Anwar Hafiz Nilai Pemerintah Kewalahan Tangani Covid-19

Selasa, 12 Januari 2021 09:35

Anwar

Situasi akibat Covid-19 saat ini menunjukkan pemerintah kewalahan. Pemerintah terlihat tidak menggerakkan birokrasi secara sistematis dan fungsional sesuai tupoksi masing-masing dalam penanganan pandemi.

Demikian ditegaskan anggota Komisi IX dari FPD, Anwar Hafid dalam Rapat Paripurna DPR (11/1/2021) yang dihadiri anggota DPR baik secara fisik maupun virtual. Menurutnya, ‘’Pemerintah tidak melaksanakan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara konsekuen. Pemerintah terkesan tidak memiliki rencana aksi yang jelas dan sistematis.’’

Sebelumnya, Anwar menegaskan bahwa positivity rate harian kasus Covid-19 di Indonesia naik mencapai 30,4 persen pada Minggu, 10 Januari 2021. Data harian positivity rate Indonesia ini sudah enam kali lipat melebihi standar yang ditetapkan WHO, yakni sebesar 5 persen.

‘’Kasus positif Covid-19 ini juga belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, bahkan pada 8 Januari lalu mancapai rekor kasus baru tertinggi sebanyak 10.617 kasus konfirmasi psositif Covid-19,’’ katanya.

Anwar juga menyatakan prihatin karena pasien Covid-19 yang meninggal dunia terus bertambah. Tapi bagaimana pun, harus disampaikan bahwa situasi ini mengindikasikan kegagapan pemerintah yang tak kunjung berakhir dalam menangani pandemi.

‘’Penunjukan beberapa menteri sebagai penanggungjawab, menunjukkan tata kerja yang tumpang tindih dan lemahnya manajemen penanggulangan krisis. Pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengedepankan penanggulangan masalah kesehatan karena mementingkan stimulus ekonomi,’’ kata Anwar.

Anwar juga menyoroti sikap pemerintah dalam menggunakan istilah kebijakan terkait penanganan Covid-19. ‘’Berbeda-beda dan berubah-ubah. Padahal masalahnya tetap sama. Pemerintah bersilat istilah dengan penetapan PPKM setelah sebelumnya PSBB, apakah untuk menghindari "berskala besar" yang bertujuan menyelamatkan ekonomi?’’ tegas Anwar.

‘’Saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hal utama yang wajib dikedepankan,’’ tambahnya.(***)

 

Berita Lainya

Nasional

Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain

Nasional

Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit

Nasional

Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak

Nasional

Ibas Kritisi Bantuan UMKM

Nasional

Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi

Nasional

Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat

Nasional

Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran

Nasional

Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020

Berita: Nasional - Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain •  Nasional - Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit •  Nasional - Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak •  Nasional - Ibas Kritisi Bantuan UMKM •  Nasional - Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi •  Nasional - Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat •  Nasional - Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran •  Nasional - Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020 •