Anwar Hafid: Pemerintah Harus Pastikan Vaksin Covid-19 Aman

Rabu, 06 Januari 2021 15:22

anwar (1)

Anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus bisa meyakinkan masyarakat dan bertanggung jawab penuh atas segala risiko yang mungkin ada dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nanti.

“Hal ini penting karena vaksin Sinovac sejak kedatangan sampai distribusinya penuh tanda tanya karena belum diketahui secara rinci cocok atau tidaknya vaksin tersebut bagi masyarakat Indonesia. Karena dari apa yang saya ketahui vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis," ujarnya, Rabu (6/1/2021).

Kedua, lanjut politikus Partai Demokrat ini, sampai saat ini Emergency Use of Authorization (EUA) dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga belum dikeluarkan. "Bagaimana kita akan melakukan vaksinasi, jika standar EUA vaksin tersebut belum ada?" katanya.

Karena itu, menurut Anwar Hafid, BPOM mesti mengedepankan profesionalisme dalam urusan vaksin, serta jangan terpengaruh terhadap tekanan-tekanan politik atau target waktu yang justru membahayakan kesehatan masyarakat.

"Karena jika terjadi implikasi buruk kepada rakyat akibat vaksin, BPOM dan Kementerian Kesehatan adalah pihak yang paling bertanggung jawab," tuturnya.

Di sisi lain, Anwar Hafid mengapresiasi langkah cepat pemerintah. Kendati begitu, hal yang harus diingat, vaksin menyangkut keselamatan dan nyawa rakyat maka dua standar tersebut harusnya segera diselesaikan dan dipastikan.

 

Berita Lainya

Nasional

Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain

Nasional

Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit

Nasional

Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak

Nasional

Ibas Kritisi Bantuan UMKM

Nasional

Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi

Nasional

Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat

Nasional

Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran

Nasional

Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020

Berita: Nasional - Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain •  Nasional - Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit •  Nasional - Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak •  Nasional - Ibas Kritisi Bantuan UMKM •  Nasional - Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi •  Nasional - Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat •  Nasional - Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran •  Nasional - Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020 •