Minggu, 06 September 2020 11:01

M- MURAZ

Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Muraz mengatakan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP) dalam pengelolaan isu strategis dan komunikasi politis perlu dijelaskan dengan baik kepada publik.  Menurut Muraz, di publik saat ini berkembang opini bahwa KSP menggunakan inuencer untuk menjadi pendengung ( buzzer ) yang dianggap kurang begitu bagus.

"Ini kan iklan masyarakat juga, sampai hari ini, masih ramai bahwa KSP menggunakan influencer. Tampaknya penyampaian ini harus lebih baik. Kenapa citra yang timbul di masyarakat seolah-olah KSP menggunakan buzzer. Ini kurang bagus begitu, dan harus ada perbaikan," kata Muraz dalam rapat kerja komisi II DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut Muraz, kantor staff presiden sampai saat ini belum berhasil melakukan serapan anggaran yang cukup tinggi dalam kurun waktu hanya dua bulan. 

Muraz mengatakan dalam rapat komisi II tanggal 22 juni 2020, dalam paparannya, KSP menjelaskan bahwa realisasi anggaran sampai tanggal 18 Juni 2020 baru mencapai 45,01 persen. Namun sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 sudah mencapai 71,76 persen. 

"Dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan bisa meningkat 30 persen. Kami mohon informasi, dari penyerapan yang cukup tinggi dalam dua bulan tersebut, penyerapan program apa yang (telah) dilakukan", ujar Muraz.  

Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden (KSP) Yan Adikusuma menjelaskan bahwa tidak ada kaitan buzzer dengan fungsi komunikasi politik KSP dan pengelolaan isu strategis.

Komunikasi politik, kata Adikusuma, adalah sinergi strategi komunikasi publik di lingkungan kepresidenan.

"Kami KSP lebih kepada menyusun bagaimana narasi-narasi komunikasi yang ada untuk disampaikan melalui komunikasi publik di lingkungan kepresidenan. Salah satunya yang menjadi tugasnya Juru Bicara, pak, yang ada di lingkungan kepresidenan," kata Adikusuma.

Sementara pengelolaan isu strategis adalah bersifat arahan Presiden yang sifatnya dinamis. Di dalam pengelolaan isu strategis, KSP juga berkoordinasi dengan empat Kementerian Koordinator.

Adapun serapan anggaran yang cukup tinggi dijelaskan bahwa itu karena adanya penghematan anggaran yang harus direfokusing sesuai arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Sehingga dari pagu anggaran yang dimiliiki sebesar Rp 86.760.233.000, KSP hanya diperkenankan menggunakan sebesar Rp 62.526.723.000.

Adapun anggaran yang sudah direalisasikan sebesar Rp 44.867.483.199 atau sebesar 71,76 persen.

Berita Lainya

Nasional

DPR Berharap Penyelenggara Pilkada Serentak Taat Pada Protokol Kesehatan

Nasional

Tak Miliki Payung Hukum, Keberadaan Pasukan Khusus BIN Dipertanyakan MPR

Nasional

Wakapolri Mau Rekrut Preman untuk Awasi Protokol Kesehatan, Didik Demokrat Langsung Bereaksi

Nasional

DPR Minta Kemendikbud Kawal Data Ponsel Siswa Dimanfaatkan untuk Pilkada

Nasional

Syarief Hasan: Saya Bangga Warga Pesantren Sangat Menjiwai Pancasila

Nasional

SYARIEF HASAN APRESIASI PROGRAM KUR BUNGA 0 PERSEN PEMERINTAH UNTUK UMKM

Nasional

Anggota DPR RI Apresiasi Bantuan Sembako untuk Pesantren dan Disabilitas di Bangkalan

Nasional

Ekonomi Terpuruk Akibat Pandemi, PSR Minta Industri Dalam Negeri Jadi Raja di Negeri Sendiri

Berita: Nasional - DPR Berharap Penyelenggara Pilkada Serentak Taat Pada Protokol Kesehatan •  Nasional - Tak Miliki Payung Hukum, Keberadaan Pasukan Khusus BIN Dipertanyakan MPR •  Nasional - Wakapolri Mau Rekrut Preman untuk Awasi Protokol Kesehatan, Didik Demokrat Langsung Bereaksi •  Nasional - DPR Minta Kemendikbud Kawal Data Ponsel Siswa Dimanfaatkan untuk Pilkada •  Nasional - Syarief Hasan: Saya Bangga Warga Pesantren Sangat Menjiwai Pancasila •  Nasional - SYARIEF HASAN APRESIASI PROGRAM KUR BUNGA 0 PERSEN PEMERINTAH UNTUK UMKM •  Nasional - Anggota DPR RI Apresiasi Bantuan Sembako untuk Pesantren dan Disabilitas di Bangkalan •  Nasional - Ekonomi Terpuruk Akibat Pandemi, PSR Minta Industri Dalam Negeri Jadi Raja di Negeri Sendiri •