Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika, Apresiasi langkah BPJS Kesehatan

Senin, 08 April 2024 12:40

ibu aliyah dpr

Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham mengapresiasi langkah yang diterapkan BPJS Kesehatan menyiapkan posko pelayanan kesehatan gratis bagi para pemudik. Langkah BPJS itu dinilai sebagai upaya untuk menjamin kesehatan para pemudik.

“Kita apresiasi dan dukung selama itu bermanfaat bagi para pemudik pulang kampung,” kata Aliyah kepada wartawan, Minggu (7/4/2024)

Legislator Partai Demokrat ini juga berjanji akan memantau program kesehatan gratis yang diterapkan BPJS selama musim mudik ini.

“Kita juga akan memantau sejauh mana perkembangannya,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan dan masalah dalam program kesehatan gratis tersebut. Evaluasi dilakukan sebagai keberlanjutan program mudik tahun depan.

“Nanti Kita akan tetap melakukan evaluasi dan kami ikut memantau perkembangan sejauh mana dan juga keterlibatan dari pada pemerintah provinsi, kota dan kabupaten terkait pelayanan arus mudik yang dilaksanakan masyarakat menyambut Idul Fitri,” tegasnya.

Seperti diketahui, posko kesehatan gratis yang disiapkan BPJS Kesehatan di mulai pada 5-9 April 2024.

Posko ini disiapkan beberapa daerah seperti, di Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, Pelabuhan Merak, Banten, Rest Area Tol KM 88A Purwakarta, Rest Area Tol Ungaran KM 429A Jawa Tengah, Terminal Purabaya Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.

Sedangkan untuk Posko Mudik BPJS Kesehatan saat arus balik ditempatkan di Rest Area Banjaratma KM 260B Brebes, yang dimulai pada 13-15 April 2024.

Aliyah menambahkan, selain arus mudik Lebaran, dalam sosialisasi terkait JKN-KIS yang kini diberlakukan pemerintah untuk tahun 2024, kata dia, sudah ada 50 persen kesiapan Rumah Sakit di Indonesia menangani pasien peserta BPJS Kesehatan.

“Kami berharap ada timbal balik dari pihak pelayanan kesehatan dalam mengakomodir masyarakat, khususnya pasien yang sudah memiliki Kartu BPJS Kesehatan aktif dan tidak merasakan atau tidak dianaktirikan oleh pihak pihak pelayanan kesehatan tersebut,” katanya menegaskan.

Karena sesungguhnya, kata dia, pemerintah sudah mencanangkan bahkan mewajibkan semua warga negara harus menjadi bagian kepesertaan BPJS Kesehatan. Tentunya ini harus diperhatikan oleh pihak pemerintah sendiri, khususnya pelayanan kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

Masyarakat sudah mematuhi aturan tersebut dan menjadi kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tetapi, kalau tidak dibarengi atau ditunjang dengan pelayanan kesehatan, tentu masyarakat akan merasa tersia-siakan karena mereka sudah memperhatikan kewajibannya dan bisa menuntut haknya mereka,” pungkasnya. (Jim)

(sumber : beritabuana.co )


Berita Lainnya

Nasional

Evaluasi Sistem Pemilu Dinilai Relevan Dibahas Badan Pengkajian MPR

Nasional

DPR Dorong Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen

Nasional

Bukan Soal Jumlah, Keterlibatan Perempuan dalam Politik terkait Kualitas Kontribusi

Nasional

Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Pemberantasan Judol: Perketat Registrasi SIM Card

Nasional

Benny Harman Singgung Revisi UU Polri: Saya Usul Korlantas di Bawah Kemenhub

Nasional

Kebijakan Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Langkah Progresif untuk Pendidikan Indonesia

Nasional

Pemisahan Kementerian Pendidikan: Fokus Lebih Tajam, tapi Koordinasi Perlu Diperkuat!

Nasional

Raja Faisal Apresiasi Tanggung Jawab Kapolrestabes Semarang dan Evaluasi SOP Penggunaan Senjata Api

Berita: Nasional - Evaluasi Sistem Pemilu Dinilai Relevan Dibahas Badan Pengkajian MPR •  Nasional - DPR Dorong Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen •  Nasional - Bukan Soal Jumlah, Keterlibatan Perempuan dalam Politik terkait Kualitas Kontribusi •  Nasional - Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Pemberantasan Judol: Perketat Registrasi SIM Card •  Nasional - Benny Harman Singgung Revisi UU Polri: Saya Usul Korlantas di Bawah Kemenhub •  Nasional - Kebijakan Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Langkah Progresif untuk Pendidikan Indonesia •  Nasional - Pemisahan Kementerian Pendidikan: Fokus Lebih Tajam, tapi Koordinasi Perlu Diperkuat! •  Nasional - Raja Faisal Apresiasi Tanggung Jawab Kapolrestabes Semarang dan Evaluasi SOP Penggunaan Senjata Api •