Anwar Hafid Dorong Perbaikan UU Ciptaker Secara Komprehensif Sesuai Tujuan Bernegara

Senin, 29 November 2021 10:42

pak anwar (2)

Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Undang-Undang Omnibus Law dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Jika tidak diperbaiki, UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.

Menanggapi hal tersebut, Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR RI Anwar Hafid menegaskan, putusan MK membuktikan bahwa proses legislasi UU Cipta Kerja sejak awal memang penuh tanda tanya.

Salah satunya karena proses revisi berlangsung sangat cepat dan atau terburu-buru.

"Akhirnya ini tidak sempurna atau jauh dari sempurna. Ini bukti dari keterburu-buruan kebijakan pemerintah," tegas Anwar Hafid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/11/2021).

Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) itu menyatakan, sejak proses pengajuan Partai Demokrat menentang proses revisi.

Dengan bahasa yang lebih halus, Demokrat meminta agar Pemerintah untuk mempertimbangkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.

"Sejak awal sikap kami sangat jelas, meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan proses UU Cipta Kerja termasuk regulasi yang ada," kata dia. 

Dengan adanya putusan MK, Anwar Hafid berharap Pemerintah dan DPR dalam waktu dekat segera membicarakannya untuk kemudian diambil langkah strategis dengan melakukan revisi secara komprehensif terkait UU Cipta Kerja.

Dengan titik tekan, yaitu sesuai dengan tujuan bernegara.

Dimana kesejahteraan, keadilan dan keberpihakan semata ditujukan kepada Rakyat Indonesia sepenuh hati. 

"Revisi komprehensif agar sesuai dengan tujuan kita bernegara yaitu untuk kesejahteraan dan keberpihakan negara kepada rakyat indonesia," kata Anwar Hafid.

Sekedar diketahui, Ketua MK Anwar Usman menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Cipta Kerja juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Dalam amar putusannya, disebutkan UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk Undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR memperbaiki pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut. (*)

( sumber : timesindonesia.co.id )

Berita Lainnya

Nasional

Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Demokrat Tak Toleransi Tindakan Koruptif

Nasional

Legislator Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap Pelaku Penendang Sesajen

Nasional

Target Sejahterakan Rakyat, Legislator Demokrat Beber Keuntungan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua

Nasional

Anggota DPR Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Satelit Kemhan: Harus Berani!

Nasional

PD Singgung Sosok SBY soal Pembahasan RUU IKN: Harus Hati-hati

Nasional

Sartono Hutomo Prihatin Indonesia Melimpah Batubara Tapi Hanya Punya Cadangan Seminggu

Nasional

Sejumlah Distrik Diterjang Banjir, William Wandik: Layak Penguatan Mitigasi Bencana

Nasional

Pesan PD ke Ferdinand soal Penahanan: Itu Konsekuensi, Tak Bisa Dihindari

Berita: Nasional - Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Demokrat Tak Toleransi Tindakan Koruptif •  Nasional - Legislator Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap Pelaku Penendang Sesajen •  Nasional - Target Sejahterakan Rakyat, Legislator Demokrat Beber Keuntungan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua •  Nasional - Anggota DPR Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Satelit Kemhan: Harus Berani! •  Nasional - PD Singgung Sosok SBY soal Pembahasan RUU IKN: Harus Hati-hati •  Nasional - Sartono Hutomo Prihatin Indonesia Melimpah Batubara Tapi Hanya Punya Cadangan Seminggu •  Nasional - Sejumlah Distrik Diterjang Banjir, William Wandik: Layak Penguatan Mitigasi Bencana •  Nasional - Pesan PD ke Ferdinand soal Penahanan: Itu Konsekuensi, Tak Bisa Dihindari •