Anggota Komisi II DPR Dukung KPU Tentukan Masa Kampanye Pemilu 2024

Kamis, 02 Juni 2022 11:45 0

Anwar Hafid

Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid, mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menentukan masa kampanye Pemilu 2024 karena lebih paham dalam pelaksanaan tiap tahapannya.

Dia menjelaskan saat rapat konsinyering Komisi II DPR pada 13-15 Mei 2022 diusulkan agar masa kampanye tidak lama karena dikhawatirkan pembelahan di masyarakat semakin meruncing dan untuk efisiensi.

“Namun semua itu dikembalikan kepada KPU untuk melakukan simulasi-simulasi, kalau masa kampanye 75 hari, 90 hari, dan 120 hari seperti apa. Pada prinsipnya KPU yang lebih paham yang akan melaksanakannya,” kata Anwar di Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Politisi Partai Demokrat ini tidak mempermasalahkan apabila hasil simulasi yang dilakukan KPU, ternyata lembaga tersebut perlu lebih punya ruang untuk melaksanakan semua tahapan termasuk masa kampanye.

Hal itu, menurut dia, agar apa yang dilakukan KPU tidak ada yang menabrak aturan seperti pengadaan barang-jasa dan distribusi logistik.

“Saya mendukung KPU karena mereka yang lebih tahu, jangan sampai memaksakan mereka sehingga ruang geraknya terbatas akan berdampak fatal. Karena kalau waktunya mepet, dikhawatirkan KPU langgar aturan dan bisa mencederai pemilu kita,” ujarnya dilansir dari antaranews.com.

Karena itu Anwar tidak masalah apabila KPU menilai masa kampanye 90 hari merupakan waktu yang ideal, dan nanti diputuskan dalam rapat di Komisi II DPR RI pada pekan depan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan enam arahan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 saat bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Terkait kampanye, Presiden dan KPU berpandangan bahwa sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama, sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari.

“Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari. (Bie)

( sumber : jurnalbabel.com )

Berita Lainnya

Nasional

Demokrat Ajak Kawal Pemilu 2024

Nasional

Buntut Soal Pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto, Benny K Harman Tawarkan 4 Opsi, Salah Satunya Presiden Tidak Terbitkan Keppres

Nasional

Puluhan Peserta Jaringan Hero Center Ikuti Diklatsar

Nasional

Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam

Nasional

Santoso: F-PD Siap Lakukan Perubahan dan Perbaikan

Nasional

BKSAP DPR Harap Parlemen Uni Eropa Lebih Membuka Diri Kerja Sama dengan Indonesia

Nasional

Pertanyakan Anggaran hingga Sosok Setara Dirjen, Komisi X Tagih Output ‘Tim Bayangan’ Nadiem Makarim

Nasional

Gas Melon Mau Diganti Kompor Induksi, Legislator Demokrat: Bagaimana Nasib Pedagang Kaki Lima?

Berita: Nasional - Demokrat Ajak Kawal Pemilu 2024 •  Nasional - Buntut Soal Pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto, Benny K Harman Tawarkan 4 Opsi, Salah Satunya Presiden Tidak Terbitkan Keppres •  Nasional - Puluhan Peserta Jaringan Hero Center Ikuti Diklatsar •  Nasional - Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam •  Nasional - Santoso: F-PD Siap Lakukan Perubahan dan Perbaikan •  Nasional - BKSAP DPR Harap Parlemen Uni Eropa Lebih Membuka Diri Kerja Sama dengan Indonesia •  Nasional - Pertanyakan Anggaran hingga Sosok Setara Dirjen, Komisi X Tagih Output ‘Tim Bayangan’ Nadiem Makarim •  Nasional - Gas Melon Mau Diganti Kompor Induksi, Legislator Demokrat: Bagaimana Nasib Pedagang Kaki Lima? •