Anggota DPR: Perppu Pemilu Dinilai tidak Mendesak

Jumat, 19 Februari 2021 09:37

tinta

Anggota Komisi II DPR Mohamad Muraz memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan hak dan wewenang presiden untuk kemaslahatan masyarakat. Namun ia menilai Perppu terkait Pemilu dinilai belum terlalu mendesak dikeluarkan saat ini.

"Pemilu 2024 ini kan waktunya cukup dan giatnya juga masih lama," kata Muraz kepada Republika, Rabu (17/2).

Ia menjelaskan Perppu dapat diterbitkan Presiden apabila kondisi yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, belum ada UU yang mengatur masalah hukum tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum atau UU ada tapi tidak cukup memadai. Selain itu, perubahan UU sesuai prosedur memerlukan waktu yang lama. "Jadi nggak ada unsur mendesak apalagi memenuhi tiga hal di atas," ucapnya.

Muraz juga menjawab kekhawatiran sejumlah pihak terkait pasal perhitungan suara di UU Pemilu yang dinilai menambah beban petugas TPS dan dapat dikhawatirkan menimbulkan banyak korban seperti pemilu 2019 lalu. Ia berpandangan persoalan pemilu 2019 bukan hanya masalah perhitungan.

"Perhitungan kan langkah akhir dari seluruh proses di TPS. Lah kalau perhitungan dibikin lama waktunya misal jadi 2x24 jam, mungkin saja kejujuran petugas juga dihawatirkan masuk angin karena keburu bosan hingga perhitungan bisa jadi nggak disaksikan masyarakat dan saksi," ujarnya.

Muraz pun mempertanyakan solusi apa yang akan diberikan terkait perubahan penghitungan melalui Perppu tersebut. Politikus Partai Demokrat mengimbau pemerintah meminta pendapat pakar terkait pelaksanaan pemilu secara adil.

"Sebaiknya Pemerintah juga mulai minta pendapat para pakar, akademisi, para tokoh masyarakat termasuk tanya para penyelenggara pemilu secara fair play," imbaunya.

Berita Lainnya

Nasional

Jadi Syarat Naik Pesawat, Anggota DPR Minta Harga Tes PCR Murah dan Terjangkau Masyarakat

Nasional

Peduli Korban Kebakaran di Krendang, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Kunjungi dan Salurkan Bantuan Sosial

Nasional

PDIP Ajak Publik Mengkaji Kinerja SBY, Legislator Demokrat: Upaya Menutupi Sejumlah Kegagalan Rezim Jokowi dalam Menjalankan Pemerintahan

Nasional

Anggota Komisi VI DPR RI Minta Pertamina Segera Atasi Kelangkaan BBM di Sulsel

Nasional

Hinca Pandjaitan, Anggota DPR RI Yang Enjoy Berlumpur Lumpur

Nasional

Legislator Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biaya Tes PCR Penumpang Pesawat

Nasional

Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945

Nasional

Simalakama Utang Garuda, Herman Khaeron: Tantangan Berat Menteri Erick

Berita: Nasional - Jadi Syarat Naik Pesawat, Anggota DPR Minta Harga Tes PCR Murah dan Terjangkau Masyarakat •  Nasional - Peduli Korban Kebakaran di Krendang, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Kunjungi dan Salurkan Bantuan Sosial •  Nasional - PDIP Ajak Publik Mengkaji Kinerja SBY, Legislator Demokrat: Upaya Menutupi Sejumlah Kegagalan Rezim Jokowi dalam Menjalankan Pemerintahan •  Nasional - Anggota Komisi VI DPR RI Minta Pertamina Segera Atasi Kelangkaan BBM di Sulsel •  Nasional - Hinca Pandjaitan, Anggota DPR RI Yang Enjoy Berlumpur Lumpur •  Nasional - Legislator Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biaya Tes PCR Penumpang Pesawat •  Nasional - Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945 •  Nasional - Simalakama Utang Garuda, Herman Khaeron: Tantangan Berat Menteri Erick •