu, selain ada sif sekolah (belajar) di kelas. Misalnya, sebagian anak belajar di sekolah dan sebagian lagi belajar di rumah," tuturnya.

Dikatakannya, pentingnya ada simulasi sekolah tahun ajaran baru itu, khusus untuk di daerah zona hijau. Tetapi, anggota DPR RI yang sudah dua periode ini menjabat ini menilai di Jawa Barat tidak ada daerah yang masuk zona hijau dari pandemi Covid -19.

"Oleh karena itu, kesehatan menjadi nomor satu. Nah yang menjadi pertanyaan sekarang, kondisi ini (pandemi Covid-19) sampai kapan?" katanya.

Tentunya, kata dia, tetap harus ada simulasi, misalnya tatap muka bisa dilaksanakan pada Agustus 2020. Hal itu apabila PSBB oleh pemerintah setempat, mulai dari bupati dan gubernur misalnya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau pandemi Covid-19 itu sudah diangkat pada Juli 2020.

"Maka kami dari DPR RI akan mendesak Kementerian Pendidikan supaya penundaan satu bulan untuk melakukan tatap muka anak didik di sekolah. Mengingat anak usia dibawah 15 tahun sangat rentan, termasuk orang di atas usia 60 tahun sangat rentan terpapar pandemi Covid-19," ujarnya.

Dede mengatakan, pemerintah pun belum bisa mengungkapkan sampai kapan pandemi Covid-19 ini berakhir. Pasalnya, curva pandemi Covid-19 di beberapa daerah masih ada yang mengalami naik turun.

"Artinya, catatan kami dari DPR RI, setelah satu bulan pandemi Covid-19 diangkat, misalnya bulan Agustus 2020. Kemudian harus ada simulasi adaptasi kebiasaan baru (AKB)," ucapnya didampingi Ketua Imah Rancage, Saeful Bachri.

Hari ini, Dede juga melakukan kunjungan kerja ke SDN Korpri 2 Baleendah, selanjutnya ke SMAN 1 Baleendah dan SMKN 3 Baleendah guna melakukan pertemuan dengan para kepala sekolah, para guru dan koordinator wilayah Kecamatan Baleendah dalam membahas PPDB dan tahun ajaran baru di tengah pandemi Covid-19.


Berita Lainya

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Nasional

Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional

Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK

Nasional

Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020

Berita: Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •  Nasional - Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 •  Nasional - Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK •  Nasional - Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020 •