Bahrum Daido UU TAPERA Membantu MBR

Selasa, 23 Februari 2016 00:00

fraksidemokrat.org—Jakarta. “Tapera ini sebagai jaminan sekaligus kewajiban negara untuk memberikan rumah yang layak bagi masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).” Demikian disampaikan Bahrum Daido, anggota Komisi V DPR dari FPD yang juga anggota Pansus TAPERA DPR RI, di Gedung MPR/DPR (23/02/2016).

RUU Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) baru saja disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/02/2016) menjadi UU Tapera. UU ini diharapkan  menjadi payung hukum terkait tabungan perumahan yang komprehensif dan integratif demi terwujudnya penyediaan perumahan sesuai jangkauan kemampuan masyarakat. UU ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara pekerja, pemberi kerja, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam penyediaan program pembiayaan jangka panjang yang terjangkau oleh masyarakat.

‘’Semangatnya jelas, menjadi paying hukum yang sangat memperhatikan azas-azas keterjangkauan, berkeadilan dan gotong-royong (law of large number) yang merupakan dasar bagi penyelenggaraan skema tabungan perumahan yang berkelanjutan,’’ kata Bahrum.

Pasal 18 ayat 1, dinilai sebagai ruh dari UU Tapera ini. “Katakan,  Pemberi Kerja wajib membayar simpanan yang menjadi kewajibannya dan memungut simpanan yang menjadi kewajiban pekerjanya yang menjadi peserta,” kata Bahrum, sebagaimana disampaikannya dalam Rapat Paripurna.

Masih menurut politisi PD ini, UU Tapera sebagai usul inisiatif DPR RI memiliki dampak positif dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.  Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi peserta.

Selanjutnya, pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan, memberikan kemudahan, bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat. ‘’Aspek-aspek ini harus menjadi satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Karena intinya, UU Tapera ini merupakan pengejawantahan dari  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H yang berbunyi “setiap warga negara berhak memiliki rumah yang layak dan itu sebagai hak asasi manusia,” pungkas Bahrum. (al/ media-fpd)

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •