Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan"

Senin, 14 Juni 2021 12:25

pak putu

Keinginan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako, lembaga pendidikan, ibu bersalin (melahirkan) panen protes dan kritikan. 

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Dapil Bali Putu Supadma Rudana (PSR) menilai kebijakan pemerintah sangat tidak berempati terhadap masyarakat yang sedang kesulitan di tengah Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Supadma Rudana pun mendesak pemerintah batalkan rencana pungutan pajak yang menguliti rakyat.

Pemerintah bukan mencari solusi atas kesulitan rakyat, tetapi menguliti rakyat dengan rencana pungutan pajak di berbagai sektor yang sangat mendasar dan menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Menurut Wakil Sekjen Partai Demokrat ini, seharusnya pemerintah berempati kepada rakyatnya yang sedang dalam kondisi sulit dan susah.
"Harusnya fokus kepada pemulihan perekonomian rakyat di pedesaan. Ini seyogyanya menjadi fokus point pemerintah, bukan memberatkan lagi dengan pajak sembako, ibu bersalin dan juga sektor pendidikan yang mana nantinya menyebabkan ketiga sektor dasar dan juga lainnya akan meningkat harga dan biayanya juga akan mendorong inflasi dan menurunkan kemampuan atau daya beli masyarakat," sentil Supadma Rudana.

Supadma Rudana juga menilai kebijakan pemungutan pajak ini adalah sebetulnya, mendorong kenaikan harga yang terselubung yang akan mengakibatkan ketiga sektor ini akan meningkatkan biaya dan harga. Sehingga juga menimbulkan domino efek kepada sektor sektor lainnya.

"Jka pemerintah kesulitan karena berbagai kelalaian dan kegegabahan investasi infrastruktur dan hutang, janganlah membebani rakyat untuk membiayai kesalahan prioritas pemerintah," tegas Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali ini.
Bagi Supadma Rudana, kondisi rakyat sedang susah dan berat,  belum memperoleh pekerjaan, juga kondisi keuangan dan ekonomi masyarakat di desa- desa sedang berat. Sehingga janganlah dibuat susah lagi dengan kebijakan pemerintah yg dikeluarkan menteri Keuangan.
"Keberpihakan negara kepada rakyat harus direalisasikan seperti yang didengung-dengungkan selama ini. Kebijakan publik malah bertolak belakang dengan praktek di lapangan," sindirnya.

Supadma Rudana menyebutkan penaikkan pajak dimana -mana dan diberbagai sektor menunjukkan beratnya posisi keuangan pemerintah yang melakukan investasi, tanpa melihat kemampuan keuangan negara dan mengantisipasi kemampuan penerimaan negara. Pengelolaan keuangan negara harusnya menggunakan prinsip  kehati-hatian dan penuh antisipasi tentang kondisi dunia kedepan. 

"Pemerintah jangan hanya memikirkan jangka pendek melakukan investasi ugal -ugalan tanpa melihat kemampuan. Sehingga hasilnya justru bukan insentif yang rakyat nikmati, tapi pajak yg terus meningkat dan disektor -sektor yang menyentuh lapisan rakyat terbawah. Jangan rakyat terbawah yang menjadi korban hutang negara," pungkasnya.(BB).

Berita Lainnya

Nasional

Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi

Nasional

Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan

Nasional

Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro!

Nasional

Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama

Nasional

Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan'

Nasional

Tenaga Kesehatan Menjerit dan Jiwa Masyarakat Terancam, Politisi Demokrat: Pusat Jangan Main-main, Segera Drop Anggaran untuk Kebutuhan Daerah Hadapi Covid-19

Nasional

Karutan Depok Tersangka Narkoba, Anggota DPR Ingatkan soal Nusakambangan

Santoso Minta Polri Tindak Tegas Kartel Kremasi Jenazah Covid-19

Berita: Nasional - Politisi Demokrat, Sartono Berbagi Hewan Kurban Disaat Pandemi •  Nasional - Sartono Bagikan Puluhan Terop dan Ribuan Kursi ke Warga Ponorogo dan Pacitan •  Nasional - Polemik Revisi Statuta UI Makin Panas, Partai Demokrat: Berhentikan Rektor UI Ari Kuncoro! •  Nasional - Rektor Rangkap Jabatan, Statuta UI Diubah, Bramantyo Sebut 3 Masalah Utama •  Nasional - Statuta UI Dirombak, Independensi Kampus dalam 'Gangguan' •  Nasional - Tenaga Kesehatan Menjerit dan Jiwa Masyarakat Terancam, Politisi Demokrat: Pusat Jangan Main-main, Segera Drop Anggaran untuk Kebutuhan Daerah Hadapi Covid-19 •  Nasional - Karutan Depok Tersangka Narkoba, Anggota DPR Ingatkan soal Nusakambangan •  - Santoso Minta Polri Tindak Tegas Kartel Kremasi Jenazah Covid-19 •