Anggota DPR Ini Sebut Pajak Sembako Pengkhianatan terhadap Rakyat

Jumat, 11 Juni 2021 11:53

pasar

Pemerintah berencana untuk mengatur kembali ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Salah satunya, kebutuhan pokok termasuk beras bisa dibanderol tarif PPN sebesar 1 persen.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marwan Cik Asan menilai, kebijakan ini merupakan pengkhianatan terhadap rakyat. 

“Ini menyulitkan masyarakat. Pengkhianatan, terlintas di pikiran juga tidak boleh untuk mengenakan pajak pada sembako. Cari terobosan lain!” ujar Marwan dalam rapat Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis (10/6/2021).

Sejak dulu, pemerintah maupun banyak pihak lain memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat. Dalam hal ini, berarti masih ada masyarakat yang membeli sembako saja susah.

Apalagi, dalam kondisi ketidakpastian akibat Covid-19 ini dan seluruh otoritas berupaya keras dalam menjaga daya beli masyarakat. Tentu dengan adanya kebijakan ini semakin akan menyulitkan keadaan.

Dia pun meminta pemerintah untuk mencari terobosan lain untuk mendulang pendapatan lebih.

Kepala Banggar DPR RI Said Abdullah menengahi. Said mengatakan, pembahasan mengenai RUU KUP masih akan dilakukan oleh anggota dewan dengan pemerintah.

Said juga berharap, dalam pembahasan nantinya kedua lembaga tetap sadar bahwa masih ada ketidakpastian yang menghantui.

Namun, sekaligus tahun 2022 adalah tahun terakhir Indonesia bisa dimanjakan oleh kelonggaran kebijakan defisit fiskal. (Bidara Pink)


Berita Lainnya

Nasional

Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas

Nasional

Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona

Nasional

Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati

Nasional

Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina

Nasional

SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You

Nasional

Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan"

Nasional

Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih

Nasional

Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif

Berita: Nasional - Fraksi Demokrat Dukung Pembentukan Panja Kasus Dugaan Impor Emas •  Nasional - Covid Masih Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Minus, FPD DPR Sebut Pemerintah Tak Optimalkan UU Corona •  Nasional - Anggota DPR: Pasal perzinaan di RKUHP patut dikaji secara hati-hati •  Nasional - Kasus Kilang Minyak Cilacap, Komisi VII DPR Diminta Panggil Dirut Pertamina •  Nasional - SBY ke Ibas yang Jadi Doktor IPB: A New Beginning For You •  Nasional - Batalkan Pungutan Pajak Kuliti Rakyat, Supadma: Jangan Bebani Rakyat Karena Gegabah Investasi "Ugal-Ugalan" •  Nasional - Transmigran Morowali Diusir Perusahaan Menteri ATR Hanya Sedih •  Nasional - Elite Demokrat Puji Pertemuan Anies-RK: Makin Banyak Alternatif •