Anggota Komisi IV DPR Ini Sebut Kebijakan KKP Tak Sesuai Dengan Penentuan Skala Prioritas, Kebijakan Apa?

Senin, 15 Februari 2021 07:14

BAMBANG PURWANTO

Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto menilai, penentuan prioritas anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama Dirjen Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya kurang berpihak pada kepentingan nelayan serta pembudidaya kecil. Hal itu tentu saja berbanding terbalik dengan arah Kebijakan Prioritas.

Selain itu, Legislator Asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah ini pun mempertanyakan urgensi kebijakan Dirjen Perikanan Tangkap terkait pengadaan kapal 30 Gros Ton (GT) untuk nelayan kecil. Sebab, kata Bambang, kebijakan tersebut tidak sesuai peruntukkannya seperti yang di atur dalam Undang-Undang.

"Menurut Undang-Undang No 7 tahun 2016, di katakan nelayan kecil itu adalah 3 GT sampai 10 GT, terus yang 30 GT untuk siapa?" tanya Bambang pada saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,di ruang rapat Komisi IV DPR beberapa waktu lalu.

Akan hal tersebut, Bambang pun mendorong agar peraturan Dirjen Perikanan Tangkap soal pengadaan kapal dengan bobot maksimal 30 GT ditinjau kembali.

"Alangkah baiknya ini di revisi, di alihkan ke Nelayan kecil yang sangat membutuhkan, tolong yang 30 GT di alihkan ke kapal ukuran 3 sampai 10 GT," harap Politikus Partai Demokrat itu.

"Kalau Nelayan besar cukup di berikan kemudahan ijin serta zona tangkap sudah mampu berkembang," sambungnya.

Sementara pada Ditjen Perikanan Budidaya, ungkap Bambang, ada anggaran yang sangat fantastis senilai Rp63 Milyar untuk mesin penyedot lumpur.

"Ini untuk siapa? lagi-lagi ini tentu kepentingan pembudidaya besar, coba digeser ke bioflok dapat banyak sehingga dapat membantu pembudidaya kecil yang sangat membutuhkan bantuan sesuai kebijakan Menteri yang sering disampaikan," tandasnya.

Selain itu, ungkapnya lagi, ada lagi alat mesin pakan 15 unit dg nilai 15 M.

"Ini untuk siapa harus jelas, padahal persoalan pakan yang mahal disebabkan bahan baku pakan sulit didapat mestinya Menteri fokus mencari solusi bahan pakan yang sulit, setelah itu baru di berikan mesin pakan, baru tepat," tegasnya.

Secara keseluruhan Bambang Purwanto mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, di saat anggaran sangat terbatas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan mendorong budidaya dan para nelayan sekaligus untuk ketahanan Pangan Nasional sangatlah tepat.

"Akan tetapi Kebijakan yang baik harus didukung dengan penentuan skala prioritas anggaran yang tepat, cermat dan cerdas sesuai arah Kebijakan tidak asal-asalan," pungkasnya.

Berita Lainnya

Nasional

Bambang Purwanto: Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Turunannya Hancurkan Petani

Nasional

Legislator PD Kritik Sekjen DPR soal Gorden: Sense of Crisisnya Kurang!

Nasional

Legislator Demokrat Ingatkan ASN, Jangan Sampai WFH Dimanfaatkan Berdiam Diri di Rumah

Nasional

Jaring Bakat Sepakbola, Anak Buah AHY Gelar Turnamen Hero Cup 5

Nasional

Anggota DPR RI Sosialisasi 4 Pilar, Ini Keinginan IPSM Kota Cirebon

Nasional

Kang Hero & Hj Ratnawati Salurkan Ribuan Paket Sembako Kepada Masyarakat

Nasional

Respons Masinton Pasaribu, Anwar Hafid: Kita Harus Pastikan Proses Pemilu Tidak Boleh Terhambat

Nasional

Wakil Rakyat Harus Duduk di Karpet? Nanang Samodra, Tidak

Berita: Nasional - Bambang Purwanto: Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Turunannya Hancurkan Petani •  Nasional - Legislator PD Kritik Sekjen DPR soal Gorden: Sense of Crisisnya Kurang! •  Nasional - Legislator Demokrat Ingatkan ASN, Jangan Sampai WFH Dimanfaatkan Berdiam Diri di Rumah •  Nasional - Jaring Bakat Sepakbola, Anak Buah AHY Gelar Turnamen Hero Cup 5 •  Nasional - Anggota DPR RI Sosialisasi 4 Pilar, Ini Keinginan IPSM Kota Cirebon •  Nasional - Kang Hero & Hj Ratnawati Salurkan Ribuan Paket Sembako Kepada Masyarakat •  Nasional - Respons Masinton Pasaribu, Anwar Hafid: Kita Harus Pastikan Proses Pemilu Tidak Boleh Terhambat •  Nasional - Wakil Rakyat Harus Duduk di Karpet? Nanang Samodra, Tidak •