Anggota Komisi IV DPR Ini Sebut Kebijakan KKP Tak Sesuai Dengan Penentuan Skala Prioritas, Kebijakan Apa?

Senin, 15 Februari 2021 07:14

BAMBANG PURWANTO

Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto menilai, penentuan prioritas anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama Dirjen Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya kurang berpihak pada kepentingan nelayan serta pembudidaya kecil. Hal itu tentu saja berbanding terbalik dengan arah Kebijakan Prioritas.

Selain itu, Legislator Asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah ini pun mempertanyakan urgensi kebijakan Dirjen Perikanan Tangkap terkait pengadaan kapal 30 Gros Ton (GT) untuk nelayan kecil. Sebab, kata Bambang, kebijakan tersebut tidak sesuai peruntukkannya seperti yang di atur dalam Undang-Undang.

"Menurut Undang-Undang No 7 tahun 2016, di katakan nelayan kecil itu adalah 3 GT sampai 10 GT, terus yang 30 GT untuk siapa?" tanya Bambang pada saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,di ruang rapat Komisi IV DPR beberapa waktu lalu.

Akan hal tersebut, Bambang pun mendorong agar peraturan Dirjen Perikanan Tangkap soal pengadaan kapal dengan bobot maksimal 30 GT ditinjau kembali.

"Alangkah baiknya ini di revisi, di alihkan ke Nelayan kecil yang sangat membutuhkan, tolong yang 30 GT di alihkan ke kapal ukuran 3 sampai 10 GT," harap Politikus Partai Demokrat itu.

"Kalau Nelayan besar cukup di berikan kemudahan ijin serta zona tangkap sudah mampu berkembang," sambungnya.

Sementara pada Ditjen Perikanan Budidaya, ungkap Bambang, ada anggaran yang sangat fantastis senilai Rp63 Milyar untuk mesin penyedot lumpur.

"Ini untuk siapa? lagi-lagi ini tentu kepentingan pembudidaya besar, coba digeser ke bioflok dapat banyak sehingga dapat membantu pembudidaya kecil yang sangat membutuhkan bantuan sesuai kebijakan Menteri yang sering disampaikan," tandasnya.

Selain itu, ungkapnya lagi, ada lagi alat mesin pakan 15 unit dg nilai 15 M.

"Ini untuk siapa harus jelas, padahal persoalan pakan yang mahal disebabkan bahan baku pakan sulit didapat mestinya Menteri fokus mencari solusi bahan pakan yang sulit, setelah itu baru di berikan mesin pakan, baru tepat," tegasnya.

Secara keseluruhan Bambang Purwanto mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, di saat anggaran sangat terbatas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan mendorong budidaya dan para nelayan sekaligus untuk ketahanan Pangan Nasional sangatlah tepat.

"Akan tetapi Kebijakan yang baik harus didukung dengan penentuan skala prioritas anggaran yang tepat, cermat dan cerdas sesuai arah Kebijakan tidak asal-asalan," pungkasnya.

Berita Lainnya

Nasional

Sambut Ramadhan, TRH Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim

Nasional

Gelar FGD, Wakil Ketua MPR Tampung Aspirasi Akademisi Soal GBHN

Nasional

Wastam : Pengawasan Bantuan Harus Diperketat

Nasional

Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat, Marwan Dorong Pemerintah Maksimalkan Ruang Fiskal

Irwan Minta Pemerintah Konsisten Larang Mudik Lebaran

Nasional

Dhevy Bijak Gelar Doa Bersama Partai Demokrat

Nasional

Demokrat Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di NTB dan NTT

Nasional

Anggota DPR RI H Abdul Wahab Dalimunthe SH: Kader Demokrat Diminta Tetap Solid dan Tidak Terpengaruh dengan Manuver Politik Pihak Luar

Berita: Nasional - Sambut Ramadhan, TRH Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim •  Nasional - Gelar FGD, Wakil Ketua MPR Tampung Aspirasi Akademisi Soal GBHN •  Nasional - Wastam : Pengawasan Bantuan Harus Diperketat •  Nasional - Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat, Marwan Dorong Pemerintah Maksimalkan Ruang Fiskal •  - Irwan Minta Pemerintah Konsisten Larang Mudik Lebaran •  Nasional - Dhevy Bijak Gelar Doa Bersama Partai Demokrat •  Nasional - Demokrat Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di NTB dan NTT •  Nasional - Anggota DPR RI H Abdul Wahab Dalimunthe SH: Kader Demokrat Diminta Tetap Solid dan Tidak Terpengaruh dengan Manuver Politik Pihak Luar •