Wacana Presiden dipilih MPR RI dengan melakukan amandemen UUD 1945 kembali mencuat. Anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan Fecho mengkritik wacana tersebut.
"Wacana presiden dipilih MPR dengan amandemen UUD sekarang ini menurut saya waktunya tidak tepat dan menimbulkan pertanyaan publik," kata Irwan dalam keterangannya, Jumat (7/6/2024).
Dia menegaskan amandemen UUD 1945 justru akan menciptakan ketidakstabilan politik. Selain itu, dia menyebut wacana tersebut juga dapat mengganggu konsolidasi demokrasi.
"Menurut saya membahas amandemen UUD setelah Pemilu dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan mengganggu konsolidasi demokrasi yang baru saja berlangsung," ucap Jubir Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut, anggota Komisi V DPR ini juga mempertanyakan maksud wacana Presiden dipilih MPR RI tersebut. Selain tidak berdasar, wacana itu juga tidak dibutuhkan rakyat.
"Ini kan kita baru selesai pilpres ya, presiden terpilih saja belum dilantik. Energi politik bangsa seharusnya difokuskan pada implementasi program-program Prabowo-Gibran, bukan pada perubahan konstitusional yang mendasar. Itu yang lebih dibutuhkan rakyat saat ini," tegasnya.
Karena itu lah, lulusan S3 Kehutanan Universitas Mulawarman ini menekankan usulan amandemen UUD 1945 untuk mengubah tata cara pemilihan Presiden ini justru bisa memperburuk polarisasi di masyarakat. "Usulan amandemen saat ini justru bisa memperburuk polarisasi politik di masyarakat. Seharusnya wacana yang dibangun adalah tentang mempersatukan masyarakat, bukan malah membuatnya terpolarisasi," imbuhnya.
Wacana Presiden Dipilih MPR
Untuk diketahui, wacana Presiden dipilih MPR mencuat dari pernyataan Amien Rais yang disampaikan saat melakukan silaturahmi bersama pimpinan MPR RI. Amien mengatakan pertemuan itu turut membahas terkait amandemen UUD 1945.
"Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amendemen silakan, sesuai kebutuhan zaman," kata Amien Rais usai bertemu pimpinan MPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6) kemarin.
Amien mengaku tidak keberatan jika presiden kembali dipilih oleh MPR. Menurutnya, MPR akan memiliki banyak pertimbangan ketika memilih presiden.
"Jadi sekarang kalau mau (presiden) dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," ujarnya.
"Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih? Mana mungkin. Perlu ratusan triliun. Ternyata mungkin," ucap dia.
(maa/maa)
( sumber : dpr.go.id )
