Beda Pendapat Antar Menteri soal PPKM Darurat Buat Masyarakat Kebingungan

Senin, 19 Juli 2021 15:30

PPKM

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyayangkan pola komunikasi yang buruk antara menteri di jajaran Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Menteri Kabinet Indonesia maju terkesan memiliki pandangan dan kebijakan yang berbeda-beda dalam menangani pandemi COVID-19, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Terbaru, para menteri berbeda pandangan dalam menyikapi rencana perpanjangan PPKM Darurat. Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut semakin lama kebijakan ini berlanjut tentu akan mengganggu perekonomian.

Hal ini berbeda dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy yang justru memastikan adanya perpanjangan PPKM Darurat sampai akhir Juli 2021 sebagaimana hasil putusan dalam Rapat Terbatas.

"Masyarakat menanti-nanti kelanjutan dari kebijakan PPKM Darurat, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Termasuk, apa kebijakan selanjutnya apabila dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Namun, para menteri malah berbeda pandangan soal perpanjangan PPKM Darurat," ujar Syarief dalam keterangannya, Sabtu (17/7/2021).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menekankan perbedaan pandangan wajar saja. Namun seharusnya disampaikan dalam forum internal kabinet.

"Perbedaan pandangan memang hal yang wajar. Akan tetapi, harusnya tidak disampaikan secara langsung ke publik sehingga masyarakat tidak percaya atas keseriusan Pemerintah dalam menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia," jelas Syarief Hasan.

Dia mendorong adanya pembahasan internal antara Menteri Kabinet Indonesia Maju. Baru kemudian hasil kesepakatan bisa disampaikan ke publik.

"Berbeda pendapat harus ditempatkan pada tempatnya. Harusnya, para menteri sepakat dulu dengan satu pandangan, baru disampaikan ke publik yang harap-harap cemas dengan kondisi darurat COVID-19 ini semakin mencemaskan," katanya.

Syarief Hasan pun meminta agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi jajarannya. Dengan begitu bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi sehingga masyarakat tetap percaya dengan segala kebijakan yang diambil Pemerintah. Namun, bagaimana masyarakat percaya jika muncul perbedaan pendapat antar menteri ataupun pembantu Presiden lainnya di depan publik?" tandasnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas. Utamanya terkait alternatif perpanjangan pelaksanaan PPKM Darurat demi menekan laju penyebaran COVID-19.

"Jika memang diperpanjang, Pemerintah harus tegas sembari segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan. Jika tidak dilanjutkan, Pemerintah harus segera menyiapkan alternatif kebijakan yang bisa menekan laju COVID-19, khususnya di daerah zona merah," pungkasnya.

Berita Lainnya

Nasional

Demokrat Ajak Kawal Pemilu 2024

Nasional

Buntut Soal Pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto, Benny K Harman Tawarkan 4 Opsi, Salah Satunya Presiden Tidak Terbitkan Keppres

Nasional

Puluhan Peserta Jaringan Hero Center Ikuti Diklatsar

Nasional

Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam

Nasional

Santoso: F-PD Siap Lakukan Perubahan dan Perbaikan

Nasional

BKSAP DPR Harap Parlemen Uni Eropa Lebih Membuka Diri Kerja Sama dengan Indonesia

Nasional

Pertanyakan Anggaran hingga Sosok Setara Dirjen, Komisi X Tagih Output ‘Tim Bayangan’ Nadiem Makarim

Nasional

Gas Melon Mau Diganti Kompor Induksi, Legislator Demokrat: Bagaimana Nasib Pedagang Kaki Lima?

Berita: Nasional - Demokrat Ajak Kawal Pemilu 2024 •  Nasional - Buntut Soal Pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto, Benny K Harman Tawarkan 4 Opsi, Salah Satunya Presiden Tidak Terbitkan Keppres •  Nasional - Puluhan Peserta Jaringan Hero Center Ikuti Diklatsar •  Nasional - Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam •  Nasional - Santoso: F-PD Siap Lakukan Perubahan dan Perbaikan •  Nasional - BKSAP DPR Harap Parlemen Uni Eropa Lebih Membuka Diri Kerja Sama dengan Indonesia •  Nasional - Pertanyakan Anggaran hingga Sosok Setara Dirjen, Komisi X Tagih Output ‘Tim Bayangan’ Nadiem Makarim •  Nasional - Gas Melon Mau Diganti Kompor Induksi, Legislator Demokrat: Bagaimana Nasib Pedagang Kaki Lima? •