Anggota Komisi III DPR Nilai Pernyataan Bupati Banyumas Mengkebiri Kewenangan KPK

Jumat, 19 November 2021 10:56

Anggota Komisi III DPR, Santoso, menilai pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein telah mengkebiri kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan yang dimaksud dalam video berdurasi 24 detik yang tersebar di media sosial baru-baru ini dan menjadi viral, yakni KPK sebelum melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) para kepala daerah, dipanggil terlebih dahulu. Apabila mau berubah, tidak perlu ditangkap. Kalau tidak mau berubah, baru ditangkap.

“Pernyataan tersebut sama saja dengan mengkebiri kewenangan KPK yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Santoso saat dihubungi, Selasa (16/11/2021).

Jika pernyataan Bupati Banyumas itu direalisasikan, maka menurut Santoso para kepala daerah akan semakin berani melakukan tindak pidana korupsi.

“Jika itu dilakukan para kepala daerah akan lebih berani melakukan tindakan korupsi, karena tidak ada OTT dan dipanggil untuk tidak melakukannya lagi dan dimaafkan atas korupsi yang dilakukan sebelumnya,” ungkapnya.

santoso fraksi

Politisi Partai Demokrat ini menandaskan pernyataan Bupati Banyumas tersebut hanya akan membuat ketidakadilan terhadap masyarakat. Kepala daerah seolah-olah mendapat keistimewaan.

“Ini akan menciptakan ketidakadilan dalam hukum di masyarakat bahwa setiap warga negara memiliki persamaan di muka hukum sesuai dengan konstitusi UUD 45,” pungkasnya.

Ketika Bupati Banyumas itu menyampaikan pidatonya, belum diketahui kapan video tersebut diambil. Melalui aku twitter milik eks pegawai KPK Aulia Postiera kembali menyampaikan pernyataan dari Bupati Banyumas Achmad Husein.

“Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, pak,” demikian isi pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein. (Bie)

( Sumber: jurnalbabel.com )

Berita Lainnya

Nasional

DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU

Nasional

BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional

Nasional

BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing

Nasional

Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI

Nasional

Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa?

Nasional

Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya

Nasional

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi...

Nasional

Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun

Berita: Nasional - DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU •  Nasional - BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional •  Nasional - BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing •  Nasional - Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI •  Nasional - Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa? •  Nasional - Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya •  Nasional - RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi... •  Nasional - Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun •