Selasa, 09 Juni 2020 05:42

mpr

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meningatkan kembali agar Pemerintah meneladani gerakan dua Prajurit TNI AL asal Maumere. Keduanya dengan ikhlas menyumbangkan gaji dan THR-nya untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak Pandemi Covid-19 di Maumere, Nusa Tenggara Timur.

Bukan hanya di Maumere, prajurit TNI di Kalimantan Timur juga menyumbangkan gajinya untuk biaya pembuatan alat pembersih uang agar bebas dari virus Corona. Alat ini disumbangkan kepada masyarakat yang berjualan di pasar-pasar tradisional. Juga ada Prajurit TNI di Jawa TEngah yang rela berkeliling membagikan sembako gratis kepada masyarakat miskin dari uang gajinya.

Berbagai gerakan yang lahir dari keikhlasan rakyat, organisasi masyarakat dan Partai Politik seperti Partai Demokrat sudah memberikan sumbangan kepada Rakyat Rp 191 Milliar harus menjadi teladan kita bersama dengan uang pribadi mereka membantu Rakyat secara ikhlas.

Bagaimana dengan Pemerintah? Dengan menggunakan uang rakyat yang diambil dari APBN yang sudah dianggarkan lagi mencapai angka Rp. 677.2 triliun, ternyata belum maksimal, belum erdistribusi merata.

Wakil Ketua MPR berpesan kepasa pemerintah agar menunjukan teladan dan keterbukaan dalam mengelola anggaran dan bangsa yang besar ini. Beberapa catatan merah terkait kebikajan pemerintah. Iuran BPJS yang telat dibatalkan kenaikannya oleh Mahkamah Agung (MA) kenbali dinaikan oleh Pemerintah.

Catatan lain, harga premium BBM tetap artinya Pemerintaj mengambil keuntungan dari Rakyat karena harga minyak mentah dunia sangat tertekan sehingga sejumlah negara menurunkan harga bahanbakar minyak (BBM) sampai 50 persen. Kebijakan listrik katanya memberikan potongan sampai 50% tapi belum merata bahkan tarif listrik golongan lainnya dinaikan sangat luar biasa tingginya sampai 300% secara sepihak tanpa sosialisasi.

Demikian juga dengan potongan gaji pegawai dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3% yang dilakukan pemerintah di tengah ketidakpastian dan kontraksi ekonimi Rakyat akibat Covid 19.

Stimulus ekonomi UMKM yang digelontorkan Pemerintah juga belum dirasakan masyarakat secara maksimal dan merata. Angkanya yang mencapai Rp.70,1 triliun.

Bantuan sosial yang tidak merata dan salah sasaran bahkan memicu perselisihan baru di tengah masyarakat. Harga-harga kebutuhan pokok di perkotaan pun naik disebabkan distribusi pangan dari desa terganggu. Tax ratio dinaikan dan utang yang mencapai angka diatas Rp.6.316 triliun atau hampir 35% dari PDB. Sementara itu pengangguran dan kemiskinan semakin meroket tajam ditengah kesulitan masyarakat akibat Pandemi Covid-19. 

Wakil Ketua MPR RI mengingatkan kepada pemerintah memeperhatikan amanat UUD NRI 1945 Pasal 33. Bahwa semua kebijakan pemerintah harus diarahkan semata-mata demi kemakmuran rakyat. Pemerintah harus lebih peka, teliti, dan memperhatikan defisit APBN semakin melebar mencapai 6,34 persen atau Rp. 1.039,2 triliun. Apakah Defisit yang sangat besar ini untuk pembiayaan stimulasi ekonomi Rakyat? kalau ya Kenapa Pemerintah masih tega Rakyat jadi sumber utama Pendapatan?? Sementara Rakyat di semua golongan menjalani kualitas kehidupan semakin menurun bahkan menjerit kesulitan.  

Berita Lainya

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Nasional

Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional

Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK

Nasional

Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020

Berita: Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •  Nasional - Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 •  Nasional - Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK •  Nasional - Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020 •