Anggota Komisi IV DPR Ini Sebut Kebijakan KKP Tak Sesuai Dengan Penentuan Skala Prioritas, Kebijakan Apa?

Senin, 15 Februari 2021 07:14

BAMBANG PURWANTO

Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto menilai, penentuan prioritas anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama Dirjen Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya kurang berpihak pada kepentingan nelayan serta pembudidaya kecil. Hal itu tentu saja berbanding terbalik dengan arah Kebijakan Prioritas.

Selain itu, Legislator Asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah ini pun mempertanyakan urgensi kebijakan Dirjen Perikanan Tangkap terkait pengadaan kapal 30 Gros Ton (GT) untuk nelayan kecil. Sebab, kata Bambang, kebijakan tersebut tidak sesuai peruntukkannya seperti yang di atur dalam Undang-Undang.

"Menurut Undang-Undang No 7 tahun 2016, di katakan nelayan kecil itu adalah 3 GT sampai 10 GT, terus yang 30 GT untuk siapa?" tanya Bambang pada saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,di ruang rapat Komisi IV DPR beberapa waktu lalu.

Akan hal tersebut, Bambang pun mendorong agar peraturan Dirjen Perikanan Tangkap soal pengadaan kapal dengan bobot maksimal 30 GT ditinjau kembali.

"Alangkah baiknya ini di revisi, di alihkan ke Nelayan kecil yang sangat membutuhkan, tolong yang 30 GT di alihkan ke kapal ukuran 3 sampai 10 GT," harap Politikus Partai Demokrat itu.

"Kalau Nelayan besar cukup di berikan kemudahan ijin serta zona tangkap sudah mampu berkembang," sambungnya.

Sementara pada Ditjen Perikanan Budidaya, ungkap Bambang, ada anggaran yang sangat fantastis senilai Rp63 Milyar untuk mesin penyedot lumpur.

"Ini untuk siapa? lagi-lagi ini tentu kepentingan pembudidaya besar, coba digeser ke bioflok dapat banyak sehingga dapat membantu pembudidaya kecil yang sangat membutuhkan bantuan sesuai kebijakan Menteri yang sering disampaikan," tandasnya.

Selain itu, ungkapnya lagi, ada lagi alat mesin pakan 15 unit dg nilai 15 M.

"Ini untuk siapa harus jelas, padahal persoalan pakan yang mahal disebabkan bahan baku pakan sulit didapat mestinya Menteri fokus mencari solusi bahan pakan yang sulit, setelah itu baru di berikan mesin pakan, baru tepat," tegasnya.

Secara keseluruhan Bambang Purwanto mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, di saat anggaran sangat terbatas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan mendorong budidaya dan para nelayan sekaligus untuk ketahanan Pangan Nasional sangatlah tepat.

"Akan tetapi Kebijakan yang baik harus didukung dengan penentuan skala prioritas anggaran yang tepat, cermat dan cerdas sesuai arah Kebijakan tidak asal-asalan," pungkasnya.

Berita Lainnya

Nasional

Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun

Nasional

Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif

Nasional

Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan

Nasional

Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh

Nasional

PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko

Nasional

BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir

Nasional

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian

Nasional

Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi

Berita: Nasional - Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun •  Nasional - Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif •  Nasional - Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan •  Nasional - Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh •  Nasional - PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko •  Nasional - BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir •  Nasional - Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian •  Nasional - Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi •